Desak Presiden supaya MenSos Kembalikan Tanah Wyata Guna untuk Pendidikan Tunanetra.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 35.000.


Kami berharap Pak Presiden Jokowi mengetahui sekolah tertua  bersejarah terancam.

Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra memohon kepada Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia untuk dapat memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh SLBN A kota Bandung yang telah berlangsung lama dan berlarut larut dengan memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Badan Pertanahan Nasional kota Bandung,  untuk menerbitkan Sertifikat  Hak Pakai atas tanah di komplek Wyata Guna untuk SLBN A kota Bandung di bawah PemProv. Jabar sebagai wujud pelaksanaan Undang Undang No. 8 tahun 2016 dan pelaksanaan Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya mendesak kepada Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) melalui  BPN kota Bandung untuk menerbitkan Sertifikat Tanah di Komplek Wyata Guna Jl. Pajajaran 50 - 52 Bandung dengan status Hak Pakai atas nama Dinas Pendidikan Prov. Jabar, karena Kementerian Sosial telah menyalahi fungsi penggunaan atas tanah di komplek Wyata Guna  seperti yang tercantum pada sertifikat tanah dan SK Gubernur Nomor 593321/SK294/DITAG/1986 dengan Sertifikat No. B. 1190254, B 1190255, B 1190256 yang sebelumnya berfungsi sebagai Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) dan kini berubah menjadi Balai dengan fungsi yang berbeda.

Dan mendesak Menteri Sosial untuk menyerahkan komplek Wyata Guna  Jalan Pajajaran No 50 – 52  kepada  Pemerintah Provinsi  Jawa Barat untuk penyelenggaraan  SLB dan  Panti yang menyelenggarakan layanan dasar  bagi disabilitas netra sesuai isi syarat yang tercantum pada sertifikat tanah.

Serta mendesak Menteri Pendidikan memberikan perhatian kepada Sekolah Luar Biasa bersejarah tertua di Asia Tenggara sebagai sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk tunanetra, mengingat sekolah itu merupakan  pusat kajian, perkembangan pendidikan luar biasa, pusat penelitian dari berbagai Perguruan Tinggi/akademisi, sebagai tempat observasi, profil pendidikan luar biasa di Indonesia yaitu dengan membangun sekolah yang layak dan  akseseble bagi disabilitas netra.

Permohonan dan desakan  di atas berdasarkan fakta-fakta dan kejadian.sebagai berikut:

Surat jawaban Mensos  No.  96.MS/C/07/2019 yang isinya  berupa penolakan  terhadap permohonan Gubernur Jawa Barat  No. 032/2942/BKD/07/2019 dan justru meminta PemProv Jabar harus memindahkan   Sekolah Luar Biasa Negeri  A untuk Tunanetra (SLBN A) bersejarah yang merupakan sekolah  Tunanetra  tertua di Asia Tenggara keluar  dari kompleks Wyata Guna telah menimbulkan  gejolak dan aksi solidaritas  di masyarakat khususnya dikalangan disabilitas dan para tokoh  nasional dan tokoh pendidikan karena surat Menteri tersebut mencederai rasa kemanusiaan, keadilan, dan bertentangan dengan CRPD, padahal keberadaan SLB di komplek Wyata Guna memiliki kekuatan hukum yang kuat, tercantum pada Sertifikat Hak Guna Pakai dan tercantum pada syarat fungsi / penggunaan atas tanah ( SK Gubernur Nomor 593321/SK294/DITAG/1986), saat ini Sertifikat tersebut  dikuasai sepihak oleh Kementerian Sosial.

Sebuah kisah sejarah memang tidak akan terulang di waktu yang berbeda meski di tempat yang sama. Nilai sebuah sejarah, kemanusiaan dan  peradaban  yang ada terlalu agung bila dibandingkan dengan Nilai material dan proyek yang harus mengorbankan situs Sejarah pendidikan.

SLB berdiri pada tahun 1901 bernama Bandoengsche Blinden Instituut ( Rumah Buta Bandung) merupakan satu satunya sekolah tunanetra tertua di  Indonesia  bahkan di Asia Tenggara, 1946 berubah menjadi sekolah Rakyat  Istimewa dan  1962 dinegerikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tahun 1981 karena kondisi krisis ekonomi, Badan Pembina Wyata Guna,  mengalihkan pengelolaan Komplek Wyata Guna yang di dalamnya terdapat Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) dan SLB kepada Departemen Sosial kala itu.

Namun ketika 1986,  tanah kompleks Wyata Guna disertifikatkan dan dikuasai secara sepihak oleh Departemen Sosial,  keberadaan SLB yang sudah ada sebelumnya tidak dipertimbangkan, bahkan sejak saat itu sampai sekarang SLB tidak bisa membangun karena untuk melakukan revitalisasi/membangun diperlukan sertifikat tanah.

Saat ini  kondisi bangunan SLB sangat  memprihatinkan, kurang akseseble, ruang kelas tidak mencukupi, berdesakan, satu ruang kelas terpaksa digunakan oleh beberapa rombongan belajar, tidak memiliki ruang laboratorium bahasa. ruang TIK atau ruang penunjang belajar lainnya. Bahkan di beberapa unit satuan, termasuk kantor kepala sekolah tidak bisa dibangun / tidak memiliki toilet. Sedangkan  kondisi atap bangunan 75% telah rapuh dan perlu segera di revitalisasi, kondisi itu telah dinilai oleh Dinas Tata Ruang Kota Bandung, analisa penilaian itu dilakukan karena sebelumnya beberapa ruang kelas atapnya telah runtuh. Berdasarkan  keadaan di atas dikhawatirkan membahayakan keselamatan Guru dan Siswa saat kegiatan belajar mengajar.

SLBNA saat ini melayani siswa tunanetra SD, SMP dan SMA rata rata tiap tahun berjumlah 100 siswa. Banyak lulusan yang berprestasi di tingkat Nasional dan Internasional baik di bidang seni, musik, Olah Raga, Olimpiade dan diantara ribuan lulusannya 3 orang telah menjadi Doktor yang berkontribusi untuk bangsa.

Kami membuat Petisi ini karena telah melakukan berbagai upaya / pelaporan melalui pertemuan :

Tahun 2012  dan 2014 Mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM.

6 Agustus 2019 menyampaikan laporan / audiensi dengan komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.

14 Agustus 2019 melaporkan kepada kantor Staff Kepresidenan Deputi HAM

14 Agustus 2019 menyampaikan pelaporan kepada Ketua Komnas HAM.

30 September 2019 Mediasi difasilitasi oleh Ombudsman Pusat. Namun Mensos dan Pejabat lain yang diharapkan dapat meyelesaikan tidak hadir. Dan telah mengirimkan  surat  kepada Komisi VIII, Komisi X DPR RI, Kemenko dan kepada Menteri yang terkait.

Demikian petisi ini disampaikan kepada Presiden sekaligus wujud implementasi UU No. 8 tahun 2016 dan tema peringatan Hari Disabilitas Internasional 2019 “Indonesia Inklusi Disabilitas Unggul”

Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra  didukung dan merupakan gabungan: Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (Petki), Persatuan Tunanetra Ahli Pijat Indonesia (Pertapi), Ikatan Alumni Sekolah Luar Biasa Negeri A (SLBNA) Kota Bandung, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Kaum Berkebutuhan Khusus (AP2KBKI), Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam Jawa Barat, Ikatan Guru Pendidikan Luar Biasa Indonesia (IGPLB), Forum Doktor Tunanetra Indonesia dan gabungan lembaga: Komite SLBNA Kota Bandung, Yayasan Penyantun Wyata Guna (YPWG), Yayasan Gabungan Panti Pijat Tunanetra (YGPPT), Forum Akademisi Luar Biasa, Gabungan Elemen Mahasiswa dan didukung oleh Koalisi Disabilitas/Pokja Inklusi Nasional yang memiliki simpati dan empati mendampingi, mengadvokasi, memperjuangkan hak dengan prinsip pemenuhan, penghormatan, pelindungan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

https://www.youtube.com/watch?v=e41P6btL5cQ

https://www.youtube.com/watch?v=OCHX8SHMkkk&feature=youtu.be

https://www.instagram.com/p/BrKnD3YBFUD/?igshid=a757kc6ayjd9

https://www.youtube.com/watch?v=R8hF7WHi6hg&feature=youtu.be

 

We hope that Mr. President Jokowi is aware that the oldest historic school is in danger of collapse.

Forum of Blind Education Savior/Forum PenyelamatPendidikanTunanetra asked Mr. Jokowi as the President of the Republic of Indonesia to be able to provide solutions to the problems faced by SLBN A Kota Bandung which had been going on for a long time and unsolved.

Indonesia is one of the countries in the world that has ratified and signed the CRPD (Convention on the Right of Person with Disability) and subsequently in 2011 issued Law Number 19 regarding the ratification of CRPD as a form of implementation that applies in Indonesia. However, it is unfortunate that the Ministry of Social Affairs as a government agency denies the law.

The Ministry of Social Affairs has violated the function of land use in WyataGuna complex at Jl. Pajajaran No. 50 – 52 Kota Bandung, which previously served as the education provider for visually-impaired persons and Rehabilitation Center for People with Visual Disabilities/PantiRehabilitasiPenyandangCacatNetra (PRPCN) and has not turned into a ‘Balai’ with different functions.

We demand the Minister of Social Affairs to hand back WyataGuna complex to the West Java Provincial Government to provide education for visually-impaired persons in accordance with the mandate of the Law and CRPD.

We also urge the Minister of Education to pay attention to the oldest historic School for Special-Needs Education in Southeast Asia as the school that organizes education for the visually impaired, bearing that the school is the center of study, development of special-needs education, research center from a variety of Universities/academics, observation object, the profile of special-needs education in Indonesia, namely by building decent school which is accessible for visual disabilities.

The above demand and urgency are based on the following facts and events:

A historical story will not be repeated at different times even in the same place. The value of existing history, humanity and civilization is too great when compared to the material value that must sacrifice educational historical sites.

SLB was founded in 1901 named BandoengscheBlindenInstituut (or RumahButa Bandung). It is the only oldest school for the person with visual disabilities in Indonesia even in Southeast Asia. In 1946, this school was changed to a School for Special People and in 1962 it became a public school by the Minister of Education and Culture.

In 1981, due to economic crisis, the Supervisory Body of WyataGuna transferred the management of WyataGuna Complex, which contained Rehabilitation Center for People with Visual Disabilities/PantiRehabilitasiPenyandangCacatNetra (PRPCN) and SLB, to the Ministry of Social Affairs at that time. But in 1986, the complex was certified and controlled unilaterally by the Ministry of Social Affairs. The existence of the existing SLB was not taken into account, even since then the SLB could not conduct any construction as it needs a land certificate to revitalize/build.

At present, the SLB building condition is very poor and less accessible. The number of classrooms is inadequate, crowded; one classroom has to be used by several study groups, no language laboratory, no ICT room, or other learning support spaces. Even in some units, including the principal’s office, there is no restroom.  The roof condition is 75% fragile and needs immediate revitalization. Such conditions have been assessed by Bandung City Spatial Planning Office where the analysis of such assessment was conducted because previously the roof of some classrooms had collapsed. Based on the above conditions, it is feared that these will be dangerous for the safety of the Teachers and Students during the teaching and learning activities.

Now SLBNA serves elementary, middle and high school students every year at an average of 100 students. Many graduates who excel at national and international levels in the fields of art, Sport, the Olympics, and among thousands of graduates, 3 of them have become doctors who contribute to the education field.

We made this petition because we have made a number of efforts/reporting as follows:

2012 and 2014
Mediation conducted by Komnas HAM
6 August 2019
Report/audience with commission V of DPRD West Java Province
14 August 2019
Report to the office of Presidential Staff of Human Rights Deputy
14 August 2019
Report to the Head of Komnas HAM
30 September 2019
Mediation facilitated by the Central Ombudsman, but the Minister of Social Affairs and other officials who were expected to settle this matter were not present. Also sent a letter to Commission VIII, Commission X DPR RI, Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs, and relevant Ministers.
 

This petition is submitted to the President as well as the implementation of Law No. 8 of 2016 and the theme for commemorating International Disability Day “Indonesia InklusiDisabilitasUnggul”.

Forum of Blind Education Savior/Forum PenyelamatPendidikanTunanetra is supported and a federation of: Indonesian Blind Union/PersatuanTunanetra Indonesia (Pertuni), Indonesian Muslim Blind Association/IkatanTunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Indonesian Christian Blind Association/PerkumpulanTunanetraKristiani Indonesia (Petki), Association of Indonesian Blind Massage Experts/PersatuanTunanetraAhliPijat Indonesia (Pertapi), Alumni Association of SekolahLuarBiasaNegeriA (SLBNA) Kota Bandung, Association of Special Needs Education Organizers/AsosiasiPenyelenggaraPendidikanKaumBerkebutuhanKhusus (AP2KBKI), West Java Islamic Education Teachers Communication Forum/Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam Jawa Barat, Indonesian Special Education Teachers Association/Ikatan Guru PendidikanLuarBiasa Indonesia (IGPLB), Indonesian Blind Doctor Forum/Forum DoktorTunanetra Indonesia, and institutions of: Committee of SLBNA Kota Bandung, WyataGuna Foundation/YayasanPenyantunWyataGuna (YPWG),Foundation for Blind Massage Center/YayasanGabunganPantiPijatTunanetra (YGPPT), Exceptional Academic Forum/Forum AkademisiLuarBiasa, Association of Students and supported by Disability Coalition/National Inclusion Working Group who has sympathy and empathy accompanying, advocating, fighting for rights with the principles of fulfillment, respect, protection of persons with disabilities in obtaining their rights (CRPD).