Alerta! Alerta! Korban KDRT Butuh Keadilan! Jangan Biarkan Kasus dihentikan!!!

Alerta! Alerta! Korban KDRT Butuh Keadilan! Jangan Biarkan Kasus dihentikan!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 15.000.
Dengan 15.000 tanda tangan, petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak di tanda tangani di Change.org!

LBH APIK JAKARTA memulai petisi ini kepada pengadilan negeri jakarta timur dan

Teman-teman, tolong bantu kami. Sidang korban KDRT bernama DP dan anaknya akan diputuskan minggu ini.

Saat ini, kami sedang mendampingi seorang ibu, DP (52 tahun) dan anaknya (13 tahun) yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah 3 tahun lebih mencari keadilan. Tetapi, dalam prosesnya Polres Jakarta Timur malah menghentikan penyidikan (SP3). 

DP dan anaknya menjadi korban kekerasan fisik oleh suaminya (HH) pada Agustus 2017 lalu. Saat itu DP melapor ke Polsek Pulo Gadung dan melakukan visum di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan (RSUP Persahabatan).

Hasil visumnya jelas menunjukkan kalau kepala DP dan anaknya mengalami luka kena benda tumpul.  Akibatnya, anak DP tidak bisa bersekolah selama 4 hari, ditambah lagi ia mengalami demam dan rahangnya sakit. Walau sudah dilaporkan ke Polsek, HH tidak berhenti melakukan kekerasan kepada DP dan anaknya.

Pada bulan November 2017, DP mengalami KDRT lagi, lalu melapor dan divisum kembali. Tetapi, kali ini hasil visumnya dinyatakan nihil. DP merasa ada yang janggal, karena saat melapor ada bekas luka dan bahkan sempat difoto oleh salah satu penyidik pada saat itu di Polsek Pulo Gadung.

Walaupun HH akhirnya ditetapkan jadi tersangka, DP merasa Polsek tidak serius menangani kasusnya. Soalnya, HH tidak ditahan dan sempat kabur dari rumah selama 2 bulan lebih sejak Februari 2018. 

Ketika HH kembali pada bulan Mei 2018, ia malah mengambil uang, tempat mencari nafkah, serta mengusir DP dan anaknya dari rumah. Tidak lama setelah itu, HH kembali lakukan kekerasan, DP dan anaknya dipukul, ditendang, dicekik, dan sebagainya. 

Pada tahun 2019, laporan DP dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur dan telah dilakukan serangkaian pemeriksaan saksi, pelapor, dan dirujuk ke P2TP2A DKI Jakarta untuk pemulihan dan pemeriksaan psikologis.

Setelah itu proses hukum berjalan. DP dikonfrontasi dengan HH oleh penyidik atas petunjuk Jaksa. Selama konfrontasi, penyidik tidak memerhatikan kondisi psikologis DP yang gemetaran karena trauma akan perlakuan HH selama ini. 

Tapi anehnya, pada Januari 2021, Polres Jaktim mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Alasannya, penyidik tidak menemukan luka-luka pada korban dan hasil visumnya dinyatakan nihil.

Lalu penyidik bilang karena tidak ada saksi. Padahal, dalam pasal 55 UU PKDRT disebutkan bahwa, keterangan korban & satu alat bukti saja sudah cukup sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan bahwa HH bersalah. 

Masak kesaksian DP, korban KDRT yang terjadi berulang-ulang masih belum cukup untuk penyidik melanjutkan kasus?

DP tidak menyerah, meskipun Polres Jakarta Timur menghentikan kasusnya, kemudian DP melaporkan penyidik ke Propam, Komnas Perempuan dan KPPPA. Karena itulah, kami mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai upaya hukum terakhir untuk DP.

Bantu tandatangani dan sebar petisi ya. 

3 tahun lebih teman-teman! DP & anaknya berjuang mencari keadilan, mereka seakan jadi korban berkali-kali, oleh suami dan juga oleh sistem hukum yang tidak berpihak pada korban. 

Salam,

LBH APIK Jakarta

Wujudkan Keadilan bagi Perempuan Korban!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 15.000.
Dengan 15.000 tanda tangan, petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak di tanda tangani di Change.org!