Pak Jokowi, Nama saya Aditya Wardhana. Saya bekerja sebagai juru bicara dari Koalisi Obat Murah. Koalisi ini adalah gabungan kelompok pasien yang ingin mengupayakan akses layanan kesehatan yang adil bagi semua rakyat Indonesia tanpa stigma dan diskriminasi. Saya juga bekerja bersama Indonesia AIDS Coalition. Pak, kami mendengar wacana bahwa vaksin COVID-19, seiring dengan makin banyaknya bukti penelitian yang saat ini mulai muncul tentang efektivitasnya, juga sedang menjadi perhatian dari pemerintahan bapak. Hanya sayangnya, kami sangat menyesalkan jika mekanisme distribusi yang pemerintahan bapak pilih adalah mekanisme sebagian gratis sementara lainnya berbayar. Saya bekerja 15 tahun di penanganan HIV dan AIDS. Saya menjadi saksi betapa kebijakan pemerintah sebelumnya menggratiskan obat ARV telah menyelamatkan ratusan ribu anak bangsa dari kematian akibat AIDS. Obat ARV ini sepenuhnya gratis diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang, kemampuan ekonomi dan status sosial. Begitu juga seharusnya dengan Vaksin bagi COVID-19. Bukan hanya ini adalah mandat undang-undang, dimana negara bertanggung jawab atas kesehatan seluruh rakyat, namun wacana dimana sebagian vaksin akan diberikan gratis dan lainnya berbayar bukan hanya akan membahayakan keberhasilan Indonesia mencapai Herd Immunity untuk membuat vaksinasi ini bisa efektif, namun juga akan akan lebih memboroskan keuangan negara karena situasi half subsidy ini akan mendatangkan ekses negatif yang lebih besar. Sebagai kelompok pasien, kami sudah sedari lama menyadari bahwa akses ke tingkat kesehatan yang lebih baik dan setinggi-tingginya itu tidak boleh didasarkan pada kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay). Karena ini akan menyebabkan jurang pembedaan antara si kaya dan mereka yang kurang beruntung secara ekonomi akan semakin besar. Kami sudah lelah dengan perlakuan membeda-bedakan dari sistem layanan kesehatan kita yang selalu memprioritaskan mereka yang secara ekonomi lebih beruntung. Selain itu, kehadiran Vaksin COVID-19 dengan dua skema semacam ini akan berpotensi menimbulkan kebocoran dan fraud dalam penggunaannya sehingga kemudian akan membahayakan respon kesehatan kita secara umum karena harus diperhadapkan dengan sistem hukum, munculnya vaksin bersubsidi yang dijual di pasar gelap dan ujung-ujungnya mereka yang sebenarnya diprioritaskan untuk mendapatkan Vaksin COVID-19 ini akan kembali menjadi pihak yang dikalahkan dan pada akhirnya keuangan negara yang akan menanggungnya. Menyandarkan distribusi Vaksin COVID-19 yang sangat penting ini kepada ability to pay dan willingness to pay akan sangat berbahaya bagi tujuan kita mencapai minimal 60% dari seluruh rakyat Indonesia terlindungi dengan antibodi guna menciptakan apa yang dikenal dengan nama Herd Immunity. Oleh karena itu Pak Jokowi, sebagai kelompok pasien yang selama ini sudah sangat merasakan bagaimana seringnya negara tidak hadir dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, kami meminta kepada Bapak untuk hanya menggunakan satu skema dalam distribusi Vaksin COVID-19 ini yaitu skema bersubsidi penuh sehingga semua rakyat Indonesia, tanpa melihat latar belakang, tingkat ekonomi dan status sosial bisa mendapatkannya dengan gratis.