Suara dari lahan gambut untuk Prabowo - Sandi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Jakarta, 14 Agustus 2018

Yang terhormat para calon pemimpin, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno,

Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak berdua karena telah bersedia mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Tentunya menjadi presiden dan wakil presiden bukan jabatan biasa, tapi merupakan sebuah panggilan agung dan pengabdian luhur untuk melayani negara, dan pastinya seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sekelumit bagian dari rakyat, kami ingin urun rembuk mengenai isu lingkungan yang menurut pemahaman kami yang sempit ini, akan menentukan masa depan bangsa kita.

Pak Prabowo dan Pak Sandi,

Kami adalah kumpulan masyarakat yang peduli pada perlindungan ekosistem gambut. Koalisi kami terbentuk pada 2016, menyusul langkah pemerintah merespons bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015 melalui berbagai upaya perlindungan dan restorasi 2 juta hektar lahan gambut. Seperti nama kami, Pantau Gambut, kami berupaya memantau janji-janji dan komitmen-komitmen semua pihak dalam mewujudkan perlindungan atas lahan gambut yang meski marjinal tapi memerlukan perhatian bersama karena sekali terbakar akan menimbulkan terlalu banyak kerugian. Semua komitmen-komitmen yang kami pantau terdapat di www.pantaugambut.id.

Kalau kita sedikit mengingat masa lampau, Pak, karhutla di Indonesia sebenarnya telah terjadi berulang-ulang setidaknya dalam dua dekade terakhir. Perubahan iklim yang membuat bumi makin panas bisa jadi salah satu faktor alam yang mendorong kebakaran terjadi. Namun, bencana karhutla ini tak luput dari kelalaian manusia yang ingin mengambil manfaat dari tanah pertiwi kita yang subur tapi tidak mempertimbangkan pengelolaan yang berkelanjutan.

Akhir-akhir ini, kekhawatiran kami makin meningkat karena titik panas mulai bertebaran kembali terutama di 7 provinsi prioritas restorasi gambut. Salah satunya yang buat kita ketar-ketir adalah munculnya titik api di Sumatera Selatan, yang merupakan tuan rumah Asian Games tahun ini. Bagaimana mungkin kita menyambut para tamu dari luar negeri dengan rumah yang penuh asap?

Kami tidak ingin kebakaran hutan dan lahan 2015 yang menghanguskan 2,6 juta hektar lahan terulang kembali. BMKG sudah memprediksi adanya El Niño pada Oktober hingga Desember tahun ini yang akan menyebabkan kondisi lebih kering dan panas. Sejak 2014, laporan NASA juga menunjukkan tren bahwa bumi semakin panas tiap tahun.

Kami tidak ingin rakyat menanggung lagi kerugian karena bencana yang seharusnya bisa dicegah itu. Kami belum lupa, estimasi kerugian karena kebakaran 2015 dulu mencapai US$16 milyar (sekitar Rp 221 trilyun) atau setara dengan 1,9% pertumbuhan GDP pada tahun itu. Jika telah lama kekayaan alam kita, seperti batubara dan emas, mengalir keluar negeri, bencana karhutla tersebut membuat potensi alam kita menguap ke angkasa, Pak.

Selain itu, tidak terhitung dampak berkepanjangan dalam hal kesehatan yang harus ditanggung warga. Kami tidak ingin menyaksikan kembali kisah Ibu Deti yang mengalami ISPA akibat asap kebakaran, Pak Asmawi yang sempat kehilangan sumber mata pencahariannya, ataupun Lely yang tidak bisa sekolah selama satu bulan akibat kebakaran di Desa Mantangai Hulu pada tahun 2015.

Bapak-bapak yang baik,

Indonesia memiliki lahan gambut seluas hampir 15 juta hektar. Selama ini, angka itulah yang sering dipakai, karena sepertinya kita memiliki beberapa versi tentang luasan lahan gambut yang sebenarnya. Tapi yang jelas, luasan itu semakin berkurang karena pengalihfungsian lahan alias obral izin ke perusahaan-perusahaan, terutama perkebunan sawit skala besar.

Padahal Pak, lahan gambut tidak hanya berguna untuk menyimpan karbon. Tapi, lahan ini adalah lokasi terbaik untuk habitat hewan dan tumbuhan. Tanaman sagu, salah satu bahan pokok yang sayangnya mulai kita tinggalkan, misalnya tumbuh terbaik di lahan ini. Selain itu, ada juga komoditas purun dan kopi yang menunggu program-program yang Oke dan Oce untuk bisa menjadi sumber ekonomi alternatif bagi kelompok-kelompok masyarakat.

Mungkin memang ada yang berpendapat bahwa mengubah lahan gambut yang marjinal menjadi lahan perkebunan sawit lebih bernilai ekonomis dan akan memberi keuntungan besar bagi negara. Tapi Pak, pembangunan ekonomi yang hanya menghitung cost & benefit itu sudah kuno bagi Indonesia. Pembangunan nusantara kita harus melihat interaksi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang, menurut pakar-pakar, harus mengarah pada pembangunan berkelanjutan.

Menurut kajian Pricewaterhouse Cooper (PwC), Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kesembilan di dunia pada 2030 dan keempat pada 2050. Namun, tanpa memperhatikan isu-isu lingkungan, terutama perlindungan atas lahan gambut dan hutan kita yang menjadi sumber udara bersih bagi paru-paru rakyat, bisa jadi Indonesia benar-benar bubar pada 2030 nanti.

Kita juga sudah diwanti-wanti bahwa mimpi Indonesia menjadi kekuatan baru di dunia itu mustahil tercapai jika negara ini tidak bisa mengatasi kesenjangan dan ketimpangan di segala bidang. Beberapa waktu lalu BPS menyatakan bahwa untuk pertama kalinya, tingkat kemiskinan di Indonesia di bawah 2 digit, terendah sepanjang sejarah NKRI. Tapi Pak, kalau dilihat lebih rinci, tingkat kemiskinan di daerah-daerah perdesaan adalah 13,2% alias masih 2 digit. Bahkan, angka itu hampir dua kali lipat dari persentase penduduk miskin di perkotaan yang mencapai 7,02%. Bukankah kita tidak ingin jika peningkatan kesejahteraan di daerah urban terjadi dengan mengorbankan kehidupan di perdesaan, terutama desa-desa gambut? Bukankah tanggung jawab kita bersama untuk membawa kesejahteraan yang tidak timpang?

Kami percaya bahwa pemerintah Indonesia adalah satu, bukan pemerintah zaman A, B, atau C. Meski nanti terjadi pergantian pemerintahan, kami ingin komitmen perlindungan atas gambut tetap ada. Komitmen lanjutan atas perlindungan gambut pastinya akan merepresentasikan aspirasi setidaknya 8,6 juta warga yang tinggal di desa-desa di kawasan gambut dan area sekitar gambut yang juga merupakan konstituen bapak-bapak sekalian. Memang, secara jumlah, persentase mereka kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan telah mencapai 261 juta. Tapi, apakah kita akan terus membuat aspirasi mereka terpinggirkan? Bukankah Pak Prabowo sendiri yang dalam pidato menyerukan tidak boleh keadilan tidak sampai ke seluruh rakyat Indonesia?

Bapak-bapak, semoga belum bosan dengan kami yang terus membahas gambut,

Tahun 2020 nanti, kesepakatan regional akan mulai mengikat kita yaitu perjanjian tentang penanganan polusi asap lintas batas di ASEAN (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution/AATHP).  Dalam perjanjian yang sudah kita ratifikasi itu, ada pasal yang mewajibkan negara anggota untuk ‘memastikan bahwa langkah-langkah legislatif, administratif, dan finansial dilakukan untuk memobilisasi peralatan, material, serta sumber daya manusia dan finansial untuk merespons dan memitigasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta polusi asap’. Mengingat bahwa Indonesia seringkali dianggap sebagai pemimpin natural di kawasan Asia Tenggara, apakah negara ini juga akan berada di depan dalam implementasi perjanjian itu? Kami harap kepemimpinan bapak berdua dapat mewujudkan itu.

Untuk itu, kami memohon agar Bapak memperhitungkan keresahan kami ini ke dalam janji-janji politik Bapak selama masa kampanye di beberapa bulan ke depan. Tidak hanya itu, kami juga berharap, jika nanti memang Bapak mendapatkan mandat untuk memimpin tanah air ini untuk periode 2019-2024, mohon buatlah program-program yang jelas dan lebih terencana terkait perlindungan gambut.. Kami percaya bahwa kelangsungan dan keberhasilan perlindungan dan restorasi gambut sangat memerlukan partisipasi aktif para pemimpin di semua tingkatan.

Kami berharap isi surat ini dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan Bapak ke depan. Surat terbuka ini kami buat tanpa intervensi pihak tertentu. Kami hanya membebani diri dengan satu kepentingan, yaitu untuk seluruh rakyat Indonesia.

Salam hormat sedalam-dalamnya,

Pantau Gambut

Demi keberlanjutan perlindungan ekosistem gambut di Indonesia, sertakan namamu dalam rantai surat #PeduliGambut ini dan #PilihPeduliGambut dan mention kami di @pantaugambut (Instagram dan Twitter)

Pernyataan Sanggahan:

Surat Terbuka ini bukan merupakan dukungan atau penolakan terhadap kandidat tertentu. Pantau Gambut adalah koalisi independen yang berkomitmen menyuarakan dan mendorong aspirasi perlindungan ekosistem gambut kepada seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, termasuk tapi tidak terbatas pada kandidat-kandidat yang akan bertarung pada pemilihan presiden 2019.



Hari ini: Pantau Gambut mengandalkanmu

Pantau Gambut membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Pak Capres @Prabowo dan Pak Cawapres @sandiuno, dengarkan suara kegelisahan kami untuk lahan gambut #PeduliGambut #PantauGambut". Bergabunglah dengan Pantau Gambut dan 115 pendukung lainnya hari ini.