Tuntaskan Pemilihan Rektor Unpad

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Setengah tahun sudah proses pemilihan Rektor Unpad 2019-2024 berjalan dengan sangat dinamis. Dari 8 Bakal Calon Rektor, menjadi 3 Calon Rektor yang telah disosialisasikan kepada seluruh elemen baik Senat Akademik, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Alumni dan Masyarakat Jawa Barat. Ini adalah sebuah proses yang cukup menggembirakan, mengingat Rektor incumbent yang sudah tidak lagi diinginkan sebagian besar kalangan di Unpad, tersingkir dari tahapan penetapan calon Rektor tersebut.

Tahapan Pemilihan Rektor Unpad nyaris selesai pada 27 Oktober 2018, namun kemudian ditunda dengan alasan perlunya perbaikan Peraturan MWA tentang Pemilihan Rektor Unpad serta menjawab rekomendasi Ombudsman untuk meningkatkan sisi akuntabilitas dan transparansi guna terpenuhinya prinsip good governance. Pada Rapat Pleno 27 Oktober 2018 tersebut, disepakati 2 minggu selanjutnya (10 November 2018), Pemilihan Rektor akan dilanjutkan. Namun sayangnya, hingga medio Desember 2018 tidak ada perkembangan yang berarti. MWA tidak memberikan penjelasan yang gamblang mengenai penundaan yang tidak diketahui sampai kapan ujungnya. Hal yang sebenarnya justru melanggar prinsip good governance itu sendiri yaitu soal kepastian waktu. Peneliti PSKN FH Unpad, Wicaksana Dramanda, menyebut tindakan ini sebagai bentuk undue delay alias penundaan  tanpa batas waktu (opini Pikiran Rakyat, 24/11/2018). Apakah ini menunjukkan ada kepentingan diluar Unpad yang sengaja melakukan intervensi? Atau sebenarnya ada persoalan lain yang membuat menunda Pemilihan Rektor?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat berbagai elemen mahasiswa dan dosen (Aliansi Kastrat BEM se-Unpad, Aliansi Masyarakat Peduli Unpad (Ampun)) telah melakukan dua kali melakukan aksi pada bulan Desember 2018 untuk mempertanyakan kejelasan persoalan tersebut. Belakangan diketahui, masalah ini juga disebabkan karena persoalan internal MWA, terutama soal sikap Ketua MWA, Rudiantara (MWA unsur masyarakat) dan Menristekdikti yang juga anggota MWA Unpad unsur pemerintah, dalam proses pemilihan ini. Mengutip pernyataan Izmu Tamami, Ketua BEM Kema Unpad, yang juga anggota MWA Unpad unsur mahasiswa pada aksi massa tanggal 12/12/2018, bahwa Ketua MWA tidak transparan dalam proses pemilihan ini, sehingga tidak diketahui pasti proses yang tengah berlangsung. Unpad sudah merampungkan perbaikan aturan pemilihan ini, tapi belum ada feedback dari Kemenristekdikti. Achmad Baharudin, salah seorang dosen mengkritik peran Menristekdikti yang menurutnya “..sudah jauh dari kewenangannya. Menteri punya hak suara 35 persen. Setuju atau tidak setuju seharusnya dilakukan dengan hak suara itu” (Pikiran Rakyat Online, 12/12/2018).

Hal – hal di atas mengindikasikan adanya upaya untuk mempersamakan Unpad dengan PTN non PTN-BH yang kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Rektornya berada di tangan Menteri (vide Pasal 29 ayat (3) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi). Dalam konstruksi, PTN non PTN-BH, Menteri berwenang mengevaluasi, menunda, mengulang pemilihan Rektor bahwa sampai menunjuk Plt. Rektor sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Permenristekdikti No. 19/ 2017 yang dasar hukumnya merujuk pada Pasal 29 ayat (3) PP No. 4/2014. Akan tetapi, pemilihan Rektor PTN-BH bukan merupakan kewenangan Menteri, melainkan diatur lebih lanjut tentang organisasi dan tata kelolanya dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang statuta PTN-BH (vide Pasal 30 ayat (9) PP No. 4/2014). Faktanya, semua Statuta PTN-BH, termasuk Statuta Unpad (PP No. 51/2015) mengatur Rektor dipilih oleh MWA (vide Pasal 28 ayat (1)). Tidak satu pun satu ketentuan pun dalam Statuta Unpad, UU Pendidikan Tinggi dan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan itu yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengulang, atau menunjuk plt. Rektor.

Oleh karena itu, melalui petisi ini mari kita tuntut MWA Unpad, termasuk unsur-unsur di dalamnya untuk menuntaskan Pemilihan Rektor Unpad 2019-2024 sesuai dengan agenda yang telah dipersiapkan sehingga terpenuhi tenggat waktu Rektor definitif terpilih.  Jika semua masukan dari berbagai pihak telah direspon dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, MWA Unpad tidak perlu ragu melaksanakan wewenangnya tanpa campur tangan otoritas lainnya yang tidak berwenang mengintervensi Pemilihan Rektor Unpad ini.



Hari ini: Bilal mengandalkanmu

Bilal Dewansyah membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "MWA Unpad: Tuntaskan Pemilihan Rektor Unpad". Bergabunglah dengan Bilal dan 419 pendukung lainnya hari ini.