HAPUSKAN OUTSOURCING, PULIHKAN HAK BURUH!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


DATA PENGGUNAAN JASA OUTSOURCING PADA PERSUHAAN DI INDONESIA

Keterangan:

Merah : Tidak menggunakan

Biru     : Menggunakan

Dari data tersebut, terlihat bahwa penggunaan jasa Outsourcing masih sangat banyak digunakan dalam pengambilan sebagian besar tenaga kerja di perusahaan. 

Akhir-akhir ini di bundaran HI Jakarta Pusat marak dengan aksi demo yang dilakukan para buruh yang meminta pemerintah mencabut ketentuan masalah pelaksanaan outsourcing di Indonesia. Bahkan aksi ini disambut aksi serupa di beberapa wilayah di Indonesia. Ada apa dengan masalah outsourcing ini?

Perdebatan panjang tentang  outsourcing sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan saat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih berbentuk rancangan atau draf.

Banyak orang tidak memahami apa yang menjadi akar permasalahan outsourcing ini. Sehingga aksi-aksi demo buruh yang sekarang terjadi sangat rawan sekali untuk ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Untuk memahami permasalahan ini maka ada baiknya kita perlu mengetahui jenis atau macam dari outsourcing ini.

Adapun jenis outsourcing itu ada dua jenis: 

  • Pertama, outsourcing pemborongan pekerjaan, yaitu kegiatan pemborongan pekerjaan tertentu kepada perusahaan yang lebih profesional
  • Kedua, pengerahan tenaga kerja melalui jasa pengerah tenaga kerja

Contoh kegiatan pemborongan pekerjaan adalah perusahaan pabrik minuman memborongkan pekerjaan khusus untuk packagingnya atau bottling nya ke perusahaan spesialis bottling. Jenis outsourcing ini  sudah eksis sejak lama  tanpa ada masalah. Sedangkan pengerahan tenaga kerja melalui jasa pengerah tenaga kerja, perusahaan mendistribusikan pekerja kepada perusahaan yang membutuhkan, dan bentuk outsourcing inilah yang banyak menjadi polemik. Karena buruh dianggap atau disamakan dengan barang komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Untuk itu persoalan outsourcing di Indonesia membutuhkan alternatif solusi yang tepat. Solusi yang baik adalah solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak perusahaan selaku penyedia pekerjaan maupun pihak pekerja itu sendiri

Selain masih menemui kendala terkait ketentuan pesangon baik untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun untuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), ternyata masalah outsourcing juga terkendala persoalan diskriminasi antara karyawan outsourcing dengan karyawan yang langsung PKWT dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Melihat fenomena ini, maka perlu  agar ada kebijakan bersama antara pihak pelaksana outsourcing dan perusahaan pemberi pekerjaan untuk memberikan cadangan pesangon kepada karyawan PKWT maupun PKWTT. Namun, pada faktanya hingga saat ini belum ada aturan atau ketentuan terkait petunjuk tertulis (Juklis) yang lebih jelas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk membayar biaya pesangon tersebut.

Beberapa point penting terkait permasalahan outsourcing, yang perlu dicermati, adalah sebagai berikut:

  • Pertama, pemerintah harus melakukan pengawasan dan menetapkan standar regulasi di tingkat pusat dan daerah. 
  • Kedua, pengusaha atau industri diharap dapat menentukan core dan non core serta membuat skema hubungan kerjasama yang melindungi hak pekerja atau buruh, artunya perusahaan seharusnya menetapkan outsourcing bukan untuk cost reduction tetapi semangat untuk fokus pada bisnis dan produktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan.
  • Ketiga, perusahaan outsourcing harus profesional dan taat hukum sehingga dapat menjadi mitra usaha yang dapat diandalkan berdasarkan kompetensi dan produktifitasnya.
  • Keempat, pekerja atau buruh harus meningkatkan kompetensinya agar mampu bersaing di tengah era yang kompetitif sehingga akan dicari perusahaan dan mempunyai daya saing.

 

Pandangan Rerum Novarum terhadap Hak Kaum Buruh

Sesuai dengan Ajaran Dokumen Gereja Katolik, yaitu Dokumen Rerum Novarum, bahwa kaum buruh harus dihormati sebagaimana kaum majikan dihormati oleh buruh. Rerum Novarum berisikan tentang persamaan hak dan kewajiban kaum buruh yang tidak boleh diperlakukan secara tidak wajar oleh majikan. Buruh harus digaji secara layak dan cukup oleh majikan. Buruh tidak boleh diperlakukan sebagai budak, buruh harus dilakukan sebagai manusia. 

Berangkat dari permasalahan di Indonesia, di mana masih banyak para pegawai outsourcing yang belum mendapatkan hak yang sama dengan pegawai tetap perusahaan. Misalnya dalam hal penggajian. Selain tak ada jenjang karier, terkadang gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk. Bayangkan, persentase potongan gaji ini bisa mencapai 30 persen, sebagai jasa bagi perusahaan outsourcing. Celakanya, tidak semua karyawan outsourcing mengetahui berapa besar potongan gaji yang diambil oleh perusahaan outsourcing atas jasanya memberi pekerjaan di perusahaan lain itu.

Solusi nyata yang ditawarkan untuk penyelesaian masalah ini:

  1. Pemerintah melakukan pelarangan terhadap sistem outsourcing karena kaum pegawai outsourcing dirugikan banyak oleh kebijakan tersebut.
  2. Pemerintah melakukan edukasi terhadap kaum buruh sehingga mereka mengetahui sistematika pekerjaan di luar outsourcing dan memberikan kemampuan-kemampuan fundamental bagi kaum buruh.
  3. Kami menuntut agar pihak perusahaan lebih manusiawi dalam pengambilan karyawan, bukan hanya berfokus mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun perlu juga diperhatikan kesejahteraan karyawan outsourcing.

Kutipan dari Rerum Novarum:

  1. Para majikan dan orang kaya haruslah tidak memperlakukan buruh sebagai budak. Martabat buruh harus dijunjung tinggi.
  2. Dengan menggunakan prinsip-prinsip Injil, Gereja dapat membantu mendamaikan dan mempersatukan kelas-kelas.
  3. Gaji bagaimana pun juga harus mencukupi kebutuhan jasmani seorang buruh yang hormat dan jujur.
  4. Hak-hak buruh haruslah serta merta dijunjung tinggi.

Pada intinya perlu dipikirkan bahwa upah buruh outsourcing seharusnya dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan upah buruh tetap karena buruh outsourcing cenderung buruh kontrak yang tidak memiliki akses untuk mendapat pesangon, mereka dikontrak secara terus-menerus, tidak dicakup dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan tidak memiliki kepastian kerja. Untuk itu pemerintah di harapkan tampil memberikan keadilan dengan memberikan perlindungan tambahan terhadap mereka yang berada dalam posisi lemah ini.



Hari ini: Martinus William mengandalkanmu

Martinus William Hartono membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Para Petinggi Perusahaan di Indonesia: HAPUSKAN OUTSOURCING, PULIHKAN HAK BURUH!". Bergabunglah dengan Martinus William dan 23 pendukung lainnya hari ini.