Petisi ditutup

Sediakan Loket Tunai Rupiah di Jalan Tol

Petisi ini mencapai 480 pendukung


Menolak Pembayaran Tunai Rupiah adalah Tindak Pidana.

Sediakan Loket Pembayaran Tunai Rupiah di Jalan Tol.

Mari kita ingatkan kepada para operator jalan tol bahwa tidak boleh menolak pembayaran tunai rupiah. Menolak pembayaran tunai rupiah berarti melanggar UU no:7/2011 tentang Mata Uang. Mata uang Rupiah juga adalah identitas negara Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pasal 33 UU Mata Uang diatur bahwa tidak boleh menolak pembayaran dengan tunai rupiah. Selanjutnya dalam pasal 33 tersebut juga diatur bahwa jika menolak pembayaran rupiah adalah tindak pidana dan dihukum kurungan penjara 1 tahun dan denda Rp 200 juta.

Jadi jika operator masih memaksakan pada 31 Oktober 2017 akan menghapus semua loket pembayaran tunai dan mengganti menjadi semuanya non tunai itu adalah tindakan menolak pembayaran dengan uang rupiah. Menolak pembayaran dengan uang rupiah adalah melanggar UU Mata Uang dan bisa dipidana. Para operator jalan tol tetap harus menyediakan loket pembayaran tunai rupiah di setiap pintu pembayaran tol.

Saya mengingatkan kembali para operator jalan tol agar tetap menyediakan setidaknya satu loket pembayaran secara tunai rupiah sebagai alternatif penbayaran bagi pengguna jalan tol. Loket pembayaran tunai rupiah adalah hak pengguna jalan untuk memilih cara pembayaran yang dilindungi oleh Undang-undang.

Jakarta, 17 Oktober 2017
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).



Hari ini: azas tigor mengandalkanmu

azas tigor nainggolan membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Operator Jalan Tol: Sediakan Loket Tunai Rupiah di Jalan Tol". Bergabunglah dengan azas tigor dan 479 pendukung lainnya hari ini.