Warga Penghuni Lahan di Blakang Polsek Menteng,Tolak Pengosongan Lahan Tanpa Kompensasi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Rencana Pembangunan Rumah Susun oleh Polda Metro Jaya di atas lahan yang di huni sekitar 150 KK warga Polri, baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif, beserta warakawuri dan keluarganya, mendapatkan respon reaktif,pasalnya Warga yang tinggal di kawasan asrama polisi Menteng Jakarta Pusat, merasa bahwa sejak tahun 1950 mereka sudah  menempati di lahan tersebut.Sebelum terbitnya Sertifikat Hak Pakai tahun 2010 atas nama Polri,warga mendirikan bangunan dengan biaya sendiri, dan tanpa biaya dari kepolisian maupun dari Negarat,tidak menolak jika lahan ini di gunakan untuk kepentingan umum, namun kami menolak apabila Pihak Polda Metro Jaya, melakukan pengosongan lahan tanpa kompensasi apapun,karena kami bukan menghuni di rumah dinas, melainkan menghuni lahan wakaf yang juga bisa di artikan lahan negara, kalau menghuni rumah dinas, semua bangunan rumah beserta sarana prasarananya di bangun oleh negara, sedangkan ini realitasnya, penghuni yang membangunnya. Awalnya tanah seluas 13.000 meter persegi itu,adalah lahan wakaf dari seorang saudagar Arab di tahun 1950-an, kemudian oleh pihak kepolisiaan lahan itu di dirikan bangunan bedeng tak layak huni,di peruntukkan bagi keluarga Polri, karena tak layak huni, mereka membangun bangunan tersebut dengan biaya sendiri, tahun 1991, pihak kepolisian mengeluarkan Surat Ijin Penempatan bagi penghuni, anehnya di SIP tersebut di tulis bahwa warga menempati rumah dinas,dan dapat diperjualbelikan, mayoritas warga yang tinggal sekarang ini membeli SIP dari penghuni lama dan membangun hunian dari penghuni lama, yang tak layak huni itu, dengan biaya sendiri. Nah, sekarang pihak Polda Metro Jaya, akan mengusir kami tanpa kompensasi apapun dengan dasar Pasal 13 Perkapolri no.13 Tahun 2018 tentang perumahan/asrama/mes Kepolisian RI,yang menurut Komnas HAM patut di duga melanggar instrumen Hak Azasi Manusia