Kemenangan dikonfirmasi

Cabut Kebijakan Diskriminatif dan Kapitalis DUAL TARIF di Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk-Ketapang dan pelabuhan Merak!!!

Petisi ini membuat perubahan dengan 240 pendukung!


MENHUB JONAN: Tolong Cabut Kebijakan Diskriminatif dan Kapitalis DUAL TARIF di Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk-Ketapang dan pelabuhan Merak!!!

Tiap lebaran jutaan orang Indonesia mudik ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Tahun 2014 lalu sekitar 30 juta orang mudik, dan tahun ini diperkirakan jumlah pemudik akan naik. Lebih dari 100.000 ribu pemudik yang menggunakan jasa penyeberangan Ferry Gilimanuk - Denpasar.

Pada puncak keramaian penyeberangan di pelabuhan Gilimanuk diperkirakan tiap hari lebih dari 19.000 sepeda motor dan 6000 mobil yang menyeberang, antrean kendaraan bisa mencapai lebih dari 3 km, mobil harus antri 6-12 jam dan sepeda motor harus antri 2-5 jam untuk bisa menyeberang.

Sebagai satu dari jutaan pemudik yang setia menggunakan jasa penyeberangan, saya kaget membaca berita bahwa Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang dan Merak akan memberlakukan dual tarif khusus untuk sepeda motor dan mobil pribadi.
Menurut Dirut ASPD Danang S Baskoro, sistem dual tarif diterapkan untuk memecah konsentrasi pemudik yang biasanya melakukan perjalanan malam hari. (http://www.indonesiaferry.co.id/id/news/corporate/detail/233).
Menurut Danang S Baskoro Sistem dual tarif diberlakukan pada H-4 sampai H-1 dengan orientasi untuk meminimalisir terjadinya antrian mudik dimalam hari.

Sebagai pemudik yang telah lebih dari 15 tahun menggunakan jasa pelabuhan Gilimanuk-Ketapang saya menganggap pemberlakuan dual tarif ini diskriminatif dan berbau kapitalis.
Kenapa diskriminatif?
Kami terpaksa menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi karena pemerintah belum bisa menyediakan angkutan umum yang memadai, dan jangan dianggap bahwa pengguna kendaraan pribadi sebagai orang kaya. Sekali lagi kami tegaskan kami TERPAKSA menggunakan kendaraan pribadi. Kami merupakan bagian dari rakyat Indonesia, kami membayar pajak sepeda motor dan mobil tiap tahun, kami juga berhak mendapatkan pelayanan publik dan sosial secara ADIL.

Tolong jangan bebankan ketidakmampuan pemerintah menyediakan angkutan publik yang memadai dengan menimpa kami menggunakan tarif yang tidak masuk akal.

Kenapa saya anggap berbau Kapitalis?
Kami curiga tujuan sebenarnya dari kebijakan ini adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Pengalaman membuktikan bahwa jumlah Puncak pemudik memang malam hari dan ini tidak terhindarkan.
Tujuan dual tarif untuk memecah konsentrasi pemudik adalah MODUS belaka, karena kita semua tahu bahwa tidak akan mungkin tercapai tujuan itu. Tetap saja pemudik akan berjubel, baik siang apalagi malam hari.
Mengurai kemacetan dan antrian bukan dengan jalan menaikkan Tarif, tapi tingkatkan kualitas dan quantitas armada penyeberangan.

Diangkutan darat bus dan udara, pemerintah berupaya menekan seminim mungkin kenaikan tarif/tuslah Lebaran, biasanya kenaikan tarif berkisar 10%-30%. Tapi ini PT. ASDP malah menaikkan tarif 100%, Gila!!!
PT. ASDP sebagai salah satu BUMN harusnya mendukung kebijakan pemerintah agar mudik berjalan lancar dan aman, bukan malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mengeruk keuntungan sesaat.

Kami juga miris membayangkan kondisi dilapangan bila kebijakan ini diterapkan. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya antrian bisa berkilo meter dan berjam-jam. Contohnya kami telah antri kepanasan mulai jam 1 siang, tiba diloket jam 18.05 sore maka akan dikenakan tarif dua kali lipat. Pemberlakuan tarif ini sungguh melukai rasa keadilan kami yang telah antri berjam-jam dan ditambah kenaikan tarif 100%. Apakah pihak ASDP bisa menjamin bahwa tidak ada antrian untuk beli tiket??
Kita semua tentu tidak berharap terjadi CHAOS di depan loket penyeberangan.

Untuk itu kami menuntut Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan jajarannya agar:
1. Mencabut kebijakan Dual Tarif di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk-Ketapan dan Pelabuhan Merak
2. Mengembalikan fungsi PT. ASDP sebagai BUMN yang melayani semua rakyat tanpa diskriminasi, bukan menghisap rakyat.
3. Terus meningkatkan dan memperbaiki sistem angkutan publik di Indonesia khususnya di musim mudik.

Tuntutan ini juga kami sampaikan kepada wakil kita di DPR, Ombusdan RI, YLKI, Masyarakat Transportasi Indonesia dan pihak terkait.
Bali, 30 Juni 2015.
Pemudik Indonesia Raya.

Sekali lagi Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, mohon ingat Sila ke 5 pancasila:

"KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA"
tanda tangani dan sebarkan

 



Hari ini: lulut mengandalkanmu

lulut prasojo membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, PT. ASDP: Cabut Kebijakan Diskriminatif dan Kapitalis DUAL TARIF di Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk-Ketapang dan pelabuhan Merak!!!". Bergabunglah dengan lulut dan 239 pendukung lainnya hari ini.