Kembalikan Bumiputera 1912 yang telah dirampok OJK

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Kepada Yth:
Bapak Presiden RI Di Tempat
Hal : Perampokan AJB Bumiputera 1912 oleh OJK berdalih penyehatan

Pada Tanggal 21 Oktober 2016 OJK telah mengambil alih AJB Bumiputera dengan menetapkan Pengelola Statuter. Hal tersebut telah menimbulkan konflik hukum ,yaitu :
1) Amanat putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap substansi pasal 7 ayat 3 UU 2/1992 tentang Usaha Perasuransian 3 April 2014 memutuskan harus dibuatnya UU tentang Usaha Bersama (Mutual) paling lambat Oktober 2016. Namun sampai sekarang Pemerintah tidak meloaksanakan putusan MK tersebut.
2). Tingkat kesehatan AJB Bumiputera diatur dengan PMK No.53/2012 Tentang kesehatan perusahaan asuransi dan reasuransi. Peraturan tersebut tidak membedakan bentuk badan usaha perseroan maupun mutual sehingga AJB Bumiputera dinyatakan tidak sehat .Hal ini bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.berdasarkan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan peraturan perundangan pasal 8 ayat 2
3) UU No. 40/2014 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa ketentuan mengenai Usaha bersama (mutual) akan diatur dalam Peraturan pemerintah (PP). Namun PP tersebut sampai sekarang tidak terbit.
4) Tindakan OJK berdasarkan POJK No. 41/2015 tentang Tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga jasa keuangan yang menetapkan pengelola statuter (PS) untuk AJB Bumiputera telah menimbulkan konflik hukum mengingat bahwa pada badan usaha yang belum diatur oleh UU harus mengacu kepada Anggaran Dasar badan usaha yang bersangkutan sesuai pasal 1338 KUH Perdata .
Pengelola Statuter (PS) mengambil alih Bumiputera dengan menjual aset-aset perusahaan.Pengalihan aset dengan tidak wajar tersebut di akan mengakibatkan timbulnya hal-hal sebagai berikut:
a. OJK telah mengabaikan peran BPA (Badan Perwakilan Anggota) sebagai perwakilan pemegang polis yang sekaligus merupakan pemegang saham dan mengabaikan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Bumiputera. .
b. Due process yang tidak sesuai prinsip Good Corporate Governance
c. Terdapat resiko gangguan perekonomian nasional yang bersifat sistemik.


Berikut adalah permohonan untuk Bapak Presiden untuk menyelamatkan AJB Bumiputera 1912 ,yakni :
1. Agar dilakukan Moratorium atas tindakan restrukturisasi yang dilakukan oleh Pengelola Statuter.
2. dibentuk Tim Ad Hoc sebagai pelaksanaan restrukturisasi AJB Bumiputera.
3. Melakukan tindakan hukum guna memenuhi prinsip kepatuhan (legal compliance).

Demikiann permohonan dari kami atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan tereima kasih.

Hormat kami
Tim Advokasi Penyelamatan Bumiputera



Jaka Irwanta. 

Ketua



Hari ini: Gus mengandalkanmu

Gus Jack membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Menteri Sri Mulyani: Kembalikan Bumiputera 1912 yang telah dirampok OJK". Bergabunglah dengan Gus dan 52 pendukung lainnya hari ini.