PEMKO MEDAN HARUS GANTI RUGI DAMPAK BANJIR KEPADA WARGA KOTA MEDAN

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


“Selain dikenal sebagai kota seribu lubang, Medan juga dikenal sebagai kota seribu danau.”

Selain fungsinya sebagai jalan, di Kota Medan jalan-jalan juga punya fungsi lain sebagai sungai temporer. Kita tidak pernah tahu lubang-lubang di sepanjang jalanan Kota Medan berapa jumlahnya, yang pasti lubang-lubang ini adalah sumber malapetaka bagi pengguna jalan di Kota Medan. Tat kala hujan, lubang-lubang ini digenangi air. Bak menemukan wadahnya air hujan mengisi lubang-lubang ini. Namun “danau-danau” ini hanya bertahan sebentar saja, jika hujan dengan curah tinggi lebih dari sepuluh menit saja yang akan kita dapati adalah jalan-jalan di Kota Medan menjadi sungai-sungai temporer.Lubang-lubang di jalan yang tergenang air tadi tentu tak terlihat lagi, di sinilah potensi pengendara kecelakaan menjadi tinggi.

Sebagai pengguna jalan di Kota Medan, kita pasti tahu jalan-jalan yang ada di kota ini tak lepas dari fungsi sampingannya sebagai sungai temporer. Jalan Stasiun merupakan jalan yang berada tepat di sebelah titik nol Kota Medan adalah langganan banjir. Jalan Dr. Mansyur adalah jalan utama masuk ke Universitas Sumatera Utara yang jugaadalah langganan banjir. Di Dr, Mansyur sendiri kita perlu perahu untuk menyeberangi banjir, kalau tidak kendaraan kamu akan mati karena kemasukan air. Terlalu panjang untuk dijabarkan satu-satu jalan mana saja yang punya fungsi sampingan ini, karena hampir semua jalan.

Itu baru jalan, belum lagi perumahan warga kota. Tak terhitung berapa kerugian yang dialami warga kota akibat banjir ini, baik moril maupun materil. Service kendaraan akibat rusak karena banjir, waktu, perabotan rumah tangga yang rusak, roda perekonomian yang tersendat, hingga yang paling abstrak: kebahagian warga kota pun direnggut.

Kejadian banjir seperti ini bukannya sekali, namun berulang. Setiap hujan tiba warga kota pun dihantui banjir.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA MEDAN
Kita sebagai warga kota, tahu tentang banjir bukan hanya dikarenakan hujan tetapi karena infrastruktur untuk mengantisipasi bajir ini sama sekali tidak memadai. Infrastruktur ini adalah tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemko) Medan, mengingat Pemko diberi kewenangan oleh undang-undang (UU) untuk membuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, bukannya mendorong perlindungan lingkungan hidup Kota Medan dari banjir, Pemko Medan adalah kontributor utama penyebab banjir di Kota Medan sepeti:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Sepanjang sempadan Sungai Deli dan Sungai Babura yang merupakan kawasan perlindungan setempat, yang seharusnya dibebaskan dari izin

2. Pembiaran terhadap pengembang pemegang izin memanfaatkan seluruh lahanya untuk bangunan, tanpa bozem, dan ruang hijau

3. Pembiaran pembukaan kawasan oleh pengembang meski belum memiliki Izin lingkungan

4. Tidak terlaksanakanya audit lingkungan hidup terhadap pemegang AMDAL di Kota Medan

5. Sempadan sungai dibangun menjadi areal komersil, mall, hotel dan apartemen

6. Kurangnya ruang terbuka hijau

Pengelolaan drainese yang buruk, tidak perjalannya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yangmengatur ketentuan pidana untuk perorangan yang membuang sambah sembarangan dengan denda sepuluh juta rupiah dan kurungan tiga bulan serta bagi badan usaha didenda lima puluh juta rupiah dan kurungan enam bulan, bahkan baru-baru ini Pemko Medan membiarkan pembangunan bangunan seperti Podomoro Land di Jalan Bukit Barisan tepatnya di sepadan daerah aliran Sungai Deli. Bahkan Kantor Wali Kota Medan dan Gedung Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dan DPRD Kota Medan berada di sepadan daerah aliran Sungai Deli.

Berdasarkan norma dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemko Medan memiliki kewenangan menetapakan kebijakan yang meliputi:
1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota, berupa rencana penanggulangan banjir

2. Menetapkan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota, dokumen yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas kota dari pembangunan

3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota, sebagaimana pedoman pemanfaatan kawasan Kota Medan

Selain tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3) tersebut, dalam pasal 121 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemko Medan memiliki kewajiban untuk memastikan terlaksananya audit lingkungan paling lama 2 tahun bagi bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL, dalam rangka menilai kepatuhan pengguna izin terhadap norma-norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari penjabaran di atas, Pemko Medan harus:
1. Memberikan ganti rugi baik berupa moril dan materil atas segala kerugian yang ditanggung warga Kota Medan selama ini yang terkena .dampak bajir

2. Penataan kembali bangunan-bangunan yang berada di sepadan sungai

Menambah kawasan ruang terbuka hijau

3. Implementasikan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan