Tolak Peraturan Diskriminasi Taksi Online Permenhub 108 Tahun 2017

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Inti dari peraturan ini adalah mengatur angkutan tak bertrayek, salah satunya Taksi Online. Salah satu hal paling kontroversial dalam peraturan ini adalah ketentuan yang menyatakan kendaraan harus dimiliki oleh badan hukum.

Secara sederhana, bisa diartikan bahwa pemerintah tidak pro terhadap kegiatan perekonomian rakyat. Memang, dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa pemilik pribadi bisa bergabung dalam koperasi. Namun, tetap saja, kendaraan yang dibeli dari uang pribadi tersebut harus diatas namakan koperasi. Sebuah pola pikir yang sugguh tidak dapat dipahami. Sudah terbukti bahwa masyarakat yang mandiri sangat berarti dalam menopang perekonomian bangsa. Tetapi pemerintah sekarang mau menggerus habis-habisan kegiatan perekonomian rakyat yang dilakukan secara swadaya ini.

Persoalan lain, apa pentingnya menempel stiker penanda taksi online di badan kendaraan? Untuk angkutan lain, seperti angkutan umum dan taksi reguler, wajar jika pada badan kendaran ditempel stiker kendaraan supaya calon penumpang bisa mengenali dan menghentikan di jalan. Untuk taksi online, mereka tidak pernah diberhentikan di pinggir jalan. Taksi online dipanggil melalui aplikasi. Penempelan stiker ini justru akan semakin memperumit persoalan dengan transportasi konvensional.

Persyaratan SIM Umum, jika menilik dari realita, apa bedanya dengan SIM biasa? Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pengemudi angkutan konvensional pun banyak yang hanya memiliki SIM A polos. Lalu mengapa peraturan ini ditekankan ke Taksi Online? Seharusnya, pemerintah membereskan penegakan aturan juga pada transportasi umum konvensional.

Kita harus menyadari, akar persoalan dari kehadiran Taksi Online ini tidak akan selesai dalam Permenhub 108/2017. Persoalan utama adalah, masyarakat lebih memilih Taksi Online daripada angkutan umum konvensional. Mengapa? Karena taksi online lebih tepat waktu, lebih nyaman, penumpang bisa mereview pengemudi dan pengemudi yang bandel bisa langsung ditindak. Kalau angkutan konvensional menjadi tergerus omsetnya, harusnya mereka mawas diri.

Kalau mau jujur, seberapa mudah mendapatkan akses transportasi umum di kota-kota besar? Mendapatkan angkutan umum di kota Magelang atau bahkan Yogya selepas jam 6 sore bukan perkara mudah. Angkutan di Jakarta hanya TransJakarta yang cukup bisa diandalkan. Untuk keterhubungan dari dan ke titik yang lebih dalam lebih praktis, lebih nyaman, dan lebih cepat kalau menggunakan Taksi Online atau Ojek Online.

Pemerintah juga harus cerdas. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mempermudah akses transportasi bagi masyarakat? Ketika masyarakat bisa mandiri dengan kemampuannya sendiri untuk saling melayani, malah dipersulit. Ini sungguh tidak adil dan tidak dapat dinalar. Toh, pemilik kendaraan tetap membayar pajak. Bahkan mungkin lebih patuh dari angkutan konvensional.

Permenhub 108/2017 jelas bukan suatu keadilan bagi masyarakat umum. Permenhub 108/2017 hanya menjadi sarana kompromi bagi pengusaha angkutan umum konvensional besar.

Jika Anda setuju bahwa rakyat boleh berdaulat dan boleh melakukan aktivitas ekonomi secara mandiri, serta saling melayani satu dengan lainnya, dukung petisi ini untuk mencabut Permenhub 108/2017. Abaikan ini, jika Anda memilih aktivitas ekonomi kerakyatan harus tunduk dibawah korporasi.



Hari ini: Latu mengandalkanmu

Latu Tripurantoko membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Menteri Perhubungan: Tolak Peraturan Diskriminasi Taksi Online Permenhub 108 Tahun 2017". Bergabunglah dengan Latu dan 200 pendukung lainnya hari ini.