Menolak PMK 03/20 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Menolak PMK 03/20 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.
Dengan 1.000 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!

Farmasis Indonesia memulai petisi ini kepada MENTERI KESEHATAN

Polemik posisi tenaga kefarmasian dan profesi apoteker di rumah sakit terus berlangsung, berawal dari PMK nomor 320 tahun 2010 pelayanan kefarmasian masuk kepada pelayanan penunjang klinis, setelah itu terbit PMK nomor 56 tahun 2014 pelayanan kefarmasian berdiri sendiri setelah pelayanan medis, pada PMK nomor 30 tahun 2019 pelayanan kefarmasian kembali dikategorikan sebagai pelayanan penunjang medis hal ini semakin membuat para pekerja Farmasi atau profesi apoteker merasakan kekesalannya kepada Kementerian Kesehatan. Tak selang berapa lama, alih-alih untuk mengembalikan semula pelayanan kefarmasian menjadi berdiri sendiri, pelayanan kefarmasian dikategorikan sebagai pelayanan non medis yang setara dengan pelayanan laundry dan pelayanan non medik lainnya.
Hal ini memiliki beberapa dampak buruk terhadap tenaga kefarmasian, profesi apoteker maupun praktik kefarmasian di rumah sakit. yang pertama berpotensi menjadi bahan bancaan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. Kedua ke tidak relevan dengan tugas dan wewenang profesi apoteker yang ketiga secara fundamental menurunkan dan mencoreng harkat dan martabat profesi apoteker titik yang keempat berpotensi terjadinya penurunan lapangan kerja profesi apoteker di sektor Rumah Sakit, dan yang terakhir berpotensi menciptakan kelemahan-kelemahan yang lebih masif lagi dari segi regulasi.
Lantas apakah kita mau profesi kita diberlakukan seperti itu. Saya mengajak teman teman untuk berpartisipasi dalam aksi Pembatalan PMK No. 3 Tahun 2020

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.
Dengan 1.000 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!