Peraturan standarisasi pengupahan pelaut indonesia

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


1.banyaknya pelaut di selat bali lombok pengupahanya minimum UMR,UMK

2.PKL tidak disaksikan serikat pelaut

3.penyelesaian perselisihan pelaut diatur oleh uu ketenagakerjaan . Sedangkan ketentuan nya pelaut seharusnya diatur khusus ketenaga kerjaan maritim

4.banyaknya pelaut di banyuwangi selat bali selat lombok yang upahnya tidak terbayarkan .

5.setandarisasi upah pelaut



Hari ini: Edi mengandalkanmu

Edi Susanto membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Muhammad Hanif Dhakiri: Peraturan standarisasi pengupahan pelaut indonesia". Bergabunglah dengan Edi dan 4 pendukung lainnya hari ini.