BATALKAN PERJANJIAN PP IPPAT DENGAN BTN TANGGAL 18 MARET 2019

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Pada tanggal 18 Maret 2019 disinyalir telah dilakukan penandatanganan Perjanjian antara PP IPPAT dengan BTN Nomor: 47/PKS/WMD/III/2019, yang salah satu klausulnya adalah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rekanan BTN diwajibkan menjadi nasabah BTN prioritas dengan menempatkan AUM minimal Rp. 250 Juta yang perinciannya: penempatan dengan pembagian nominal Rp. 200 Juta untuk produk Banking dan nominal Rp. 50 Juta untuk Produk non banking (Asuransi Zurich).
Pada Tanggal 15 November 2019, melalui surat nomor 210/PP IPPAT/2019, PP IPPAT menyampaikan pada pokoknya BELUM PERNAH menanda tangani MOU yang resmi yang mewajibkan deposito dana minimal Rp. 250 juta dan juga tidak ada/tidak pernah mewajibkan anggota IPPAT untuk mengambil asuransi jiwa dan zurich rekanan BTN.

Namun demikian, pada tanggal 20 November 2019 melalui surat nomor 131/S/COD/COS/XI/2019, pihak BTN menyebutkan bahwa Perjanjian Kerjasama antara PP IPPAT dengan BTN tanggal 18 Maret 2019, Nomor: 47/PKS/WMD/III/2019, belum berlaku secara sah, walaupun dalam penutup perjanjian sebagaimana copyannya telah beredar menyatakan antara lain bahwa Perjanjian ini sah dan mulai berlaku sejak ditanda tangani.

Hal tersebut menunjukan bahwa BENAR ada Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh PP IPPAT dengan BTN nomor 47/PKS/WMD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, sebagaimana pula sesuai dengan jawaban saksi Priyatno, SH.,MKN dalam rekaman Video persidangan perkara Gugatan Nomor: 694/PDT.G/2018/PN.Jkt.Bar.

Bahwa, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak miliki satuan rumah susun.

Sebagai pejabat umum, PPAT dalam menjalankan jabatannya wajib mengedepankan profesionalitas serta menjunjung tinggi martabat jabatannya.

BTN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang kita ketahui banyak menyalurkan kredit KPR bersubsidi yang menjadi Program pemerintah, setidaknya menjaga kredibilitasnya, menghormati martabat PPAT sebagai rekanannya agar tercipta kerjasama yang berdasarkan Hukum, Etika dan profesionalitas, sehingga diharapkan dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.

Oleh karena itu adanya Perjanjian tersebut secara internal sangat merugikan PPAT yang profesional tetapi kurang mampu secara ekonomi sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dilingkungan PPAT, serta persaingan yang tidak sehat.
Selain itu cara demikian berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum karena PPAT yang bekerja sama dan membuat akta-akta dilingkungan BTN tidak ditunjuk berdasarkan profesionalisme PPAT, melainkan dari kemampuan financial PPAT, yang mana dapat merugikan masyarakat pada umumnya dan nasabah BTN pada khususnya.