Petition Closed

Sejak awal proses terbentuknya Orde Baru di akhir tahun 1965, hingga Orde Baru runtuh di tahun 1998, bahkan sampai hari ini, Indonesia selalu diwarnai dengan tragedi-tragedi yang mengguncang akal sehat dan rasa kemanusiaan kita sebagai bangsa.
Di tahun 1965, ada pemusnahan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia yang mengakibatkan pembantaian terhadap sekitar 1-3 juta orang. Di tahun 1984, terjadi pula pembantaian terhadap puluhan orang di Tanjung Priok yang menolak penyeragaman asas tunggal bagi seluruh partai politik. Di tahun 1989 terjadi lagi pembantaian di Talangsari terhadap warga pesantren yang dianggap bersebrangan dengan pemerintah pada saat itu. Kemudian terjadi juga kerusuhan rasial di tahun 1998 yang menimbulkan banyak korban harta dan jiwa, serta penculikan terhadap aktivis-aktivis pro demokrasi.
Semua tragedi tersebut berlangsung berulang-ulang kali tanpa ada pertanggungjawaban yang adil bagi para pihak yang seharusnya paling bertanggungjawab atas tragedi-tragedi tersebut. Siapakah pihak-pihak tersebut? Mereka adalah petinggi militer atau pejabat negara yang mengeluarkan kebijakan/perintah yang akhirnya menimbulkan tragedi-tragedi tersebut, atau petinggi militer atau pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menghentikan kejahatan/tragedi kemanusiaan tersebut, namun tidak berupaya untuk menghentikannya.
Kondisi dimana pelaku kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, yang dibiarkan bebas tanpa hukuman/pertanggungjawaban inilah yang dinamakan impunitas.
Karena terbiasa dengan keadaan dimana pelaku-pelaku kejahatan bebas tanpa hukuman (impunitas), baik itu di dalam kasus-kasus kekerasan massal, korupsi, premanisme, pengeroyokan, tawuran, dan lain-lain, maka masyarakat pun kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Secara tidak sadar, masyarakat pun mulai memaklumi dan menerima berbagai kejahatan tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi, dan secara pelan, namun pasti, budaya kekerasan pun mulai mendarah-daging di dalam masyarakat Indonesia dan akhirnya, masyarakat pun ikut menjadi pelaku-pelaku kekerasan.

Keadaan ini harus segera dihentikan, budaya kekerasan harus dihilangkan, dan budaya impunitas harus dihapuskan sekarang juga. Oleh karena itu, kami, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), bersama masyarakat Indonesia yang anti kekerasan dan anti Impunitas meminta pemerintah untuk:

1) Mengusut dan menuntaskan segala kejahatan/tragedi kemanusiaan masa lalu dan meminta pertanggungjawaban dari para pelakunya dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh negara-negara beradab lainnya, sehingga masyarakat percaya bahwa tidak ada satupun orang di negeri ini, apapun jabatannya, yang tidak tersentuh oleh hukum;
2) Membenahi seluruh jajaran penegak hukum, termasuk polisi, kejaksaan, dan pengadilan sehingga dapat dipastikan bahwa tidak akan ada lagi pelaku kejahatan yang dapat bebas tanpa ada pertanggungjawaban hukum di masa yang akan datang;
3) Membentuk kebijakan-kebijakan, termasuk juga mengadopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, yang dapat mencegah impunitas dan terulangnya lagi kekerasan/kejahatan kemanusiaan di masa yang akan datang;
4) Mengadakan pendidikan anti kekerasan dan hak asasi manusia di seluruh institusi pendidikan, termasuk juga institusi pendidikan bagi para penegak hukum, pegawai sipil dan militer, sehingga budaya kekerasan di Indonesia dapat dihilangkan dan berganti menjadi budaya yang menjunjung keadilan dan hak asasi manusia.

Demikian petisi ini kami buat dengan harapan besar dan luhur demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik dan lebih beradab di masa yang akan datang.

Membiarkan kejahatan tanpa hukuman adalah kejahatan. Stop Impunitas sekarang juga!

Letter to
Presiden RI Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono
Hentikan Praktik Impunitas Sekarang Juga. Kami sudah lelah dengan ketidakadilan.