Tolak surat edaran larangan berjualan dan jangan persulit birokrasi kegiatan kemahasiswaan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


SURAT EDARAN ? KEBIJAKAN? Atau UPAYA PERLINDUNGAN BISNIS?

Kamis, 2 Januari 2020 - Dikeluarkan surat edaran yang memuat 3 poin dimanaa salah satunya adalah larangan berjualan di lingkup Politeknik Negeri Medan 

Dan pada (Kamis, 16 Januari 2020) KEMA POLMED melaksanakan Audiensi dengan Pihak Direktorat namun pada kesempatan ini Direktur berhalangan untuk hadir, yang turut hadir dari Pihak Direktorat hanya Wadir I dan Wadir III, di audiensi ini tidak ada keputusan mengenai keresahan mahasiswa terhadap surat edaran dikarenakan pembuat kebijakan (direktur) tidak berhadir

Menanggapi hal tersebut, pada (Jumat, 17 Januari 2020) dilakukan penyerahan surat tuntutan KEMA dan aspirasi-aspirasi Mahasiswa terhadap Direktur.Untuk menindaklanjuti hal tersebut,  pada bulan Februari KEMA POLMED melakukan Follow Up dari Surat Tuntutan KEMA yakni : "Tuntutan yakni cabut surat edaran larangan berjualan di tolak oleh direktur dengan alasan "mahasiswa tugasnya belajar tidak boleh lagu berjualan". Dan untuk tuntutan kedua mengenai transparansi dana diterima oleh Direktur dan diarahkan kepada Wadir II untuk pemaparan transparansi dana, namun sampai sekarang belum ada kabar dari Wadir II kapan untuk pemaparan transparansi dana tersebut. 

Berlanjut hingga (Kamis,  5 Maret 2020) Dilaksanakannya Rapat Koordinasi KEMA POLMED terkait jawaban Direktur terhadap surat tuntutan KEMA POLMED, dan KEMA sepakat untuk melaksanakan audiensi kedua dengan catatan Direktur harus hadir di audiensi kedua nanti, serta dibentuk juga tim khusus yg terdiri dari BEM, DPM, UKM dan HMPS untuk menjumpai direktur dan menanyakan direktur kapan bisa untuk beraudiensi dengan KEMA

Namun, pada (Jumat, 6 Maret 2020) Tim Khusus memfollow up Direktur untuk beraudiensi dengan mahasiswa, namun direktur mengatakan "sudah tidak ada lagi yg harus di audiensi kan, sudah jelas bahwa Mahasiswa tidak boleh berjualan!"

Kesulitan izin dan pemakaian tempat untuk kegiatan kemahasiswaan di hari sabtu juga kerap terjadi di kampus, berikut ini ada beberapa kasus :

HMPS AB :
7 maret 2020 HMPS AB ingin mengadakan kegiatan rapat HMPS dgn mahasiswa AB, yg akan dilaksanakan di salah satu ruang kelas di Gedung S, ketika melakukan peminjaman ke Ketua Jurusan Administrasi Niaga dari jurusan mengatakan bahwa menurut peraturan baru tidak boleh ada kegiatan di hari sabtu, jurusan pun mengarahkan HMPS AB untuk melapor ke bagian instalasi, namun bagian instalasi mengarahkan untuk melapor ke gedung z untuk meminta izin kegiatan, dan ketika sudah melapor ke gedung z buk delisma memberikan izin untuk kegiatan ini namun ada revisi dr surat perizinan dikarenakan ada yg salah, dan ketika sudah diperbaiki lagi suratnya dan ingin meminta ttd wadir 3, kebetulan wadir 3 sudah tidak berada di tempat, dan ketika melapor kembali ke prodi dan sudah dikatakan bahwa dari gedung z sudah mengizinkan namun dari prodi tetap menolak dan memberikan saran supaya kegiatan dilaksanakan di hari jum'at, jangan di hari sabtu dikarenakan hari sabtu tidak ada lagi kegiatan di kampus dan kampus di tutup

HMPS EL :
HMPS Listrik juga mengalami kesulitan pada saat ingin melakukan peminjaman ruangan kelas di gedung C, mereka sudah mengajukan surat izin kegiatan kepada wadir 3 dan wadir 3 sudah ACC terhadap izin kegiatan namun wadir 3 mengatakan untuk pendistribusian surat memakan waktu sekitar 2 hari, karena kegiatan di hari sabtu maka surat harus di distribusikan ke direktur, bagian kemanan dan bagian instalasi, dan pada akhirnya HMPS EL memutuskan untuk memakai Sekretariat Bersama dikarenakan panjangnya birokrasi untuk meminjam ruangan kelas di gedung C.

HMPS BK :
Sebelum liburan semester 3 panitia porseni banking sudah memberikan proposal ke wadir 3 sekitaran hari kamis. Ibu wadir 3 acc terhadap proposal tsb tetapi dana tidak cair karena acara dianggap tidak ada impact nya ke polmed.
setelah libur semester 3 panitia porseni banking memberikan proposal, surat izin kegiatan dan surat pemakaian tempat ke bagian umum.
Setelah itu ketua porseni banking terus memfollow up perkembangan surat" tsb di bagian umum sampai pada hari rabu 11 maret 2020 sampek keluarlah pernyataan dari bagian umum bahwa di hari sabtu itu tidak ada kegiatan di kampus. Karyawan pada libur.kecuali panitia sanggup bayar karyawannya baru boleh pakek tempat. Ketika meminjam GSG, GSG tidak dibolehkan dipakai tanpa alasan yg jelas begitu juga dengan lapangan futsal dan basket.
Dan pada hari jum'at 13 maret 2020 panitia porseni banking menjumpai bagian umum dan mereka megatakan bahwa gsg dan lapangan bisa dipakai. Yg tidak boleh itu cuma gedung z lantai 5. Dan sampai saat ini panitia porseni banking masih menunggu kepastian apakah acara mereka bisa dilaksanakan di kampus di hari sabtu nanti atau tidak, mereka akan follow up lagi tanggal 20 maret 2020 untuk kepastian dari kegiatan mereka apakah di izinkan atau tidak

Dari 3 kasus yg sudah dialami ORMAWA di POLMED maka dapat kita simpulkan bahwa program 5 hari kerja yg dikhususkan untuk administrasi dan akademik justru berdampak terhadap kegiatan kemahasiswaan yg dulunya mudah untuk mengurus peminjaman tempat kini semakin panjang birokrasinya, dapat kita lihat di beberapa kasus di atas ada ketidak sinkronan antara bagian umum dengan pimpinan kampus, yg mana ketika kami jumpai pimpinan kampus (direktur) beliau mengatakan bahwa di hari sabtu tetap boleh kegiatan kemahasiswaan dikarenakan di haru sabtu lah semua kegiatan kemahasiswaan di laksanakan agar tidak mengganggu kegiatan PBM, sementara bagian umum mengatakan bahwasanya tidak boleh ada kegiatan di hari sabtu di kampus dikarenakan kampus tutup. Birokrasi di kampus sudah semakin rumit, bahkan tidak jarang beberapa kegiatan kemahasiswaan jadi batal dikarenakan rumitnya birokrasi. Padahal di UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 77 Ayat 4 sudah jelas bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
Miris memang . . Kebijakan yg seharusnya mempermudah birokrasi ini malah mempersulit bahkam untuk kegiatan mahasiswa yg sudah dijamin oleh Undang-Undang.

MATINYA JALUR BERDIALOG PERTANDA LUMPUHNYA DEMOKRASI

AKANKAH KITA DIAM?