meminta penyidik dari Polda Jawa Timur menangkap mafia proyek amblesnya jl. Gubeng

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Komunitas pemuda peduli korupsi surabaya meminta penyidik dari Polda Jawa Timur untuk mengusut tuntas siapa mafia izin proyek basement Rumah Sakit (RS) Siloam yang menjadi penyebab amblesnya Jalan Raya Gubeng pada 18 Desember 2018 lalu. 

Karena amblesnya jl. Raya gubeng sudah merugikan Negara sehingga kami harap pihak kapolda jawa timur, jangan pilah-pilah terkait kasus ini. publik sudah tahu bahwa anak sulung dari ibu risma yang menjadi saksi dari kasus ini diyakini ada keterlibatannya. 

Kontraktor proyek basemen RS Siloam, PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), telah angkat bicara soal amblesnya jalan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. PT NKE sendiri merupakan terdakwa korporasi dalam kasus dugaan korupsi yang kini tengah menanti putusan hakim.

PT NKE sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (PT DGI). Perusahaan ini telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh KPK. Ada sejumlah pelanggaran yang disangkakan KPK kepada PT DGI yang kini jadi PT NKE.

"Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan PT DGI," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Kuningan, Jaksel, Senin (24/7/2017).

Pelanggaran pertama adalah rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Kedua, rekayasa lelang dengan mengkondisikan PT DGI sebagai pemenang. Ketiga, aliran dana dari PT DGI ke perusahaan lain.

Kedua, adanya pelanggaran berupa aliran uang suap dari perusahaan-perusahaan yang dikelola M Nazaruddin ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang. Kemudian ada kemahalan dalam satuan harga yang membuat pemerintah harus membayar lebih tinggi. PT DGI dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Saat ini, PT NKE telah dituntut membayar denda Rp 1 miliar. Selain itu, PT DGI diminta membayar uang pengganti Rp 188 miliar. Jaksa menyebut apabila PT DGI tidak membayar denda dan uang pengganti dalam waktu satu bulan, maka harta benda disita jaksa untuk dilelang.

Duduk sebagai perwakilan PT DGI yaitu Direktur Utama PT NKE Djoko Eko Suprastowo. Jaksa pun menuntut pidana tambahan berupa mencabut hak PT NKE untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 tahun.

Jaksa menyebut PT DGI mendapatkan keuntungan dari seluruh proyek yang diperoleh mantan anggota DPR M Nazaruddin dengan jumlah Rp 240 miliar. Mantan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi awalnya meminta Nazaruddin agar PT DGI mendapatkan proyek pembangunan tahun anggaran 2009 dan bersedia memberikan commitment fee. Setidaknya, ada 9 proyek yang diduga terkait dalam kasus ini mulai dari proyek Wisma Atlet Jakabaring, hingga RSP Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Udayana.