HENTIKAN AGEN TKI ILEGAL, MIGRANT WORKER NOT FOR SALE!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


HENTIKAN AGEN TKI ILEGAL, MIGRANT WORKER NOT FOR SALE!

Adelina Sau, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), asal Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, mengalami penyiksaan fisik dan non-fisik oleh majikannya di Malaysia. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Muhammad Hanif Dhakiri menegaskan, majikan harus bertanggung jawab atas kematian tenaga kerja Indonesia bernama Adelina (21) yang tewas mengenaskan. "Kami minta pihak majikan bertanggung jawab," ujar Hanif di Kompleks Istana Presiden, Jakarta (Sumber Tribun News, Senin 12/2/2018).

Sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja mengadu nasib di luar negeri untuk menjadi TKI. Tekanan penduduk dalam beberapa tahun mendatang akan semakin besar. Sekitar 56% pekerja Indonesia hanya lulusan SD ke bawah. Semakin sedikit kesempatan kerja untuk para lulusan SD. Hal ini diperburuk tidak adanya sistem jaminan sosial. Setiap orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain, sehingga harus bekerja termasuk ke luar negeri. Aliran pekerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kelebihan tenaga kerja dalam negeri. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terus menimbulkan masalah. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menunjukkan adanya tren kenaikan TKI bermasalah dari sekitar 14% pada 2008 menjadi lebih dari 20% pada 2009.

Pemerintah mensyaratkan bahwa TKI harus legal, dikirim melalui agen resmi yang membantunya untuk membuat paspor dan visa, memperoleh surat keterangan kesehatan, membayar asuransi dan kewajiban lainnya, memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemenakertrans) memperkirakan pada 2010 terdapat sekitar 2,7 juta TKI bekerja di luar negeri. Namun jumlahnya dapat lebih besar mengingat banyak TKI ilegal tidak tercatat. Sekitar 45% TKI memilih bekerja di Malaysia karena kemudahan komunikasi. Sementara 35% TKI bekerja di Arab Saudi. TKI berperan besar bagi perekonomian Indonesia. Nilai remitansi TKI tahun 2008 mencapai sekitar Rp.60 triliun per tahun (15% PDB Indonesia).

Permasalahan TKI muncul sejak proses awal di Indonesia. Umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal. Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses.

Pemerintah pusat maupun daerah berkewenangan melakukan pengawasan, melindungi warga negaranya ketika bekerja di luar negeri (TKI) sesuai amanat Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. Pasal 2 “Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia”, pasal 3 "tujuan Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan sampai kembali ke tempat di Indonesia".

Dengan ini kami mempetisi agar Pemerintah Pusat dan Daerah:

1.      Perlu menertibkan para agen TKI ilegal untuk menghindari permasalahan sejak proses awal. Kita semua perlu menyadari bahwa permasalahan TKI berawal dari dalam negeri, meskipun akar masalah di luar negeri juga tidak bisa diabaikan. Rendahnya kesempatan kerja dan tingginya pertumbuhan penduduk sebagai akibat mengendurnya berbagai kebijakan kependudukan berdampak pada meningkatnya aliran pekerja dengan pendidikan rendah ke luar negeri. Selain itu karena jatuhnya juga korban yang melalui agen resmi, sehingga perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap agen TKI resmi.

2.      Adanya koordinasi yang lebih baik antara BNP2TKI dan Kemenaker. Pemerintah harus lebih fokus untuk mengungkapkan solusi dan bukan sekadar mengungkapkan masalah. Instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah TKI tidak harus terkait langsung dengan urusan TKI itu sendiri. Karena pada dasarnya, Indonesia saat ini membutuhkan komitmen kebijakan kependudukan yang kuat dan secara tidak langsung akan mengatasi masalah TKI pada jangka panjang. Sehingga permasalan tenaga kerja indonesia dapat terselesaikan.

3.      Perlu adanya tindakan tegas dari Pemerintah RI melalui Kemenaker dengan menutup Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang dianggap melakukan hal-hal diluar prosedural.

4.      Perlu adanya pembenahan perekrutan dan pelatihan untuk menyiapkan TKI berkualitas. Pemerintah harus berhenti mengejar jumlah penempatan TKI yang sempat ditargetkan 1 juta orang per tahun demi menekan potensi permasalahan yang mengorbankan pekerja. Sehingga Pemerintah harus mau sepenuh hati membangun sistem perlindungan yang komprehensif bagi para pahlawan devisa.

5.      Pemerintah harus mampu menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima para TKI. Perjanjian bilateral ini mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarganya.

 

DUKUNG PETISI KAMI!!!

PENGURUS PUSAT-GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (PP-GMKI)

POKJA PEREMPUAN PP-GMKI

PEDULI TKI!

#migrantworkerisnotforsale #saveTKI



Hari ini: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia mengandalkanmu

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA: HENTIKAN AGEN TKI ILEGAL, MIGRANT WORKER NOT FOR SALE!". Bergabunglah dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan 680 pendukung lainnya hari ini.