Demi Kepercayaan Publik, Transparasi Anggaran Covid-19 Kota Singkawang Perlu Dilakukan?!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Memasuki bulan kesepuluh pademi covid-19 di kota Singkawang belum juga berakhir. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota Singkawang melalui gugus tugas covid-19 untuk menekan angka terkonfirmasi covid 19 belum mendapat hasil yang maksimal justru belakangan angka terkonfirmasi semangkin meningkat.

Tak tanggung, terhitung akhir september 2020 sudah Rp.19,1 milyar atau setara 26,01 persen dari total anggaran Rp. 73 milyar yang disiapkan Pemkot Singkawang melalui APBD tahun 2020 telah habis ditembakan untuk memerangi sihoror corona. Kemudian diposisi APBD Perubahan tahun berjalan Pemkot Singkawang kembali menganggarkan Rp.39,5 milyar, namun corona tak kunjung pergi justru semakin datang menentang. (sumber : Antara News Kalimantan Barat 2020)

Resah dan gelisah, masyarakat sepuluh bulan lebih banyak berdiam dirumah. Menerapkan protokol kesehatan ditengah ekonomi yang melemah. Tak terpikir gizi yang penting graham mengunyah. Anak sekolah dirumah bukan berarti biaya tambah murah. Saudara, teman dan tetangga sebelah seolah tak lagi ramah. Itulah secuil gambaran adaptasi kebiasaan baru ditengah pademi covid 19 yang cukup bikin susah.

Dalam suasana susah masyarakat terus bertahan tanpa mengharap uluran tangan pemerintah. Meskipun mereka tahu nilai anggaran yang melimpah ada jatah bantuan sosial pemerintah yang harus masuk kepintu-pintu rumah masyarakat sebagai wujud hadirnya negara dimasa yang susah.

Namun, rasa percaya masyarakat kepada pemerintah dalam melaksanakan tata kelola negara telah mengugurkan tuntutanya. Sedikit pun tiada keraguan apalagi berburuk sangka terhadap pemerintah telah melahirkan sikap ikhlas masyarakat menerima segala kebijakan, perlakuan dan keadaan.

Tapi manakala korupsi bantuan sosial covid-19 dipertontonkan dimedia publik. Rasa percaya masyarakat yang titipkan kepada pemerintah terasa telah dikhianati. Kau menari diatas duka, kau balas susu dengan tuba. Dan masih bayak lagi ungkapan kekecewaan untuk para pengkhianat rakyat. Akibat dari penghianatan ini melahirkan gelombang krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanggulangan dan pengelolaan anggaran covid-19 tidak terkecuali di kota Singkawang.

Krisis kepercayaan publik menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam penanggulangan corona yg mutlak diselesaikan didepan demi membentuk dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.

Untuk mendapat dan meningkatkan kembali kepercayaan publik hanya dengan menerapkan pendekatan public relation atau bahkan dengan mengedepankan prinsip good governance dalam kontek seremonial adalah hal yang sia-sia untuk dilakukan. Bila hal itu dilakukan justru sebenarnya pemerintah sedang mengkonfirmasi diri sendiri bahwa selama ini yang dilakukan lebih bayak pencitraan.

Good will (niat atau kemauan yang baik), Competency trust (masyarakat akan percaya kepada pemerintah jika pimpinan pemerintah menjalankan tugas sesuai amanahnya), Procedural trust (kosistensi pimpinan beserta organisasinya dalam mematuhi aturan yang berlaku) dan performance trust (peningkatan kinerja pemangku jabatan dipemerintahan). Inilah jawaban yang harus dilakukan agar pemerintah kembali mendapatkan kepercayaan publik.

Sebagai daya dorong eksternal berupa dukungan dari masyarakat untuk mempercepat perwujudan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah kota Singkawang dalam penanggulangan covid-19 perlu adanya transparasi pemerintah kota Singkawang dalam pengelolaan anggaran covid-19 maka dibuatlah PETISI ini.

Salam,

Muhammad Abdurrahman (LSM Fatwa Langit Kota Singkawang)