Tuntutan Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Sosial Pada Rakyat

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


9 ULTIMATUM KAMMI AGAR PRESIDEN JOKOWI SEGERA BERTINDAK CEPAT TANGANI WABAH COVID-19

Kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Per-29 Maret 2020, terdapat 1.285 orang terinfeksi di Indonesia dengan jumlah kematian 114 orang atau 8,87% dari total kasus positif. Untuk negara dengan jumlah kasus di atas seribu, case fatality rate (CFR) Indonesia merupakan yang tertinggi kedua setelah Italia (sekitar 10% dari 80 ribu kasus). Bahkan, CFR Indonesia lebih tinggi dari Spanyol dan Iran, antara 7-8%, yang kasus terkonfirmasinya secara berturut-turut sekitar 64 ribu dan 32 ribu.

Sementara Para tenaga kesehatan telah berjibaku dan bertaruh nyawa demi menyelamatkan rakyat Indonesia meski tanpa perlindungan pasti dari pemerintah. Kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) membuat tenaga kesehatan terpaksa memakai APD seadanya, seperti jas hujan, masker sekali pakai yang dicuci agar bisa dipakai lagi, bahkan ada yang merawat pasien tanpa APD sama sekali. Imbasnya, terdapat 50 tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19 di Jakarta, dua di antaranya meninggal dunia. Ini menambah daftar korban dari kalangan tenaga kesehatan setelah sebelumnya beberapa dokter dan perawat meninggal dunia.

Kasus Covid-19 yang terkonfirmasi ibarat puncak gunung es yang ukuran sebenarnya belum diketahui, sebab belum banyak tes massal yang dilakukan untuk memvalidasi jumlah korban pasti. Dengan jumlah korban yang terus bertambah dan kurva yang meningkat, tidak terlihat upaya serius pemerintah dalam flattening the curve atau melandaikan kurva kasus Covid-19.

Sampai dengan saat ini pemerintah belum menunjukkan langkah yang serius dan efektif dalam upaya penanganan dan langkah mitigasi terhadap Covid-19 di Indonesia. Dalam pandangan hukum dan kebijakan publik, hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini negara masih dikelola dengan kegagapan yang menyengsarakan; baik gagap anggaran dan gagap koordinasi antar sektor, sehingga berakibat secara fatal pada gagap penanganan. Kegagapan tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya penyelenggaraan suatu moderasi dan konsepsi pengendalian wabah yang konsekuen dan memberi dampak kepada masyarakat.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan hanya menerbitkan produk hukum yang tidak memiliki dampak signifikan dalam penanganan Covid-19. Keseluruhan produk hukum tersebut justru menjadi derivat kuadrat atas kebijakan hukum terbuka yang mengakibatkan simpang siurnya kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.

Menindak lanjuti Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Pengurus Daerah KAMMI Makassar juga dengan tegas menyampaikan Ultimatum kepada Presiden, Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota Makassar:

1. Agar menjalankan kekuasaan Negara sesuai amanat konstitusi

2. Agar menetapkan status Covid-19 sebagai Bencana Nasional

3. Agar mempertimbangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Perppu APBN-P)

4. Agar  melaksanakan ketentuan penanganan penyakit menular sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, termasuk melaksanakan tes massal (mass testing)

5. Agar melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan

6. Agar menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana UU Karantina Kesehatan

7. Agar melakukan pelindungan terhadap tenaga kesehatan yang bertugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

8. Agar menetapkan Alat Pelindung Diri sebagai Barang Penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Menjamin Ketersediaannya bagi Tenaga Kesehatan

9. Agar memperhatikan kebutuhan rakyat dari kalangan ekonomi yang rentan sebagai antisipasi panic buying oleh masyarakat menjelang bulan Ramadan dan diberlakukannya karantina wilayah