TOLAK PENGENTIAN OPERASI OJEK ONLINE DI KOTA SERANG

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Usai unjuk rasa ojek pangkalan di kota serang, akhirnya Pemerintah Kota Serang menghentikan sementara operasi ojek online di Kota Serang. Aspirasi ini agaknya hanya menerima aspirasi satu arah tanpa mempertimbangkan kelangsungan mata pencaharian para pengemudi ojek online.

Logikanya, para pengemudi ojek online juga Warga Negara Indonesia yang berhak mencari nafkah dengan layak. Bayangkan, dengan adanya wadah dari beberapa penyedia jasa aplikasi ojek online, berapa ribu bahkan berapa ratus ribu pengangguran yang dapat dikurangi dengan berprofesi sebagai pengemudi ojek online.

berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak".

Sejatinya, para pengemudi ojek online bukan orang-orang yang tidak taat hukum. para pengemudi ojek online bayar pajak kendaraan, memiliki SIM, juga berkelakuan baik dengan bukti SKCK yang menjadi syarat utama menjadi pengemudi ojek online.

 

Apakah hanya ojek pangkalan yang punya keluarga dan berhak mencari nafkah?

Apakah pengemudi ojek onlin bukan rakyat kalangan bawah?

Kenapa ojek konvensional tidak bergabung saja dengan ojek online?

Apakah kita berhak memutus sumber rezeki dari Tuhan yang tengah dijaring oleh teman-teman ojek online?

Apakah Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tidak berlaku bagi para pengemudi ojek online?

 

Dukung petisi ini untuk Indonesia yang lebih cerdan dan lebih berkemajuan (Khususnya Kota Serang dan sekitarnya).



Hari ini: indra mengandalkanmu

indra gunawan membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "PEMKOT SERANG: TOLAK PENGENTIAN OPERASI OJEK ONLINE DI KOTA SERANG". Bergabunglah dengan indra dan 520 pendukung lainnya hari ini.