Panglima Tertinggi Yang Bertanggung Jawab!!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA sebagai PANGLIMA TERTINGGI RI, yang harus bertanggung Jawab!!!!

Pengosongan Paksa Ilegal, Pengusiran Paksa Ilegal yang dilakukan oleh TNI-AD Cq Kodam Jaya, atas dasar Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah/ Keputusan Menhakam Pangab/ Permenhan yang digunakan adalah aturan yang sudah MATI/ TIDAK BERLAKU dan SUDAH DICABUT, dimana TNI-AD Cq Kodam Jaya menggunakan KEPUTUSAN MENHAKAM PANGAB Nomor : KEP/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975, Keputusan ini yang Hanya Menggunakan istilah "RUMAH DINAS" sedangkan Peraturan lainnya menggunakan "RUMAH NEGARA".

Keputusan Tersebut "Sudah Dicabut dan TIDAK BERLAKU" lagi sejak dikeluarkannya "Peraturan Menteri Pertahanan (PERMENHAN) Nomor 30 Tahun 2009, yang dikeluarkan, Diundangkan  dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2009, Keputusan tersebut terdapat pada Pasal 21, huruf a, Permenhan Nomor 30 Tahun 2009, 

Dengan menggunakan KEPUTUSAN MENHAKAM PANGAB Nomor : KEP/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975, yang sudah dicabut dan tidak berlaku maka secara otomatis ST KASAD apapun Ilegal, dan Pengosongan Rumah Negara Cijantung 2 pun Ilegal,...

Karena Kasus EKSEKUSI di Cijantung 2 ini Ilegal Melanggar Undang undang Negara, Melanggar Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pertahanan, maka  Panglima Tertinggi TNI RI yaitu Bapak Presiden RI, lah yang Harus bertanggung Jawab atas kejadian ini. atas kelalaian Pembantunya (Menteri), Bawahan atau Anak Buahnya (Panglima TNI, KASAD TNI, PANGDAM JAYA/ JAYAKARTA dan Jajarannya) yang menggunakan KEPUTUSAN MENHAKAM PANGAB Nomor : KEP/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975.

Ketentuan atau Peraturan "RUMAH DINAS" hanya ada pada KEPUTUSAN MENHAKAM PANGAB Nomor : KEP/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975, sedangkan "RUMAH NEGARA" berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, yang telah diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, begitu juga pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009.

Atas Kelalaian Panglima Tertinggi TNI Republik Indonesia, Kesalahan Pembantun dan Bawahannya serta Jajarannya maka Panglima Tertinggi TNI harus bertanggung jawab atas Semua Warga Cijantung 2 yang telah Terusir, tergusur secara Paksa tanpa mengindahkan HAM, Kemerdekaan, Kebebasan Warga Negara yang mematuhi Undang-undang Dasar 1945.

Pertanggung Jawaban yang harus dipenuhi adalah :

  1. Mengembalikan Seluruh Warga/ Penghuni Cijantung 2 ke Asal Rumahnya Masing-2
  2. Menhukum dan Mempidanakan Jajarannya yang telah Meggunakan Undang-undang/ Peraturan dan Keputusan yang sudah TIDAK BERLAKU dan SUDAH DI CABUT oleh PERMANHAN No. 30 Tahun 2009.
  3. Mengusut Jajarannya yang Mengutip Uang Kerohiman yang tidak terdapat pada Peraturan Keuangan Negara, yang seharusnya menerima Rp. 300 Juta menjadi 100 Juta, sampai dengan  yang seharusnya Rp. 150 Juta hanya menerima Rp. 50 Juta, dan menggunakan Tanda terima atau Kwitansi yang sudah tidak berlaku pula  Blankonya.
  4. Mengusut Jajarannya yang melakukan Kekerasan yang melanggar HAM pada proses Pengosongan Paksa yang ilegal tersebut.
  5. dan Mengusut, mengadili dan menghukum Pelanggaran pelanggaran lain dalam proses Pengosongan Paksa tersebut.

Jika Panglima Tertinggi TNI Republik Indonesia adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, tidak melaksanakan Pertanggung Jawaban atas Kesalahan, Kelalaian dan Pelanggaran yang dilakukan Pembantunya, Bawahannya serta Jajarannya, maka Panglima Tertinggi TNI RI, merasa sama dengan Para Pembantu, bawahan dan Jajarannya yaitu "Merasa KEBAL HUKUM" di NKRI tercintan ini.

Dan Kami Akan Mendesak DPR-RI, MPR-RI untuk menindak lanjuti temua Kami ini dengan dasar "BAPAK PRESIDEN RI, Melaggar Hukum dan Kebal Hukum"", an Keputusan Akhirnya ada pada Wakil Rakyat yaitu DPR-RI dan MPPR-RI, tindakan apa yang akan dilakukannya sebagai WAKIL RAKYAT NKRI.

 

Atas Nama Warga/ Penghuni Cijantung 2

Forum Komunikasi Penghuni Perumahan Cijantung 2

 

 



Hari ini: Forum mengandalkanmu

Forum Cijantung 2 membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Panglima Tertinggi TNI RI: Panglima Tertinggi Yang Bertanggung Jawab!!!!". Bergabunglah dengan Forum dan 37 pendukung lainnya hari ini.