Polda Jabar Tak Berakhlak Bila Tiru Polres Asal-Asalan Lepas Kejahatan Berkeliaran

Polda Jabar Tak Berakhlak Bila Tiru Polres Asal-Asalan Lepas Kejahatan Berkeliaran

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Bahwa telah 60 hari, tentu ini sangat lamban untuk setingkat Polda...! Bayangkan... Bung! Ini Polda bukan Pos Hansip. Sangat aneh bin ajaib, Polda show cekatan tangkap tukang ayam yang terbawa pisaunya. Korban telah ke SPKT Polda jabar pada 1 Ramadhan 24 April 2020, untuk buat laporan polisi terkait adanya novum, tapi dihalang-halangi anggota di Dirreskrimum agar buat laporan kepada Kapolda, alasannya laporan polisi di buat Polres Cibinong masih sah. Demi keamanan dan ketertiban di masyarakat dan sesuai ketentuan, pimpinan Polda Jabar tak beralasan diulur-ulur lagi, karena seakan-akan tengah meniru, berkolaborasi menutup-nutupi kejahatan penghianatan Polres terhadap publik, bangsa dan negara. Segera tangkap dan adili kejahatan yang telah ngawur dilepas berkeliaran oleh Polres Cibinong Bogor.

Sangat disayangkan, bila pimpinan Polda Jabar seolah boleh saraf warasnya kejepit lemak karatan sehingga tak siuman bahwa telah timbul Kemudaratan bagi masyarakat luas sebagai akibat Polres asal-asalan melepas kejahatan berkeliaran dua tahun bermodus hentikan proses penyelidikan seorang PPAT, yang telah berakibat entah sudah sekian korban lain berjatuhan dan berpotensial korban-korban baru akan berjatuhan lagi di masyarakat.  Sekiranya, Polres Cibinong Bogor bersedia sederajat lebih beradab dan berakhlak, tentu konsekwen menjaga Kamtibmas, yaitu tidak ugal-ugalan intimidasi pelapor, setelah itu, arogan melepas kejahatan bebas berkeliaran di masyarakat yang tengah buta bahwa ada suatu kejahatan telah ngawur dilepas berkeliaran dua tahun.

Sungguh ironis, Polda Jabar masih melepas kejahatan berkeliaran meski telah sekitar 60 hari ketahui bahwa senyata-nyatanya telah memenuhi lebih dari dua alat bukti sejak dari dulu ditangani oleh Polres, telah punya idenditasnya, berdasarkan sebuah surat pengaduan tanggal 13 Mei 2020, yang menyertakan novum dan ‘Daftar alat bukti atau tulisan’ diatas materai Rp6000 pada setiap alat bukti yang berjumlah 21 buah.

Sungguh kasihan warga lain di masyarakat tengah tercederai haknya, karena sangat mungkin sedang terancam, berpotensial akan menjadi korban baru, sementara mungkin sejumlah korban yang lain juga telah berjatuhan, tapi mereka belum sadari. Meski wilayah praktek si PPAT di Kab Bogor, tapi karena berandalan tak segan-segan melanggar wilayah prakteknya, akibatnya jumlah penduduk yang potensial menjadi korban-korban berikutnya adalah kawasan Jabodetabekjur dan Bandung yang populasinya belasan juta orang penduduk.

Bahwa berdasarkan sejumlah alat bukti yang sama dimiliki oleh Polres Cibinong Bogor, kemudian didalam pertimbangan sebuah putusan pengadilan Nomor: 15/P/FP/2018/ PTUN-JKT tanggal 6 September 2018, Majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, tanpa dissenting opinion, menyatakan notaris PPAT N Nurhayati SH., MKn telah melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Jabatan PPAT, dan Majelis hakim telah memutus Menteri ATR wajib segera kenakan sanksi kepada PPAT. Kaitannya adalah pelanggaran etik oleh PPAT telah bermuara kepada pelanggaran pidana dengan pemberatan yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 264 alternatif Pasal 266 KUHP.

Wajar hakim telah memutus Menteri ATR wajib kenakan sanksi kepada PPAT,  alasannya sejumlah pelanggarannya dilandasi adanya mensrea jahat, yaitu si PPAT telah ketahui secara nyata-nyata dan terang, bahwa korbannya telah pelunasan total atas objek jual beli karena ditipu Saudara Sunardi, SH,.MM, bermodus mencuri blangko akta palsu asal seorang PPAT yang lain sebelumnya. Ironisnya, PPAT N Nurhayati SH.,MKn yang membuat akta otentik pengganti, malah dengan sengaja dan brutal melanggar tata cara pembuatan akta menurut undang-undang, berakibat menjadi cacat hukum, memuat sejumlah keterangan palsu, dan korban kehilangan hak. Jadi tepat disimpulkan si PPAT telah bermufakat jahat dengan bandit, berbahaya bagi masyarakat,  miskin moral dan akhlaknya bila dikaitkan dengan sumpah jabatan yang diucapkan di pelantikan notaris PPAT dan malah menghardik korbannya pula ketika diingatkan telah menyalahi ketentuan.

Hak publik mendapat ketertiban dan keamanan di masyarakat tak perlu diperdebatkan lagi oleh siapapun, apalagi oleh aparat penegak hukum yang tugas pokoknya adalah menjaga Kamtibmas, oleh karena itu langkah menunda-nunda proses hukum, apalagi ingin meniru Polres melepas kejahatan berkeliaran, sungguh tak pantas tak berteladan, bila dilakukan oleh pimpinan Polda Jabar yang lebih bijaksana dari Polres Cibinong Bogor.

Izinkan kami mengutip Kapolri berpesan “Satu Teladan Lebih Baik Dari Seribu Nasihat”, tapi Ulama bersabda  “Satu Keteladan Buruk Lebih Ampuh Berinfeksi Daripada Sejuta Nasihat Baik”.