Petition update

Mensos Jadi Tersangka: Ganti Bansos Sembako Jadi Bantuan Langsung Tunai di 2021

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Jakarta Selatan, Indonesia

Dec 7, 2020 — 

Teman-teman, 

Menteri Sosial, Juliari P Batubara dan empat orang lainnya baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan bantuan sosial COVID-19.  

Ia diduga menerima Rp17 miliar yang seharusnya ditujukan untuk keluarga miskin terdampak akibat wabah COVID-19. 

Penetapan Mensos sebagai tersangka seolah menjawab kekhawatiran kita soal masalah-masalah penyaluran Bansos selama ini. Tapi biarpun begitu, tuntutan kita untuk meminta pemerintah mengganti bansos sembako jadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penanganan pandemi COVID-19 mulai ditanggapi pemerintah daerah. Pemda DKI Jakarta misalnya, berencana mengganti bansos sembako menjadi BLT. Ide pemda DKI muncul dari Wakil Gubernur DKI pada November lalu, dan janji akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. 

Hasil survei yang kami lakukan di akhir tahun ini juga menunjukkan bantuan sosial belum tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan warga. 

Dari 2.201 respon yang mewakili 34 Provinsi, mayoritas responden menyatakan bahwa masih ada kelompok kurang mampu/miskin (24%), yang menjadi kelompok tidak mendapatkan bansos. Ada juga kelompok disabilitas (17%) yang tidak mendapatkan bansos. 

Ini penting karena sampai saat ini masih terjadi permasalahan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi landasan data penerima penyaluran bansos.

Walaupun mayoritas responden sudah mendapatkan bansos, namun ada 17% responden yang menyatakan bahwa bansos kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sebanyak 81% responden tidak tahu nomor telepon/WA/kontak pihak yang bisa dihubungi bila ada keluhan dan laporan terkait penyaluran bantuan sosial. 

Padahal pemerintah harusnya menyediakan fasilitas pengaduan secara terbuka bagi masyarakat, untuk mengurangi penyimpangan bansos dan mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawasi penyaluran dan kualitas bantuan sosial.

Sudah 20 ribu lebih yang dukung petisi untuk memperbaiki penyaluran bansos. Tapi pemerintah masih belum kasih respon. Malah disibukkan dengan Pilkada dan vaksin. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pada 5 November bilang kalau beberapa program bansos reguler akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu program keluarga harapan (PKH), Program sembako/bantuan pangan non tunai (BPNT) serta  non reguler seperti Bansos Sosial Tunai (BST). 

Bansos reguler ini patut diapresiasi, namun sudah saatnya juga pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh penyaluran bantuan sosial yang masih banyak tidak sesuai target dan bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Melihat kondisi warga di lapangan, kami Koalisi Masyarakat Terdampak menilai bansos non-tunai seperti sembako sudah tidak efektif. 

Bahkan dari hasil survey kami, responden menilai bantuan tunai disarankan disalurkan langsung ke rekening penerima atau langsung diberikan tunai oleh pengurus RT atau RW. 

Hal ini selaras dengan protokol kesehatan yaitu menghindari kerumunan massal. Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan mekanisme penyaluran bantuan sosial ini agar masyarakat rentan dan terdampak dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisinya masing-masing. 

Dukung dan sebar terus petisi ini ya teman-teman, agar Menteri Sosial Juliari Batubara dan Erick Thohir selaku Ketua Tim Penanganan COVID-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional mengambil langkah tepat dengan mengalihkan bansos non tunai menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Ayo dukung petisi ini agar kelompok rentan dan terdampak tidak berjuang sendirian menghadapi COVID-19.

Salam,

Koalisi Masyarakat Terdampak

Yayasan Pendidikan Internasional Indonesia, HAPSARI, INFID, Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep), Kota Kita, Seknas FITRA, Perkumpulan Inisiatif, UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia, Samdhana Institute, Kemitraan, Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), Perkumpulan OHANA, Rujak Center for Urban Studies, Perkumpulan IDEA


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.