Petition Closed

Saat ini Jakarta dalam proses penyusunan Raperda Rencana Detil Tata Ruang & Peraturan Zonasi Jakarta 2030 dan telah dipresentasikan di depan DPRD DKI Jakarta tanggal 17 Oktober 2012 silam. Rencana Detil Tata Ruang DKI & Peraturan Zonasi Jakarta 2030 (RDTR 2030) merupakan gambaran, rencana dan proyeksi atas penataan ruang pada wilayah darat, laut dan udara DKI Jakarta dan disusun berdasarkan skala per-kecamatan. RDTR 2030 merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 yang saat ini sedang digugat di Mahkamah Agung oleh warga DKI Jakarta.

Penyusunan RDTR 2030 seharusnya menjadi ajang dan proses partisipasi masyarakat terbesar, tak kalah penting dari proses Pemilihan Kepala Daerah, karena RDTR mengikat harkat hidup dan masa depan warga-warga dan DKI Jakarta hingga tahun 2030. Walaupun dapat ditinjau dan dievaluasi selama 5 tahun sekali, RDTR 2030 memiliki masa berlaku 4 kali lebih lama daripada pihak-pihak yang mengesahkannya: DPRD dan Pemprov DKI/Gubernur DKI Jakarta.

Mengingat pentingnya proses penyusunan ini, maka proses partisipasi yang dilakukan tidak boleh menjadi proses basa-basi belaka.

Pemprov DKI Jakarta dengan segala kelebihan dana dan sumber daya manusia dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih dari standar-standar minimal di Indonesia. Perlu ada keterbukaan informasi dan kemauan untuk melayani warga dengan standar yang jauh di atas. Dengan APBD capai 40 triliun/tahun, kemungkinan investasi-investasi oleh swasta, dan rencana-rencana besar investasi pemerintah pusat yang dapat mencapai nilai hampir 1000 Triliun hingga tahun 2030, seharusnya penyusunan RDTR wajib melibatkan warga, memiliki mekanisme, jadwal dan strategi partisipasi yang jelas, dan tentu saja TIDAK BISA jika hanya dengan mensosialisaskan draft RDTR tersebut di tingkat kelurahan dan kecamatan selama 1 minggu.

Draft RDTR 2030 lewat Peraturan Zonasi pun sangat ketat mengatur tata ruang, sehingga masyarakat wajib dan berhak berpartisipasi di dalam penyusunannya, agar mengerti konsekuensi yang terjadi jika RDTR 2030 diberlakukan.

Namun draft RDTR 2030 (saat ini kami memiliki 3 draft berbeda) kami anggap sama sekali tidak mampu memperlihatkan gambaran masa depan kepada warga-warga yang membacanya. Ketika dibandingkan pun, tidak ada perubahan berarti dari rencana tahun 2005, 2010 dan draft saat ini. Padahal Jakarta telah bertumbuh dan berubah secara kependudukan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Tidak ada kota-kota di manapun yang berhasil tanpa kedisiplinan penyusunan dan pemanfaataan dalam bidang penataan ruang, termasuk dalam hal ini disiplin dalam penyusunan RDTR. Kegagalan yang terjadi dalam proses pelaksanaan rencana-rencana besar di Jakarta di bidang transportasi, sampah, pengairan dan lain-lain, kami anggap karena tidak ada integrasi dengan rencanan tata ruang, dan sebaliknya. Penyusunan RDTR juga bukan kegiatan insidentil, karenanya apa yang diputuskan dalam RDTR juga harus tercermin dalam penyusunan APBD.

Harapan warga akan perubahan Jakarta yang lebih baik mulai mewujud melalui terpilihnya Gubernur baru Jakarta. Segala ide dan terobosan yang diharapkan bisa membawa Jakarta ke arah perubahan akan sulit terwujud apabila draft ini telah disahkan dikarenakan RDTR akan menjadi acuan dalam penataan ruang di Jakarta selama 20 tahun ke depan.

Oleh karena itu, menurut kami, Jokowi sebagai Gubernur terpilih perlu diberikan kesempatan untuk menelaah kembali apa yang diatur dalam RDTR. Kesempatan yang sama juga harus diberikan kepada masyarakat untuk bisa menjadi bagian dari proses penyusunan RDTR Jakarta 20 tahun ke depan.

Karenanya kami menuntut:
1. Transparansi dan Keterbukaan informasi dalam penyusunan RDTR 2030. Transparansi terhadap nama-nama penyusun dan konsultan serta penggunaan anggaran.
2. Penerjemahan isi Naskah Akademis dan draft rencana pemerintah terkait tata ruang ke dalam materi yang dikemas dalam bahasa dan gambaran populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Terjemahan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan gambaran perubahan masa depan, misalnya dalam sektor transportasi, perumahan, fasilitas kota, rencana sungai dan badan sungai, dan lain-lain.
3. Mengulangi proses penyusunan RDTR dengan proses dan mekanisme partisipasi yang jelas dengan berbagai macam lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses tersebut akan membahas draft rencana dan naskah akademis
4. Melakukan proses pelaporan kembali kepada warga terhadap hasil dari pembahasan draft rencana dan naskah akademis
5. Memiliki proses mekanisme penyaluran aspirasi dan pengolahannya secara jelas dan transparan serta mudah diakses oleh warga dengan berbagai macam media dan jangkauan.
6. Bekerja sama dengan berbagai macam pihak, termasuk di antaranya swasta, universitas, organisasi dan kelompok masyarakat, serta pemerintah pusat.
7. Menghentikan proses-proses pemberian ijin kepada pembangunan berskala besar selama proses penyusunan ulang RDTR 2030
8. Melengkapi persyaratan teknis dan lingkungan antara lain penyusunan KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

 

Kami sebagai warga DKI Jakarta bersedia membantu, terlibat dan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta bersama-sama untuk menyusunan Rencana Detil Tata Ruang yang partisipatif.

Letter to
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
and 1 other
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Ulang Proses Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang DKI Jakarta

Saat ini Jakarta dalam proses penyusunan Raperda Rencana Detil Tata Ruang & Peraturan Zonasi Jakarta 2030 dan telah dipresentasikan di depan DPRD DKI Jakarta tanggal 17 Oktober 2012 silam. Rencana Detil Tata Ruang DKI & Peraturan Zonasi Jakarta 2030 (RDTR 2030) merupakan gambaran, rencana dan proyeksi atas penataan ruang pada wilayah darat, laut dan udara DKI Jakarta dan disusun berdasarkan skala per-kecamatan. RDTR 2030 merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 yang saat ini sedang digugat di Mahkamah Agung oleh warga DKI Jakarta.

Penyusunan RDTR 2030 seharusnya menjadi ajang dan proses partisipasi masyarakat terbesar, tak kalah penting dari proses Pemilihan Kepala Daerah, karena RDTR mengikat harkat hidup dan masa depan warga-warga dan DKI Jakarta hingga tahun 2030. Walaupun dapat ditinjau dan dievaluasi selama 5 tahun sekali, RDTR 2030 memiliki masa berlaku 4 kali lebih lama daripada pihak-pihak yang mengesahkannya: DPRD dan Pemprov DKI/Gubernur DKI Jakarta.

Mengingat pentingnya proses penyusunan ini, maka proses partisipasi yang dilakukan tidak boleh menjadi proses basa-basi belaka.

Pemprov DKI Jakarta dengan segala kelebihan dana dan sumber daya manusia dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih dari standar-standar minimal di Indonesia. Perlu ada keterbukaan informasi dan kemauan untuk melayani warga dengan standar yang jauh di atas. Dengan APBD capai 40 triliun/tahun, kemungkinan investasi-investasi oleh swasta, dan rencana-rencana besar investasi pemerintah pusat yang dapat mencapai nilai hampir 1000 Triliun hingga tahun 2030, seharusnya penyusunan RDTR wajib melibatkan warga, memiliki mekanisme, jadwal dan strategi partisipasi yang jelas, dan tentu saja TIDAK BISA jika hanya dengan mensosialisaskan draft RDTR tersebut di tingkat kelurahan dan kecamatan selama 1 minggu.

Draft RDTR 2030 lewat Peraturan Zonasi pun sangat ketat mengatur tata ruang, sehingga masyarakat wajib dan berhak berpartisipasi di dalam penyusunannya, agar mengerti konsekuensi yang terjadi jika RDTR 2030 diberlakukan.

Namun draft RDTR 2030 (saat ini kami memiliki 3 draft berbeda) kami anggap sama sekali tidak mampu memperlihatkan gambaran masa depan kepada warga-warga yang membacanya. Ketika dibandingkan pun, tidak ada perubahan berarti dari rencana tahun 2005, 2010 dan draft saat ini. Padahal Jakarta telah bertumbuh dan berubah secara kependudukan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Tidak ada kota-kota di manapun yang berhasil tanpa kedisiplinan penyusunan dan pemanfaataan dalam bidang penataan ruang, termasuk dalam hal ini disiplin dalam penyusunan RDTR. Kegagalan yang terjadi dalam proses pelaksanaan rencana-rencana besar di Jakarta di bidang transportasi, sampah, pengairan dan lain-lain, kami anggap karena tidak ada integrasi dengan rencanan tata ruang, dan sebaliknya. Penyusunan RDTR juga bukan kegiatan insidentil, karenanya apa yang diputuskan dalam RDTR juga harus tercermin dalam penyusunan APBD.

Harapan warga akan perubahan Jakarta yang lebih baik mulai mewujud melalui terpilihnya Gubernur baru Jakarta. Segala ide dan terobosan yang diharapkan bisa membawa Jakarta ke arah perubahan akan sulit terwujud apabila draft ini telah disahkan dikarenakan RDTR akan menjadi acuan dalam penataan ruang di Jakarta selama 20 tahun ke depan.

Oleh karena itu, menurut kami, Jokowi sebagai Gubernur terpilih perlu diberikan kesempatan untuk menelaah kembali apa yang diatur dalam RDTR. Kesempatan yang sama juga harus diberikan kepada masyarakat untuk bisa menjadi bagian dari proses penyusunan RDTR Jakarta 20 tahun ke depan.

Karenanya kami menuntut:
1. Transparansi dan Keterbukaan informasi dalam penyusunan RDTR 2030. Transparansi terhadap nama-nama penyusun dan konsultan serta penggunaan anggaran.
2. Penerjemahan isi Naskah Akademis dan draft rencana pemerintah terkait tata ruang ke dalam materi yang dikemas dalam bahasa dan gambaran populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Terjemahan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan gambaran perubahan masa depan, misalnya dalam sektor transportasi, perumahan, fasilitas kota, rencana sungai dan badan sungai, dan lain-lain.
3. Mengulangi proses penyusunan RDTR dengan proses dan mekanisme partisipasi yang jelas dengan berbagai macam lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses tersebut akan membahas draft rencana dan naskah akademis
4. Melakukan proses pelaporan kembali kepada warga terhadap hasil dari pembahasan draft rencana dan naskah akademis
5. Memiliki proses mekanisme penyaluran aspirasi dan pengolahannya secara jelas dan transparan serta mudah diakses oleh warga dengan berbagai macam media dan jangkauan.
6. Bekerja sama dengan berbagai macam pihak, termasuk di antaranya swasta, universitas, organisasi dan kelompok masyarakat, serta pemerintah pusat.
7. Menghentikan proses-proses pemberian ijin kepada pembangunan berskala besar selama proses penyusunan ulang RDTR 2030
8. Melengkapi persyaratan teknis dan lingkungan antara lain penyusunan KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



Kami sebagai warga DKI Jakarta bersedia membantu, terlibat dan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta bersama-sama untuk menyusunan Rencana Detil Tata Ruang yang partisipatif.