review dan tinjau kembali aturan kena pajak bagi pengusaha penjual pulsa

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Kami distribusi tingkat 2 dan distribusi tingkat selanjutnya

Dengan aturan baru (PMK no 6 tahun 2021) Diberikan kewajiban membantu Negara melakukan pemungutan pph22 kepada distribusi tingkat 2 dan tingkat selanjutnya

Dampaknya
1. Distribusi tingkat selanjutnya akan memutus kerjasama dengan kami dan Distribusi tingkat selanjutnya akan mengambil stock pulsa di didistribusi tingkat 1 (karena tidak memungut pph)

2. perjuangan kami di distribusi tk2 luar biasa dari segi harga, karena semakin ke bawah harga semakin mahal, margin kami selama ini kurang dari 0.1% sekarang dengan aturan yg baru kami harus tarik PPh ke tingkat selanjutnya 0,5%,
(Apa distribusi tk selanjutnya mau di naikkan 0.5%) tidak dong, mereka akan mencari distribusi tingkat 1

3. dengan adanya PMK no 6 distribusi tk1 sangat bahagia, sebentar lagi distribusi tk selanjutnya akan mencari/menyerbu nyari stok pulsa distributor tk1 dan provider
(karena tidak memungut pph)

3. Kami tidak bisa dan sangat susah menjadi distributor tk1 karena hanya orang2 terpilih saja bisa melakukan direct langsung ke provider
Jadinya dengan adanya model pemungutan pph 22 kami selaku pihak distribusi tk2 bisa jadi akan tutup usahanya dan sy pastikan akan terjadi seperti itu,

4. perhitungan simpel
transaksi 50.000.000.000 perbulan,
PPh nya 250.000.000 yg harus kami bayarkan
margin kami dibawah 50.000.000
so... mau bayar PPh pasal 22 pakai uang siapa???
bangkruttttt bossss,

5. PMK nomer 6 tahun 2021 harus di revisi segera dari segi pemungutan PPh nya, karena kita mau bayar PPh dari mana??

6. Jika PMK 6 ini terus di lanjutkan tanpa di revisi, kami yakin pengusaha server sebagai tingkat 2 dan tingkat selanjutnya akan gulung tikar

7. meskipun PPh pasal 22 bisa di kreditkan di SPT Tahunan Badan, akan tetapi angka SPT tahunan badan ini sangat kecil tidak sampai 100jt, sedangkan yang kita sudah setor di atas 2Milyar, lantas kita mau Restitusi dengan di audit pajak??

 

Mohon dengan sangat agar pemungutan PPh pasal 22 ini di revisi kembali