Gubernur Bali Wayan Koster berencana akan menghapus sistem pendidikan melalui jalur miskin SMA Bali Mandara, Buleleng, Bali. Konsekuensinya, sekolah ini menjadi reguler sama seperti sekolah negeri lainnya.

Penghapusan sistem pendidikan jalur siswa miskin SMA Bali Mandara dilakukan dengan alasan yang menyedihkan. Yaitu, pemerintah tidak memiliki anggaran di APBD Provinsi Bali untuk melanjutkan sistem pendidikan ini. 

Alasan yang tidak masuk akal. Sebab Gubernur Bali Wayan Koster saat ini tengah membangun banyak mega proyek infrastruktur dengan menggelontorkan uang sebesar Rp 2,150 triliun dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dari total anggaran Rp 12,167 triliun (APBN). 

Kebijakan tersebut sangat tidak berpihak kepada rakyat Bali yang masih/masuk kategori miskin. Anak-anak dari keluarga miskin tidak akan pernah lagi mendapatkan akses pendidikan. Dampaknya adalah mereka akan semakin bodoh dan tidak bisa lepas dari jerat kemiskinan. Dan akan menjadi beban bagi Bali dan negara.  

Atas dasar bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara Indonesia sesuai amanat pasal 28C UUD 1945, dimana “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia,” maka kebijakan penghapusan sistem pendidikan jalur miskin SMA Bali Mandara harus ditolak.

Terlebih lagi, sejak berdiri tahun 2011, SMA Bali Mandara telah melahirkan siswa-siswi dan lulusan yang berprestasi. Penghargaan lokal, nasional, dan internasional sebagai bukti bahwa sekolah ini mampu melahirkan siswa dari yang tidak memiliki kemampuan akademik dan non akademik menjadi berprestasi. 

Untuk menyelamatkan hak dasar pendidikan, mari bersama-sama selamatkan SMA Bali Mandara agar anak-anak di Bali terbebas dari kemiskinan.