Hentikan obral izin tambang untuk kampanye politik!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Jelang pilkada nanti, bukan cuma money politic yang harus kita waspadai. Tapi juga obral izin! Menurut kajian Auriga, ada lebih dari 13.000 izin tambang terbit sejak rezim Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberlakukan UU Minerba 2009. Tak hanya di sektor pertambangan, obral izin juga terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan.

Hubungan pilkada dan obral izin? Pengusaha yang diuntungkan karena penerbitan izin dicurigai mendanai kampanye politik sebagai balasannya.

Obral izin juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah. Dampaknya bagi masyarakat besar sekali: laju deforestasi semakin meningkat, kebakaran hutan terjadi setiap tahun, masyarakat adat terusir dari tanah leluhur, sumber air yang hilang, dan masih banyak lagi. Bila hal ini terus dibiarkan, kita tidak lagi punya tempat yang layak untuk tinggal.

Di Pilkada tahun ini, bisa saja terjadi obral izin lagi. Terutama setelah pilkada selesai. Ada 171 daerah akan mengadakan pemilihan secara serentak pada Juni 2018. Bayangkan kalau di daerah-daerah itu terjadi obral izin juga!

Untuk mencegah hal itu, kami ajak kamu untuk dukung petisi ini agar Presiden Jokowi menginstruksikan kepala daerah untuk hentikan penerbitan dan perpanjangan izin sebelum dan sesudah Pilkada 2018.

#StopObralizin



Hari ini: Auriga mengandalkanmu

Auriga Nusantara membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Pak @Jokowi , Hentikan obral izin tambang untuk kampanye politik!". Bergabunglah dengan Auriga dan 45 pendukung lainnya hari ini.