Anggota Parpol Yang Menjadi Anggota DPD mesti MUNDUR atau Lembaga DPD di-BUBAR-kan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Terpilihnya Oesman Sapta Oddang (OSO), ketua DPP Partai Hanura, sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), semakin mempertegas bahwa keberadaan DPD sdh tidak strategis lagi.

Dewan Perwakilan Daerah yang diamanahkan oleh UU, keberadaannya semakin tidak jelas, baik karena memang peran dan fungsinya yang hanya terkesan sebagai "aksesoris" demokrasi, juga karena perilaku anggotanya yang memang awalnya kebanyakan dari anggota Partai Politik mengambil jalur DPD untuk bisa duduk di Senayan, kembali ramai-ramai masuk pengurus dan aktif sebagai anggota Parpol. Data yang banyak dilansir media, dari 132 anggota DPD, sudah 70 orang yang resmi sebagai anggota dan pengurus Partai Politik.

Sebagai ketua dan pengurus parpol, mereka juga memiliki tujuan-tujuan politik yang ingin dicapai. Esensi anggota DPD, sebagai keterwakilan rakyat daerah, hampir pasti sulit diwujudkan, kita membayangkan kamar-kamar di DPD masih bicara soal daerah masing-masing, dan bagaimana mengawal pelaksanaan aturan yang ada di daerahnya, serta mendorong percepatan pembanguna daerah, tetapi dengan terpilihnya OSO, dan banyaknya anggota DPD yang menjadi pengurus Parpol, pasti di kamar-kamar itu, yang dibicarakan bagaimana Hanura bisa menang dalam Pemilu 2019 yang akan datang. Bahkan mereka akan menggunakan alokasi dana (anggaran) DPD untuk mengurus dan membesarkan Partai Mereka.

Oleh karena itu, saya sebagai salah seorang dari warga negara Indonesia, meminta kepada DPR RI cq. Pansus Penyusunan RUU Pemilu agar secara tegas melarang anggota Partai Politik menjadi anggota DPD.

Kepada bapak Presiden, Ketua MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan DPD, agar memecat anggota DPR yang terlibat dalam kepengurusan atau menjadi anggota Partai Politik tertentu, serta merefisi dan memberi penguatan secara kelembagaan DPD, atau membubarkan DEwan Perwakilan Daerah (DPD), yang keberadaannya memang hanya menjad aksesoris demokrasi.

Demikian petisi ini saya buat dengan penuh kesadaran sebagai warga bangsa.

 

Saiful Jihad.



Hari ini: Saiful mengandalkanmu

Saiful Jihad membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Pansus UU Pemilu DPR RI: Anggota Parpol Yang Menjadi Anggota DPD mesti MUNDUR atau Lembaga DPD di-BUBAR-kan". Bergabunglah dengan Saiful dan 24 pendukung lainnya hari ini.