Petition update

Saatnya Bansos Non Tunai Jadi Bantuan Langsung Tunai (BLT)

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Jakarta Selatan, Indonesia

Oct 27, 2020 — 

"Suami saya tidak bekerja sejak awal pandemi COVID-19 ini, sedangkan posisi saya lagi hamil anak ke-2. Terkadang kami harus menahan lapar beberapa hari, hanya minum air putih saja… Di sini gak ada bantuan yg datang dari manapun” Itu pernyataan salah seorang IRT dari Cimahi. 

Sejak 3 Juni 2020, Koalisi Hak Ekonomi Sosial Budaya (Koalisi ECOSOC) yang terdiri dari Rujak Center for Urban Studies, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Lokataru Foundation, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Urban Poor Consortium dan Amrta Institute for Water Literacy telah membuka kanal pengaduan umum COVID-19. Sejauh ini ada 341 pengaduan independen via WhatsApp. 

198 pengaduan berasal dari DKI Jakarta dan 143 sisanya berasal dari provinsi Bali, Banten, DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatra Selatan dan Sumatera Utara. 

Dari kanal itu, bisa disimpulkan kalau masalah utama bansos ada pada penyalurannya. Warga luar DKI Jakarta dominan mengeluhkan mengenai pembagian bansos yang tidak merata dan salah sasaran. Ada juga keluhan mengenai dugaan penyelewengan dana bansos oleh aparat pemerintah setempat. 

Sementara warga DKI Jakarta dominan mengadukan kondisi pendapatan yang hilang atau berkurang akibat pandemi. Termasuk kesulitan untuk membayar sewa tempat tinggal, serta lagi-lagi distribusi bansos dari pemerintah yang tidak merata dan salah sasaran. 

Bergeser ke Indonesia bagian Barat, warga di Sumatera Utara mengadukan kinerja pemerintah daerah yang dianggap menyelewengkan bansos, 

“…terjadi perbedaan bantuan yang dijanjikan pemerintah pusat dan yang dilakukan di lapangan oleh pemerintah daerah... Bantuan yang diterima warga hanyalah beras 10 kg (beras bulog), minyak makan 1 kg, telur 1 papan, tanpa bantuan uang tunai. Mengenai beras, diberitahukan bahwa kami akan diberikan beras cap payung 10 kg seharga 106.000, namun kenyataan yang diberikan adalah beras Bulog Cap Bunda 10 kg seharga 25.000. Warga lain yang seharusnya mendapat bantuan PKH, bantuan uang, pra kerja, bantuan listrik dan sembako, dipangkas….”. Itu kata salah seorang warga di Sumut.

Keluhan-keluhan ini membuat kita kembali bertanya peran pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos khususnya bagi mereka kelompok rentan dan terdampak. 

Sebagaimana terangkum dalam Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak EKOSOB), Negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak-hak EKOSOB warganya tidak terkecuali dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19. 

Berdasarkan hasil diskusi daring Koalisi ECOSOC bersama warga kampung kota dan komunitas PKL pada tanggal 17 Mei 2020, bansos sembako dari pemerintah juga tidak menyelesaikan masalah nyata yang terjadi dilapangan. 

Survei cepat di 3 daerah yang dilaksanakan oleh INFID juga menunjukkan hasil serupa. Beberapa warga malah menjual kembali sembako guna membeli kebutuhan bayi berupa susu dan popok. 

Ada juga didapati warga yang berkecukupan menjual kembali sembako dari pemerintah kepada warga lain untuk kepentingan pribadi. Bahkan di satu kampung, bansos hanya didapatkan oleh warga ‘terpilih’.

Melihat fakta-fakta di atas, kami Koalisi Masyarakat Terdampak menilai bansos non tunai seperti sembako udah gak efektif lagi. Sudah saatnya pemerintah perlu mempertimbangkan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai agar masyarakat rentan dan terdampak dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisinya masing-masing. 

Dukung dan sebar terus petisi ini ya teman-teman, agar Menteri Sosial Juliari Batubara dan Erick Thohir selaku Ketua Tim Penanganan COVID-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional mengambil langkah tepat dengan mengalihkan bansos non tunai menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Ayo dukung petisi ini agar kelompok rentan dan terdampak tidak berjuang sendirian menghadapi COVID-19.

Salam,

Koalisi Masyarakat Terdampak

(Yayasan Pendidikan Internasional Indonesia, HAPSARI, INFID, Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep), Kota Kita, Seknas FITRA, Perkumpulan Inisiatif, UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia, Samdhana Institute, Kemitraan, Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), Perkumpulan OHANA, Rujak Center for Urban Studies, Perkumpulan IDEA)


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.