PMA mengikuti aturan yang ada di Indonesia bukan sebaliknya

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Beberapa tahun belakangan diawali kebangkitan RRT, semakin banyak investor RRT yang memilih untuk investasi di Asia Tenggara terutama Indonesia. Hal ini sungguh baik dan memberikan sumbangan berarti bagi negara maupun rakyat dalam menciptakan lapangan kerja, namun di sisi lain banyak pelanggaran yang tampaknya sampai saat ini instansi terkait memilih untuk mengacuhkan permasalahan yang ada. Berikut beberapa permasalahan yang terpampang dan akan saya jabarkan:

1. Hari (jam) kerja maupun sistem roster, kebanyakan dari PMA RRT menetapkan hari dan jam kerja yang sering tidak masuk akal dimana beberapa bahkan tidak ada hari istirahat (sabtu, minggu) ataupun hari libur (tanggal merah) pada sistem roster 12:2, padahal sistem roster maksimal yang diatur PERMENAKER adalah 10:2 dengan libur satu hari setiap dua minggu. Di bidang lain selain pertambangan, energi pun kebanyakan dari mereka mengharuskan pekerja setidaknya bekerja 48 jam per minggu, dimana 8 jam lembur langsung dipaketkan dengan gaji dan bila ada lembur tidak diperhitungkan.

Kepada DEPNAKER dan Pa Hanif : Tolong beri kemudahan pekerja untuk melapor, karena selama ini birokrasi di Indonesia masih rumit dan menyita (membuang) waktu tanpa hasil yang jelas. Jangan sampai ada kolonialisme maupun perbudakan gaya baru yang berkedok lapangan pekerjaan.

Kepada rekan rekan Indonesia : Bila anda memutuskan untuk menerima tawaran 48 jam kerja per minggu, setidaknya minta gaji 20% lebih besar (perhitungan kasar), karena sebenarnya bila menggunakan perhitungan jam lembur yang diatur di UU maka setidaknya anda berhak untuk mendapatkan gaji ~39% lebih besar per bulan (https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/upah-lembur

 

2. Saya tidak tahu di PMA Jepang, Korea maupun negara lain apakah ekspat mereka digaji menggunakan Rupiah atau tidak, namun yang saya temui dan tahu hampir lebih dari 90% ekspat RRT digaji dengan RMB mapun dolar. Hal ini jelas melanggar aturan dari kemenkeu, dimana semua transaksi di Indonesia harus menggunakan Rupiah. Kemenkeu dapat dengan mudah lihat lapkeu perusahaan untuk cek bahwa kebanyakan ekspat RRT digaji langsung lewat perusahaan induk di RRT, oleh karena itu mereka juga tidak membayar kewajiban pajak penghasilkan yang seharusnya diterima Indonesia.

 

3. Kepada kemenkumham, tepatnya imigrasi tolong bekerja secara profesional! Walaupun TKA ilegal yang sebenarnya tidak sebanyak yang digembor-gemborkan oposisi, tapi mereka tetap ada karena andil oknum2 yang membiarkan masuk negara kita dengan mudah menggunakan 'bebas' visa. Para petugas yang bekerja di muka negara, anda anda bisa dengan mudah identifikasi dan berhak untuk interogasi orang orang ini yang menyalahgunakan fasilitas ini untuk memasuki Indonesia. Orang orang yang setiap bulan maupun dua tiga bulan menggunakan visa bisnis masuk keluar Indonesia layak untuk dicurigai dan ditolak masuk. Selama ini masih banyak laporan pungli di muka negara kita, bahkan orang yang masuk untuk wisata pun kena! Tolong pasang CCTV dan bisa diakses semua orang seperti CCTV lalu lintas, setidaknya dapat minimalisir tindakan yang mencoreng muka negara ini! 

 

4. Kepada kemenpar, tolong evaluasi kebijakan bebas visa terutama untuk RRT, karena sampai detik ini WNI juga tetap perlu visa untuk kesana walau kebijakan bebas visa untuk orang sana sudah diberikan bertahun-tahun. Banyak yang menyalah-gunakan kebijakan ini untuk kerja ilegal disini, sekiranya bebas visa bisa ditiadakan selama mereka tidak memberikan fasilitas yang sama bagi WNI atau setidaknya kurangi jadi dua minggu karena bisa dipastikan sedikit sekali orang berwisata selama itu.

 

Terima kasih



Hari ini: 1111 mengandalkanmu

1111 HQ membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Pa Hanif: PMA mengikuti aturan yang ada di Indonesia bukan sebaliknya". Bergabunglah dengan 1111 dan 7 pendukung lainnya hari ini.