Kuota gakin,perlukah??

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Siswa Gakin atau siswa dari warga miskin menimbulkan polemik baru di masyarakat. Permendikbud nomor 17 tahun 2017 pasal 16 ayat 1 yang mengatur mengenai kuota siswa keluarga miskin (Gakin) minimal 20 persen.

Menjadi masalah karena siswa Gakin ini kebanyakan mempunyai nilai dibawah rata-rata jalur reguler. Bahkan jaraknya sangat jauh. Dari Permendikbud tersebut mengungkapkan bahwa gakin adalah minimal 20%. Bukan maksimal 20%. Bahkan tidak diberi kuota alias unlimited. Tentunya ini akan mengakibatkan kecemburuan. Terlebih karena terkadang siswa gakin terkadang tidak benar benar miskin. Karena persyaratanya hanya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) . Sedangkan SKTM bisa kita peroleh tanpa verivikasi yang valid. SKTM dikeluarkan oleh Kelurahan atau Desa. Cukup dekat dengan aparatur Desa atau Kelurahan, SKTM dapat dikeluarkan. TANPA VERIFIKASI

Guru juga mengeluhkan dari adanya kebijakan kuota Gakin yang unlimited ini. Karena kebanyakan siswa Gakin ini bukanlah siswa yang pandai. Karena siswa Gakin kebanyakan adalah siswa yang memanfaatkan kebijakan kontroversial ini. 

Keirian Siswa Lain

Hak istimewa Gakin ini menimbulkan iri hati dari siswa. Jelas akan menimbulkan keirian karena siswa yang nilainya lebih tinggi kalah dengan siswa yang mempunyai SKTM. Lalu untuk apa diadakan UN?  Siswa belajar mati-matian untuk mendapat nilai yang baik. Sedangkan siswa gakin? Mungkin ada yang nilainya bagus. Tapi realitanya Gakin jauh dibawah standar siswa reguler. Lalu lebih menimbulkan keirian apabila nanti sang siswa yang nilainya lebih tinggi tersebut, harus masuk SMA Swasta. Tentu biayanya mahal. Tidak semua siswa yang tidak mempunyai SKTM itu mampu. PNS yang golonganya masih rendah misalnya. Atau warga yang tergolong sederhana. Membayar sekolah swasta tentu menjadi beban yang

Kemampuan Siswa

Mengajar siswa yang mempunyai kemampuan lebih tinggi tentu akan lebih mudah. Lalu akan terjadi ketimpangan ketika guru dihadapkan kelas yang berisi murid pintar dan murid yang kurang pintar. Di sisi lain guru harus mengejar materi dan mungkin siswa lain pun sudah paham dan bisa meneruskan materi. Tetapi ada siswa yang karena dari awalnya tidak mampu membuat pembelajaran harus tersendat. Lalu pemerataan seperti yang digadang gadang pemerintah hanyalah membuat kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif. Mungkin saja yang bodoh ketularan pintar. Mungkin juga yang pintar ketularan bodoh. Lalu mana yang lebih memungkinkan? Kita sama sama tidak tau. Masalahnya tidak ada sekolah percobaan. Langsung diterapkan di seluruh Indonesia. Artinya generasi ini menjadi pertaruhan kebijakan coba coba pemerintah. 

Pemerataan

Banyak masyarakat yang menganggap kebijakan ini untuk meniadakan sekolah Favorit. Semua sekolah sama saja sehingga masyarakat tidak perlu sekolah jauh agar tidak menyebabkan macet. Yang pertama, apakah fasilitas sekolah itu sama? Tentu sekolah yang merupakan eks-RSBI ( Rintisan Sekolah Berstandar Internasional)  tentu mempunyai fasilitas yang lebih lengkap. Biasanya sekolah tersebut dilengkapi dengan AC dan berbagai Labotatorium yang memadai. Sedangkan sekolah yang standarnya masih belum baik,terkadang LCD pun belum ada. Atau bangunan kelas yang jauh dari standar. Harusnya pemerataan dilakukan dibidang fasilitas dulu. Supaya terdapat keadilan. Semua mendapat fasilitas yang sama. Lalu kalau masalah macet di perkotaan itu resiko. Kalau tidak mau macet hidup aja di desa. Di daerah desa masih banyak siswa yang berangkat sekolah harus melewati sungai dan jembatan rusak tidak ada yang mengeluh. Sedangkan siswa perkotaan hanya harus rela bangun sedikit pagi untuk menghindari macet saja banyak yang mengeluh. 

Saran

Penulis menyarankan kebijakan kuota unlimited gakin direvisi. Gakin biarkan saja bersaing dengan siswa biasa. Lalu diberi bantuan. Karena sebagaimanapun seperti yang disebutkan di UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun jangan lupa sila ke 5 Pancasila menyebutkan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya semua siswa berhak dengan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kita sama sama bersaing. Persaingan ini adalah hal yang positif karena akan memunculkan generasi pemenang. 

 



Hari ini: nico mengandalkanmu

nico adi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "PDK JATENG: Kuota gakin,perlukah??". Bergabunglah dengan nico dan 78 pendukung lainnya hari ini.