TOLAK ATAU KRITISI PENELITIAN BARU BELANDA ATAS SEJARAH KEMERDEKAAN RI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


SEJARAH PAHIT MERINTIS DAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN NKRI BANYAK HAL SEDIH UNTUK DIKENANG TAPI JANGANLAH SEJARAH TERTENTU COBA DIREKAYASA BELANDA.

 Petisi : Mohon Dukungan dan Kritisi.

Bersama ini meminta dukungan dan perhatian dari segenap kita untuk Bela Negara dan Nilai-Nilai Jiwa Semangat ‘45 atas Penelitian Baru Pemerintah Kerajaan Belanda terhadap masa-masa perjuangan Kemerdekaan NKRI. Penelitian Baru ini berpotensi menimbulan ketidakadilan informasi; konflik, fakta, dan cara pandang sejarah Kemerdekaan NKRI ; dan politisasi proses hasil penelitiannya kelak.

Adapun pertimbangan dan alasan untuk keperluan petisi ini disampaikan sebagai berikut :

Bahwa mulai September 2017 hingga 4 (empat) tahun ke depan Pemerintah Kerajaan Belanda menugaskan lembaga Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV), Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), serta Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH) melakukan penelitian baru mengenai  perang Kemerdekaan Indonesia di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dalam Periode 1945 sampai 1946 (dikenal Belanda sebagai periode 'Bersiap', diwarnai dengan kekerasan terhadap banyak orang Belanda, Indo-Belanda, Tionghoa, dan orang-orang Indonesia yang dituduh menjadi antek-antek Belanda). Periode Bersiap ini menyebut Belanda sebagai “korban kekerasan dalam periode kacau-balau”. Periode ini menjadi subyek utama dalam penelitian baru ini. Subjek penelitian ini merupakan salah satu syarat yang dituntut oleh VVD (Partai Liberal);

Bahwa walaupun mantan Menteri Belanda Ben Bot tahun 2005 menyatakan “Belanda berada pada sisi yang salah” pada saat perang mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, namun dalam penelitian baru ini ternyata tidak menjadi pertimbangan; keberadaan Agresi Militer Belanda di Indonesia dalam penelitian ini tidak menjadi salah satu subjek penelitian untuk diteliti. Walaupun fakta Angresi Militer Belanda masa 1945 s/d 1950 adalah aksi bersifat struktural, terencana, dan masiv; terbukti merupakan Kejahatan Perang, Pelanggaran HAM, dan Kejahatan Kemanusiaan pihak Belanda terhadap bangsa, rakyat, dan pejuang Perintis dan Pejuang Kemerdekaan Indonesia; ternyata dalam penelitian ini Agresi Militer dan ekses-eksesnya itu hanya dianggap Belanda sebagai suatu pengecualian, suatu kejadian langka, efek dari transisi dan justru peneliti-peneliti sejarah dari pihak Belanda mengacuhkan dan tidak menggubrisnya;

Bahwa oleh karena itu, penelitian baru ini dapat dianggap tidak bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu menimbang penelitian ini dengan sengaja mengacuhkan dan tidak memasukkan cakupan penelitian terhadap ekses Agresi Militer I dan ke II Belanda 1945 s/d 1950 di Indonesia;

Bahwa usul penelitian sudah pernah diajukan tiga lembaga tersebut pada 2012 dan saat itu dinyatakan ditolak. Maka dengan persetujuan penelitian baru saat ini diduga adalah hasil “negosiasi politik” yang mensyaratkan agar masalah-masalah tertentu (Masa Bersiap/Masa Popda) lebih ditonjolkan dibanding yang lain (ekses Agresi Militer Belanda 1945 s/d 1950);

Bahwa sangat tidak jelas bagaimana kelak pembahasan dan hasil penelitian ini dikaitkan dengan perang merintis dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 (Kemerdekaan Indonesia) dengan menggunakan cara, metode, cakupan, dan cara pandang penelitian baru itu dalam rangka mencari jawaban atas mengapa pendudukan pemerintah Belanda di Hindia Belanda berlangsung dengan begitu banyak kekerasan;

Bahwa hari Selasa, tanggal 28 November 2017, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menerima surat panjang lebar yang memuat keberatan terhadap penanganan penelitian besar-besaran yang berjudul “Dekolonialisasi” kekerasan dan perang Indonesia selama 1945-1950”. Untuk membiayai proyek penelitian empat tahun yang diawali September lalu ini, pemerintah Belanda menyediakan dana lebih dari 4,1 Juta Euro.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan perlunya memperkuat dukungan dan semangat terhadap aktivitas perjuangan Saudara-Saudara NKRI kita di negeri Belanda sana, maka terhadap Penelitian Baru tersebut dengan ini diajukan usul, saran, dan atau petisi kepada Pemerintah Kerajaan Belanda sebagai berikut :

Meminta kepada Pemerintah Kerajaan Belanda agar struktur penelitian perlu berangkat dari titik permasalahan konteks dari konsep penjajahan kolonial dan pengaruhnya terhadap hubungan serta pandangan pada saat ini;

Para peneliti Indonesia berhak untuk diberikan peran yang penting dan seluas-luasnya dalam penelitian ini;

Pemerintah Belanda seharusnya tidak menentukan persyaratan-persyaratan baik atas struktur, maupun isi dan makna dari penelitian ini. Begitu juga halnya dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian yang secara politik sangat sensitif ini seharusnya tidak dilibatkan dalam penelitian;

Menurut kami penulisan ringkasan sintesis tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Kami berpendapat bahwa keputusan Direktur KITLV Gert Oostindie sebagai Penulis ringksan tersebut pun merupakan hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena beliau bukan pakar sejarah Indonesia dan tidak bisa bahasa Indonesia;

Bahwa di Indonesia berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia, maka setiap orang asing yang akan melakukan penelitian di Indonesia harus memperoleh Surat Izin Penelitian (SIP) dari Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pertanyaan kita, apakah penelitian ini sudah memperoleh izin Pemerintah RI dan jika sudah mohon penjelasan kepada publik dasar pertimbangannya.

Demikian disampaikan semoga segenap kita memberi perhatian dan mendukung langsung maupun tidak langsung. Akhirnya “Sejarah Pahit” tak elok selalu dikenang, tapi “Sejarah Pahit” jangan pernah dihapus dan direkayasa. Terima kasih...Merdeka...!

Jakarta, 10 Nopember 2017

Tertanda, Pejuang Zaman Now.

Catatan :

Website terkait dengan dukungan ini silahkan disampaikan melalui www.kukb.nl atau www.historibersama.com

 



Hari ini: Irwan mengandalkanmu

Irwan Lubis membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Pemerintah Kerajaan Belanda: TOLAK ATAU KRITISI PENELITIAN BARU BELANDA ATAS SEJARAH KEMERDEKAAN RI". Bergabunglah dengan Irwan dan 4 pendukung lainnya hari ini.