#TangkapAniesBaswedan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Pernyataan Anies Baswedan seperti link berita dibawah ini bisa saja dikategorikan ke dalam "contempt of Law", yang mengandung makna setiap perbuatan, tingkah laku, ucapan yang dapat memantik ketegangan di akar rumput berdasarkan informasi:

Anies: Saya Tak Tangkap Orang yang Kritik Saya http://detik.id/6YA5I8

Anies Baswedan Bilang Tak Pernah Tangkap Pengkritiknya, Kubu Jokowi Nilai Sedang Tebar Pesona http://wartakota.tribunnews.com/2019/05/27/anies-baswedan-bilang-tak-pernah-tangkap-pengkritiknya-kubu-jokowi-nilai-sedang-tebar-pesona

Anies: Saya Tak Pernah Tangkap Orang yang Mengkritik | merdeka.com https://m.merdeka.com/jakarta/anies-saya-tak-pernah-tangkap-orang-yang-mengkritik.html

Link- link berita dari ucapan Anies Baswedan banyak yang menyuguhkan perbuatan tidak menyenangkan bagi warga DKI Jakarta khususnya 

"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan terbuka terhadap kritik. Ia menegaskan tidak akan menangkap orang yang mengkritiknya" Emang adakah UU yg setara dengan UU buat Kepala Negara untuk Anies Baswedan persamakan??? 

Petisi ini meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditangkap karena merpersamakan diri sudah kayak presiden padahal dia seorang gubernur satu Propinsi. Anies sudah/ telah melakukan melakukan contempt of Law atas UU kehormatan Kepala Negara/ presiden dan perbuatan tidak menyenangkan serta menebarkan permusuhan didepan publik.

Apakah Anies Baswedan tidak tahu ada UU yang mengatur kehormatan Kepala Negara/ presiden. Dalam masa kepemimpinannya di DKI Jakarta tidak ada prestasi yang ada tonton video berikut ini https://youtu.be/NOMD_JNIwXs Kegagalan demi kegagalan disertai kejanggalan telah membuat DKI Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia semakin terpuruk di bawah kepemimpinan Saudara Anies Baswedan.

Patut saja presiden Joko Widodo memecat dirinya karena tidak becus kerja. Anies Baswedan hanya pinter berkata-kata bukan pinter nata kota. https://youtu.be/Lcax-i5YSGY

Anies Baswedan patut diperiksa penggunaan APBD DKI Jakarta karena habis dan tidak ada hasil yang kelihatan. Ini diduga menggunakan anggaran secara ugal-ugalan. Dan terindikasi "menyogok" pemeriksa penggunaan anggaran agar temuan-temuan ditukangi. 

Atas perhatian dan kerjasaamanya Terimakasih