SAATNYA PELABUHAN NASIONAL DIKELOLA BANGSA SENDIRI..!!! STOP PERPANJANGAN KONTRAK JICT-HPH

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


"PERPANJANG KONTRAK JICT DENGAN ASING BERARTI PERPANJANG PENDERITAAN BANGSA”

Jakarta International Container Terminal (JICT) merupakan aset bangsa yang sangat strategis. Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia itu merupakan pintu keluar masuk ekspor impor dan gerbang ekonomi nasional. Karena itu, sudah semestinya pelabuhan tersebut dikelola oleh Indonesia. Bukan oleh asing.

Seharusnya aset negara ini dikelola mandiri, sebagai wujud kedaulatan ekonomi negara. Jika dikelola sendiri, maka Negara melalui BUMN yang mengelola pelabuhan akan mendapatkan pemasukan yang sangat besar. Karena itu, masuknya pihak asing dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok melalui kerjasama antara JICT dengan Hutchinson yang kontraknya berakhir pada akhir bulan maret 2019, dengan alasan apapun harus ditolak.

Kami menyesalkan ternyata kontrak tersebut diperpanjang hingga tahun 2039. Hanya berbekal izin prinsip Menteri BUMN yang notabene belum dipenuhi Pelindo II, tanpa izin konsesi otoritas pelabuhan dan Menteri Perhubungan. Saat itu RJ Lino membuat perpanjangan kontrak JICT secara sepihak hanya dengan modal dukungan dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Untuk itu, perpanjangan kontrak tersebut menabrak peraturan perundangan-undangan​.

  • UU tentang BUMN yang menyebutkan bahwa tidak ada nomenklatur tentang izin prinsip yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN.
  • Pelanggaran juga terjadi atas Keputusan Menteri BUMN tentang Penyusunan RKAP.
  • Pelanggaran diduga juga terjadi atas UU tentang Pelayaran dan PP No 61/2009 tentang Pelayaran.
  • Pansus Pelindo II yang dibentuk oleh DPR pun, telah tegas merekomendasikan agar Pelindo II menghentikan kerjasama dengan Hutchinson karena pelanggaran aturan dan potensi kerugian negara.
  • Sesuai temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan fakta bahwa Pelindo II melanggar UU dan menemukan kerugian negara dalam bentuk ketidakoptimalan uang muka perpanjangan oleh Hutchison sebesar Rp 650 milyar.

Selain masalah perpanjangan kontrak dengan JICT, Pelindo II juga melakukan pinjaman ke luar negeri ( Global Bond) senilai 1,58 Miliar dollar AS atau setara Rp 21 triliun. Tujuannya untuk membiayai pembangunan Kali Baru (NPCT 1), Pelabuhan Sorong, Kijing, Tanjung Carat dan Car Terminal. PT Pelindo II harus membayar bunga global per tahun, sekitar Rp 1,2 Trilyun. Beban bunga yang sangat besar ini menjadi tanggungjawab Pelindo II.

Celakanya, pembayaran hutang PT Pelindo II bukan dibayar dari proyek-proyek yang dibiayai oleh Global Bond, namun diambil dari anak-anak perusahaan Pelindo II, termasuk dari sewa pembayaran kontrak JICT dan terminal Koja. Pada saat pinjaman dilakukan proyek proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan awal ( Pre-feasibility studi). Proyek Terminal Kalibaru pun belum sepenuhnya berjalan.

Untuk itu, penerbitan Global Bond tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Dasar penerbitan Global Bond tidak jelas, sebab proyek-proyek pelabuhan yang direncanakan dengan pinjaman, belum ada yang teralisir.

Sedangkan penggunaan dana pinjaman baru terpakai untuk pelunasan hutang asing US$ 490 juta, modal kerja US$ 200 juta dan proyek Kalibaru US$ 202 juta, masih tersisa senilai US$ 685 juta. Adanya rencana untuk memutar dana global bond dalam produk produk perbankan, menjadi semakin salah kaprah lantaran tidak sesuai dengan kompetensi usaha Pelindo II.

"Kami khawatir JICT dan Terminal Peti Kemas Koja sebagai aset bangsa terjual ke pihak asing, karena tidak mampu membayar hutang,”