Tolong, Berhentilah Meminta Masyarakat Membakar Uang untuk Rapid Test Antibodi

Tolong, Berhentilah Meminta Masyarakat Membakar Uang untuk Rapid Test Antibodi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Yang Terhormat
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
dan Pemangku Kepentingan Lainnya Terkait Kebijakan Penggunaan Rapid Test Antibodi

Mengawali surat terbuka ini, saya mendo’akan agar Bapak Presiden dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam keadaan sehat sejahtera senantiasa, termasuk untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Dan berkenaan dengan maksud Surat Terbuka ini, saya ingin mengutarakan kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai mandataris resmi pengambil kebijakan di bidang kesehatan dari Presiden Republik Indonesia agar menginstruksikan penghentian penggunaan Rapid Test Antibodi baik melalui kebijakan langsung kepada masyarakat Indonesia ataupun kepada stakeholder terkait kebijakan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masa pandemik ini, kepanikan telah mendisrupsi segala kebijakan yang ditujukan untuk pembangunan kesehatan manusia Indonesia, sehingga mengalihkan fokus para pemangku kebijakan pada kebijakan-kebijakan taktis. Saya pribadi mengapresiasi kebijakan-kebijakan Bapak dan tim. Namun, izinkan saya sebagai warga negara sekali seumur hidup menggunakan legitimasi pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk menyatakan keberatan terhadap penggunaan Rapid Test Antibodi bagi masyarakat Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Beberapa studi dan pendapat pakar kesehatan dalam negeri dan dunia telah merekomendasikan untuk tidak melanjutkan penggunaan Rapid Test Antibodi. Hal tersebut bukan dikarenakan akurasinya yang diragukan atau ditemukan kecacatan pada alatnya (kit), melainkan tidak efektif karena penggunaannya yang tidak tepat sasaran berdasarkan teori dan prinsip kerjanya [1], [2]. Berkenaan dengan kontroversi Rapid Test Antibodi ini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Menteri Kesehatan dan para Tim Pakarnya, izinkan saya menguraikan lebih lanjut argumentasi saya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diketahui, prinsip kerja Rapid Test Antibodi adalah mengidentifikasi adanya protein antibodi dalam tubuh, Immunoglobulin (Ig) M dan G. Secara teori, kedua protein ini akan diproduksi sebagai bentuk perlawanan tubuh (imunitas) bila Virus Covid-19 (SARS-Cov-2) berada dalam tubuh. Artinya, Rapid Test Antibodi hanya akan memberikan hasil positif bila mampu mengidentifikasi antibodi tersebut [3], [4], [5], [6].

Sayangnya, menurut WHO, pada umumnya antibodi seseorang merespon Virus Covid-19 setidaknya 1-2 minggu setelah gejala muncul [7]. Sementara, gejala Covid-19 baru akan muncul setelah masa inkubasi Virus Covid-19 selesai, yaitu waktu antara terjangkit virus dan munculnya gejala penyakit yang berkisar antara 1-14 hari, umumnya sekitar lima hari sebagaimana yang dijelaskan pada portal informasi Covid10.go.id [8].

Apa artinya sejauh ini? Bahwa rata-rata antibodi baru akan teridentifikasi berkisar setelah 2-3 minggu sejak pertama terpapar Virus Covid-19 yang berarti kemungkinan besar akan menegasikan pengujian antibodi lewat Rapid Test Antibodi bila dilaksanakan dalam masa inkubasi, meskipun bibit Virus Covid-19 telah berada di dalam tubuh. Bila semua fase perkembangan Covid-19 ini diurutkan, maka (kurang lebih) urutannya sebagai berikut: fase 1 (inkubasi) > fase 2 (penampakan gejala) > fase 3 (deteksi antibodi). 

2. Konsekuensi logis dari perkembangan Covid-19 dan antibodi dalam tubuh adalah untuk kepentingan screening, indikator positif adanya bibit Virus Covid-19 hanya akan teridentifikasi oleh alat/instrument yang dapat mendeteksi keberadaan material genetik dari virus bila dilakukan pengujian pada masa inkubasi. Salah satu contoh intrumen itu adalah PCR Test atau dikenal dengan Polymerase Chain Reaction, metodenya dapat menggunakan swab atau sputum. Tentunya hal ini berbeda dengan prinsip kerja Rapid Test Antibodi yang hanya bisa mengidentifikasi antibodi yang justru diproduksi setelah masa inkubasi Virus Covid-19 itu.

Apa dampaknya dari perbedaan prinsip kerja kedua instrument ini? Bahwa pengujian dengan Rapid Test Antibodi tidak berarti apa-apa (it doesn’t make sense) bila diujikan pada orang/populasi dengan tujuan screening/pemantauan, terutama pada orang/populasi yang tidak mempunyai gejala (OTG) karena bagaimanapun, diuji berulang kali, Rapid Test Antibodi tetap akan memberikan hasil negatif, meskipun bibit penyakit Covid-19 telah berada di dalam tubuhnya. Hal inilah yang kita pahami bersama dengan istilah negatif palsu. Sebaliknya, Rapid Test Antibodi hanya akan memberikan hasil positif bila antibodi tubuh telah diproduksi yang mana membutuhkan waktu 1-3 minggu setelah terpapar Virus Covid-19 pertama kali [9], [10], [11], [12].

Lantas, apakah Rapid Test Antibodi tidak mempunyai manfaat? Sebagaimana yang diterangkan oleh WHO, Rapid Test Antibodi hanya direkomendasikan saat ini untuk tujuan penelitian, bukan untuk skrining dan tujuan lainnya [13].

3. Dampak sosial dari penggunaan Rapit Test Antibodi dapat mengganggu pamantauan, pengawasan, hingga penelusuran untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Mengapa? Potensi penggunaan Rapid Test Antibodi yang memberikan hasil negatif (palsu) dapat memberikan legitimasi bila dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Bebas Covid-19 atau “risk-free certificate” yang digunakan untuk perjalanan lintas daerah. Dan hasilnya, orang yang dimaksud (menggunakan Surat Keterangan Bebas Covid-19) sulit untuk dikendalikan aktivitasnya dan melacak sejauh mana dia bersafari sambil membawa bibit Virus Covid-19. Maka tidak jarang kita mendapati kasus, orang tertentu teridentifikasi positif mengidap Covid-19 saat dilakukan Swab Test di suatu portal tujuan (misalnya bandara) padahal yang bersangkutan telah mengantongi surat keterangan bebas Covid-19 dari Rapid Test Antibodi di daerah asal. Lebih lanjut, hal ini akan semakin merepotkan situasi dikarenakan penumpang lainnya yang bersama dengan orang yang positif tadi mesti dikarantina juga. Berapa kerugian waktu yang mesti ditanggung oleh mereka hanya karena sebuah kelalaian sebuah sistem.

4. Dampak lebih lanjut adalah dari aspek ekonomi. Bukankah pengadaan Rapid Test Antibodi itu membutuhkan anggaran? Konsekuensinya adalah pengujian Rapid Test Antibodi yang mesti dibayar oleh rakyat untuk kebutuhan risk-free certificate dengan tujuan tertentu maupun akses gratis pengujian Rapid Test Antibodi dengan anggaran pemerintah yang diambil dari pajak masyarakat adalah upaya membakar uang masyarakat secara langsung dan tidak langsung.

Oleh karenanya, melalui Surat Terbuka ini, saya berharap Bapak Menteri Kesehatan dapat mengambil langkah bijak di antara lain:

1. Mengambil kebijakan untuk menghentikan penggunaan Rapid Test Antibodi dengan tujuan screening ataupun “risk-free certificate”.

2. Meninjau kembali penggunaan masa berlaku Surat Keterangan Bebas Covid-19 (non-Rapid Test Antibodi) yang saat ini berlaku di masing-masing instansi ataupun daerah dengan mempersingkat masa berlakunya menjadi maksimal 7 hari. Pertimbangan ini terkait bahwa risk-free certificate hanya menggaransi bahwa yang bersangkutan (sejak lahir di dunia ini hingga diuji) tidak sedang mengidap Covid-19, bukan justru menjadi surat keterangan kekebalan tubuh yang bisa menggantikan antibodi itu sendiri.

3. Mengusahakan untuk memperbanyak laboratorium pengujian Covid-19 berbasis PCR di masing-masing daerah untuk mengejar rasio PCR Test yang ideal dan memperpendek lead time hasil Swab Test.

4. Membangun kesepahaman dengan para pelaku usaha pengadaan Rapid Test Antibodi untuk tidak lagi mendistribusikan Rapid Test Antibodi untuk tujuan screening ataupun “risk-free certificate”. Justru bersinergi untuk mengembangkan perangkat uji cepat berbasis antigen atau Polymerase Chain Reaction dan mempercepat distribusinya.

5. Bersinergi dengan dinas kesehatan dan pemerintah daerah, serta lembaga atau instansi (government and non-government), juga organisasi profesi kesehatan untuk senantiasa mengedukasi masyarakat terkait penggunaan alat dan metode yang tepat untuk tujuan screening atau “risk-free certificate”.

Tanpa menihilkan usaha-usaha pemerintah dalam mencari titik seimbang antara kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, lebih jauh saya berharap agar Bapak Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan tidak kehilangan fungsinya dalam memandu perang melawan pandemik ini. Sebagaimana definisi manusia sehat yang tertuang dalam UU No.36 Tahun 2009, aktivitas produktif dan pertumbuhan ekonomi apa yang kita harapkan dari manusia-manusia yang sakit? Dengan latar belakang Bapak di kemiliteran, saya berharap ketegasan dan kebijaksanaannya di setiap pengambilan kebijakannya untuk kebaikan Indonesia.

Tidak lupa saya menghaturkan do’a untuk Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang berjuang dalam masa pandemik ini semoga senanatiasa diberi kesehatan dan amanah dalam menjalankan perannya. Amin

Makassar, 4 Juni 2020

ttd.
Zulfikar Syamsi,
Entitas kecil dari masyarakat Indonesia.
No. KTP: 737102******0002