PERBAIKAN AKSES JALAN MENUJU DESA TEGAR

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Banyaknya peserta didik dan masyarakat yang menjadi korban ketidak layakannya jalan akses menuju desa tegar sangat merugikan dan menjadi penghambat bagi masyarakat tegar untuk melakukan kegiatan akibat kurang memadainya akses untuk keluar masuk desa tegar. Ini seharusnya menjadi sorotan bagi pemerintah dikarenakan ketika musim hujan sangat membahayakan seperti
1. Banyaknya pengendara kendaraan roda 2 berjatuhan akibat jalan yang licin.
2. Tidak sedikit peserta didik tidak jadi kesekolah akibat terjatuh ketika akan hendak kesekolah.
3. Tidak sedikit kegiatan perekonomian terhambat akibat ketika hujan banyaknya kendaraan roda 4 yang lengket di lumpur.

Namun ketika hari kemarau juga sangat perlu diperhatikan seperti:
1. Maraknya abu ketika akan dilintasi sehingga membuat gangguan pernafasan.
2. Banyak nya korban kecelakaan akibat tebalnya abu.
3. Banyaknya terkena gangguan paru-paru disebabkan oleh abu.

Melalui petisi ini, kami selaku mahasiswa dari beberapa universitas yang merupakan bertempat tinggal di DESA TEGAR SEKITARNYA. Menyatakan sikap terhadap KURANG EFEKTIFNYA AKSES JALAN MENUJU DESA TEGAR.
Hal petisi ini didasarkan pada:
1. SULITNYA PESERTA DIDIK MENUJU TEMPAT BELAJAR/SEKOLAH
Mengingat akses jalan yang sangat tidak memadai bagi para peserta didik baik SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ketika cuaca baik hujan maupun kemarau sangat menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah daerah.
Landasan dasar adalah
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 31 AYAT 1 Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Upaya peerintah untuk meningkatkan pendididkan yang berkualitas atas dasar Undang-Undang SISDIKNAS NO. 20 TAHUN 2003 PASAL 35 AYAT (1) Menyatakan bahwa satandar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, saran dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan, serta penilaian yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
Dalam pembahasan yang menjadi tekanan dalam ayat ini adalah PROSES dan SARANA DAN PRASARANA yang merupakan penghambat bagi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan efektif jika kurang memadainya akses jalan menuju sekolah.
2. MENGHAMBAT PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
Dengan kondisi jalan keluar masuk desa tegar saat ini sangat mengurangi pertumbuhan daerah yang di kualifikasikan sebenarnya sangat besar namun dikarenakan akses sangat tidak memadai sehingga membuat perekonomian daerah di desa tegar sangat minim. Dan menghambat kemajuan daerah desan tegar tersebut.
Akses jalan dengan kondisi saat ini di jalan tegar sangat menurunkan kondisi perekonomian bagi daerah desa tegar sekitarnya. Pembangunan insfrastruktur seperti akses jalan sangat disayangkan dikarenakn desa tegar merupakan salah satu desa yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah terutama kelurahan.

3. KURANGNYA EFEKTIFITAS PENGGUNAAN APBD DI DAERAH DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH.
Sangat dapat dilihat hingga saat ini penggunaan APBD dirasa kurang efektif sangat dapat dirasakan dari pengelolaan akses jalan bagi kegiatan perekonomian di daerah desa tegar. Penggunaan terhadap APBD sangat tidak terlihat di daerah desa tegar.
Kemudian yang menjadi sorotan besar yakni kurang efektifnya kelembagaan pemerintahan daerah terutama bagi kelurahan dan kecamatan terhadap desa tegar. Ini sangat berpengaruh bagi perkembangan desa dan sangat menjadi ujung tombak bagi ppembangunan daerah desa tegar. Serta kurangnya perhatian pemerintahan terhadap desa tegar menjadi pengacu sangat menciutnya pertumbuhan ekonomi desa tegar.
Serta pengawasan pemerintah terhadap perusahaan swasta seperti PT. CPI dan perusahaan lainnya membuat masyarakat sekitar tidak berdaya.
Landasan dasar:
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005-2025 yakni poin 2.1.5.1 tentang Prasarana Perhubungan Darat
B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005-2025 yakni poin 2.1.6.1 tentang Kelembagaan pemerintahan.
4.TIDAK EFEKTIFNYA PENGGUNAAN JALAN.
Dalam PASAL 1 AYAT (4) PERATUTAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN yakni Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk umum. Kemudian di jelaskan kembali pada PASAL 3 yakni
(1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
(2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
(3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan: a.perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan b.daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.
Serta fungsi jalan sesuai status jalan yang terdapat dalam BAGIAN KEEMPAT yakni STATUS JALAN pada PASAL 25 sampai dengan pasal 30 Menyatakan:
Pasal 25
Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
a.jalan nasional;
b.jalan provinsi;
c.jalan kabupaten;
d.jalan kota; dan
e.jalan desa.
Pasal 26
Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
a.jalan arteri primer;
b.jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi;
c.jalan tol; dan
d.jalan strategis nasional.
Pasal 27
Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
a.jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
b.jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota;
c.jalan strategis provinsi; dan d.jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Pasal 28
Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri atas:
a.jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
b.jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
c.jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan jalan sekunder dalam kota; dan
d.jalan strategis kabupaten.
Pasal 29
Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah jalan umum padajaringan jalan sekunder di dalam kota.
Pasal 30
Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa.
Kemudian UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA , UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari
upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :
terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:
kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ini seharusnya dapat dipehatikan oleh pemerintah sebagai salah satu akses pencapaian pendidikan yang berkualitas dan pertumbuhan perekonomian daerah.
Dengan demikian pertisi ini saya ajukan, sebagai upaya untuk meningkatkan pertmbuhan perekonomian serta kesejahteraan rakyat. Secara umu saya menginginkan adanya tanggapan serta implementasi dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan fungsi daerah dan infrastruktur.
kami yang bertandatangan dibawah ini mewakili masyarakat, mahasiswa, dan pemerhati bangsa mengajukan PETISI: PERBAIKAN AKSES JALAN MENUJU DESA TEGAR.