Petition update

Karyawan Swasta Udah Terima Bansos, Bagaimana Nasib Pekerja Informal?

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Jakarta Selatan, Indonesia

Sep 22, 2020 — 

Tidak lama ini, pemerintah mengumumkan bantuan sosial seperti subsidi kuota internet untuk siswa dan guru, bantuan kepada karyawan atau pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta, dan bantuan Rp 2,4 juta bagi para pelaku usaha mikro.

Lalu gimana dengan pekerja sektor informal?

Anggota Ombudsman, Ahmad Suadi, mengatakan bahwa bantuan uang tunai untuk pegawai swasta sebaiknya diberikan kepada pekerja di sektor-sektor informal. 

Meroketnya angka positif COVID-19 hingga melebihi 3 ribuan per hari, keputusan Gubernur DKI memberlakukan kembali PSBB ketat tentunya berdampak pada tekanan ekonomi sosial warga. Bantuan sosial (bansos) yang diharapkan sebagai perlindungan sosial warga ternyata pelaksanaannya juga belum maksimal. 

Survei Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI di bulan Juli misalnya mengatakan bahwa 80,6 persen responden mengaku belum tersentuh bansos. Survei Indikator Politik Indonesia Mei 2020, mengatakan 60,3 persen warga menilai bantuan sosial belum tepat sasaran. 

Kejadian langsung misalnya 16 September 2020, Radar Bogor menulis bahwa warga di RW 14, Desa Cilebut Barat, sama sekali tidak mendapatkan jatah bansos. Bahkan, salah seorang warga, Jaenal mengakui, belum pernah mendapatkan bansos yang dijanjikan pemerintah.

“Padahal kita sudah diambil datanya, terkait siapa yang dapat untuk bansos itu, karena secara ekonomi terdampak juga. Tapi, ini sudah empat bulan berlalu, kami tidak dapat,”

Ketua RW 14, Wibowo membenarkan hanya wilayahnya yang tidak mendapatkan bantuan. Padahal, di daerah tersebut ada 75 Kepala Keluarga yang diajukan untuk mendapatkan bansos namun data yang dipakai pihak desa yakni database dari tahun 2014. [1]

Dilansir Antara, pada 30 Juni lalu, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Banten dan menemukan bahwa Pegawai Negeri Sipil hingga anggota dewan terdata menjadi penerima bansos. 

Ada juga kasus membusuknya 300 kilogram telur ayam bansos dari Pemerintah provinsi Jawa Barat di Gudang Balai Rakyat, Kota Depok pada 29 Juni. Seluruh telur tersebut pun akhirnya dimusnahkan demi menghindari penyakit. Telur tersebut merupakan sisa bansos yang tak tersalurkan lantaran kerancuan data penerima yang alamatnya banyak tidak akurat [2]

Dengan singkat, bukti diatas mengatakan pelaksanaan bansos mengalami inclusion error (yang tidak masuk daftar penerima nyatanya menerima) dan exclusion error (yang berhak menerima tetapi tidak menerima). Selain data penerima bansos yang juga masih jauh dari harapan.

Selain itu, bantuan sosial dengan menu ekonomi juga dirasa belum mampu mengantisipasi potensi friksi di masyarakat khususnya menjelang Pilkada 2020. Apalagi bila resesi akan benar terjadi karena pertumbuhan ekonomi tetap minus pada periode ketiga tahun 2020. 

Karena itu, dukung dan sebar terus petisi ini ya teman-teman, agar Menteri Sosial Juliari Batubara dan Erick Thohir selaku Ketua Tim Penanganan COVID-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional mendorong kerjasama multipihak untuk memperbaiki penyaluran dana bantuan sosial. 

Mekanisme data warga dari level desa yang dihasilkan melalui musyawarah komunitas desa/kelurahan, atau pendataan oleh RT setempat dengan didampingi petugas kelurahan bisa digunakan untuk memperbaiki data penerima agar lebih tepat sasaran. Ayo dukung petisi ini agar kelompok rentan dan terdampak tidak berjuang sendirian menghadapi COVID-19.

Salam,

Koalisi Masyarakat Terdampak

(Yayasan Pendidikan Internasional Indonesia, HAPSARI, INFID, Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep), Kota Kita, Seknas FITRA, Perkumpulan Inisiatif, UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia, Samdhana Institute, Kemitraan, Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), Perkumpulan OHANA, Rujak Center for Urban Studies, Perkumpulan IDEA)

[1] https://www.radarbogor.id/2020/09/16/ikut-terdampak-covid-19-satu-rw-di-sukaraja-malah-tak-kebagian-bansos/

[2] https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5eff37fe0ff80/ragam-masalah-penyaluran-bansos-covid-19-yang-jadi-sorotan-jokowi


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.