Suara dari lahan gambut untuk Jokowi dan Ma'ruf Amin

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Jakarta, 31 Juli  2018
 
Yang  Terhormat Bapak Joko Widodo,

Empat tahun terakhir, Bapak menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia yang penuh harap bahwa Nawa Cita akan membawa perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam perekonomian, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Selama empat tahun pula, kami melihat secara langsung bagaimana Bapak bekerja, bekerja, dan bekerja mewujudkan Nawa Cita tersebut. Cukup rasanya ini menjadi alasan kami berharap keberlanjutan dari komitmen-komitmen itu, meskipun refleksi kami dalam surat terbuka ini mungkin hanya berdasarkan pengetahuan yang sempit atas isu-isu strategis di tanah air kita tercinta. 
 
Bapak Jokowi,
Kami adalah kumpulan masyarakat  yang peduli pada perlindungan ekosistem gambut, salah satu komitmen yang Bapak sampaikan pasca kebakaran hutan dan lahan pada 2015 lalu. Meskipun tidak keren seperti vlog-vlog Bapak, kami memiliki wadah bersama dalam www.pantaugambut.id untuk menyalurkan kegembiraan dan kegelisahan kami atas masa depan bangsa ini.

Pantau Gambut terbentuk pada awal 2017, menyusul rencana besar yang Bapak gaungkan untuk merestorasi 2 juta hektar lahan gambut hingga 2020 nanti. Semenjak itu, melalui www.pantaugambut.id kami mencatat ada 7 komitmen penting terkait perlindungan gambut, 4 diantaranya adalah komitmen dari Bapak; yaitu Restorasi 2 Juta Hektar Lahan Gambut dalam 5 Tahun, Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Perlindungan Total Lahan Gambut dan Peninjauan kembali Izin Lahan Gambut, serta perlindungan Total pada Hutan Alam, Lahan Gambut, dan Daerah Pesisir.

Selain itu, 3 komitmen lain adalah Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang diutarakan Ibu Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Larangan Pembukaan Baru atau Eksploitasi Lahan Gambut untuk Usaha Kehutanan dan Perkebunan yang diucapkan Bapak Sofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Rekomendasi Pencabutan Izin terhadap Perusahaan yang Lalai Melakukan Penanganan Kebakaran yang sempat menjadi komitmen Bapak Zumi Zola Gubernur non-aktif Jambi yang saat ini tersangkut kasus korupsi.
 
Namun Pak,
Kami khawatir akhir-akhir ini. Pasalnya, data citra satelit yang kami amati melalui website tersebut menunjukkan ratusan titik api yang muncul terutama di 7 provinsi prioritas restorasi gambut.

Kami tidak ingin kebakaran hutan dan lahan 2015 yang menghanguskan 2,6 juta hektar lahan terulang kembali. BMKG sudah memprediksi adanya El Niño pada Oktober hingga Desember tahun ini yang akan menyebabkan kondisi lebih kering dan panas. Sejak 2014, laporan NASA juga menunjukkan tren bahwa bumi semakin panas tiap tahun.

Kami tidak ingin rakyat menanggung lagi kerugian karena bencana yang seharusnya bisa dicegah itu. Kami belum lupa, estimasi kerugian karena kebakaran 2015 dulu mencapai US$16 milyar (sekitar Rp 221 trilyun) atau setara dengan 1,9% pertumbuhan GDP pada tahun itu.  

Kami tidak rela karena nilai kerugian itu sama dengan dana yang dibutuhkan untuk 48 proyek strategis nasional yang sudah dan akan rampung dalam periode 2017 hingga 2019. Kami berkeberatan karena nilai itu setara dengan setengah anggaran pendidikan kita di tahun 2017. Kami membayangkan, Pak, dana sebesar US$16 milyar dapat meringankan hampir dari setengah beban PT Inalum mencari pinjaman untuk mengambil saham divestasi Freeport Indonesia.

Tidak hanya mengalami kerugian di tataran negara, Pak. Kami juga tidak ingin menyaksikan kembali kisah Ibu Deti yang mengalami ISPA akibat asap kebakaran, Pak Asmawi yang sempat kehilangan sumber mata pencahariannya, ataupun Lely yang tidak bisa sekolah selama satu bulan akibat kebakaran di Desa Mantangai Hulu pada tahun 2015.
 
Pak Jokowi,
Jelas kami mendengar bahwa Bapak akan mencalonkan diri kembali sebagai Presiden bersama dengan Pak Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden untuk periode 2019-2024. Pastinya, kami berharap Bapak kembali mengangkat komitmen perlindungan gambut dan tidak melupakan 4 komitmen yang pernah Bapak ungkapkan. Kami juga akan berbesar hati jika nantinya calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak, memahami betul pentingnya isu perlindungan gambut bagi negara ini. Komitmen lanjutan atas perlindungan gambut pastinya akan merepresentasikan aspirasi setidaknya 8,6 juta* warga yang tinggal di desa-desa di kawasan gambut dan area sekitar gambut yang juga merupakan konstituen Bapak. Memang, secara jumlah, persentase mereka kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan telah mencapai 261 juta. Tapi, apakah kita akan terus membuat aspirasi mereka terpinggirkan?

Beberapa waktu lalu, kami melakukan jajak pendapat kecil-kecilan, Pak. Maaf bukan tentang popularitas Bapak, tapi tentang persepsi warga yang hidup di dan sekitar lahan gambut. Hampir seluruh responden menyatakan bahwa gambut adalah isu penting, terutama karena berkaitan langsung dengan penghidupan dan kesejahteraan mereka.

Kami sangat berbahagia saat beberapa waktu lalu BPS menyatakan bahwa untuk pertama kalinya, tingkat kemiskinan di Indonesia di bawah 2 digit, terendah sepanjang sejarah NKRI. Tapi Pak, kalau dilihat lebih rinci, tingkat kemiskinan di daerah-daerah perdesaan adalah 13,2% alias masih 2 digit. Bahkan, angka itu hampir dua kali lipat dari persentase penduduk miskin di perkotaan yang mencapai 7,02%. Bukankah kita tidak ingin jika peningkatan kesejahteraan di daerah urban terjadi dengan mengorbankan kehidupan di perdesaan, terutama desa-desa gambut? Bukankah tanggung jawab kita bersama untuk membawa kesejahteraan yang tidak timpang?
 
Bapak calon presiden,
Tahun 2020 nanti akan bertepatan dengan berakhirnya masa kerja BRG. Apakah setelah periode itu upaya restorasi dan perlindungan gambut tidak semasif sekarang? Padahal di tahun itu juga, kesepakatan regional akan mulai mengikat kita yaitu perjanjian tentang penanganan polusi asap lintas batas di ASEAN (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution/AATHP).

Untuk itu, kami memohon agar ada program-program yang jelas dan lebih terencana terkait perlindungan gambut jika nanti memang Bapak berhasil mendapatkan mandat untuk memimpin kembali nusantara untuk periode 2019-2024. Kami percaya bahwa kelangsungan dan keberhasilan perlindungan dan restorasi gambut sangat memerlukan partisipasi aktif para pemimpin di semua tingkatan.

Dalam horizon yang lebih panjang, menurut kajian Pricewaterhouse Cooper (PwC), Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kesembilan di dunia pada 2030 dan keempat pada 2050. Namun, kita juga sudah diwanti-wanti bahwa target itu mustahil tercapai jika negara ini tidak bisa mengatasi kesenjangan dan ketimpangan di segala bidang.

Boleh kiranya kami mengutip salah satu ekonom dunia, Joseph Stiglitz, bahwa inequality weakens democracy. Kesenjangan, dalam berbagai bidang, yang dialami masyarakat secara berkepanjangan tentunya membuat rakyat mempertanyakan apakah pemimpin yang mereka pilih secara demokratis, dengan prinsip satu orang satu suara, benar-benar merepresentasikan kepentingan mereka dalam mencapai cita-cita yang tertuang dalam konstitusi.

Seberapa besar arti perlindungan gambut bukan hanya tentang meningkatkan kesejahteraan secuil masyarakat, tapi juga kembalinya kepercayaan rakyat kepada kebijaksanaan pemerintah dan pemenuhan janji-janji yang telah dibuat.
Kami berharap keresahan-keresahan dalam surat ini dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan Bapak ke depan. Surat terbuka ini kami buat tanpa intervensi pihak tertentu. Kami hanya membebani diri dengan satu kepentingan, yaitu untuk seluruh rakyat Indonesia.
 
Salam hormat sedalam-dalamnya.

Pantau Gambut

Demi keberlanjutan perlindungan ekosistem gambut di Indonesia, sertakan namamu dalam rantai surat #PeduliGambut ini dan #PilihPeduliGambut dan mention kami di @pantaugambut (Instagram dan Twitter)

Pernyataan Sanggahan:
Surat Terbuka ini bukan merupakan dukungan atau penolakan terhadap kandidat tertentu. Pantau Gambut adalah koalisi independen yang berkomitmen menyuarakan dan mendorong aspirasi perlindungan ekosistem gambut kepada seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, termasuk tapi tidak terbatas pada kandidat-kandidat yang akan bertarung pada pemilihan presiden 2019. 



Hari ini: Pantau Gambut mengandalkanmu

Pantau Gambut membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Pak Capres @Jokowi dan Pak Cawapres Ma'ruf Amin, dengarkan suara kegelisahan kami untuk lahan gambut #PeduliGambut #PantauGambut". Bergabunglah dengan Pantau Gambut dan 1.480 pendukung lainnya hari ini.