Petition Closed

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM (RPP UU BANKUM) MEMPERSEMPIT AKSES MASYARAKAT MISKIN TERHADAP KEADILAN

Bahwa terkait materi Rancangan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Bantuan Hukum yang saat ini dalam proses penyusunan Badan Pembinaan Hukum Nasional antara lain merumuskan bantuan hukum pada ranah litigasi hanya dapat dilakukan oleh profesi Advokat merupakan ketentuan yang justru mempersempit hak masyarakat miskin atas bantuan hukum itu sendiri karena telah mereduksi peran dan hak anggota Pemberi Bantuan Hukum lainnya i.e. Dosen, Paralegal dan Mahasiswa untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sebagaimana disebutkan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011.
Melalui Petisi ini Pimpinan Pusat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) mengajak semua masyarakat (tidak terkecuali) untuk menolak dominasi peran Advokat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Bantuan Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Pimpinan Pusat POSBAKUMADIN melalui Surat Nomor : 22.PBH.ADIN.II.2012 Perihal Keberatan dan mohon tinjau ulang Panitia Perumus RPP Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 yang ditujukan kepada Kepala BPHN carbon copy : (1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2) Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan (3) Panitia Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 dengan Tanda Terima Surat tertanggal 8 Februari 2012 yang pada pokoknya meminta BPHN untuk meninjau ulang Panitia Perumus RPP Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 karena telah melibatkan organisasi advokat tanpa mempertimbangkan perkembangan faktual terkait konflik yang terjadi dalam tubuh organisasi advokat sehingga keterlibatannya dalam perumusan RPP menjadi ajang pertaruhan kepentingan (class of interest groups) dengan cara merumuskan peran pemberian bantuan hukum pada ranah litigasi harus dilakukan oleh Advokat;
2. Bahwa materi RPP yang mengatur peran pemberian bantuan hukum dalam bentuk litigasi harus dilakukan oleh Advokat adalah ketentuan yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertahankan dengan alasan hukum (ratio legis) sebagai berikut :
2.1. Ketentuan yang dimaksudkan untuk mengatur agar yang boleh beracara di hadapan pengadilan hanya Advokat di dalam undang-undangnya sendiri i.e. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 31 oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004;
2.2. Bertentangan dengan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 per se :
a. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tidak disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 oleh karena itu tata cara pemberian bantuan hukum di dalam sidang pengadilan tidak dapat dibatasi hanya kepada Advokat yang dapat melakukannya dan sesuai prinsip hukum lex speciali derogate legi genarali maka yuridis, sosiologis dan filosofis pengaturan bantuan hukum (RPP, sic!) yang diselenggarakan oleh Negara harus mengacu kepada Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 a quo;
b. Bahwa ketentuan Pemberi Bantuan Hukum di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah bersifat kelembagaan (vide Pasal 1 angka 3) dan bukan personifikasi advokat sehingga peran pendampingan secara litigasi yang harus dilakukan oleh Advokat justru mengeliminir Ruang Lingkup bantuan hukum itu sendiri yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum (vide Pasal 4 ayat 3) serta menghilangkan hak Anggota Pemberi Bantuan Hukum lainnya i.c. Dosen, Paralegal dan Mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan (vide Pasal 9 huruf a dan e);
2.3. Kewajiban bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sebagai bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sudah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang sampai saat ini tidak terlaksana dengan baik dan hanya menjadi peraturan perundang-undangan yang sia-sia (kalau tidak mau dikatakan tidak berguna) begitu pula dengan ketentuan induknya yang berkedudukan sebagai umbrella rule (baca : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) juga mengalami kegagalan yang pardant sebagai salah satu raison d’etre lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum. Berikut adalah kegagalan Undang-Undang Advokat :
a. Belum terbentuknya Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana perintah undang-undangnya (vide Pasal 32 ayat 4) terbukti dari adanya antara lain : konflik berkepanjangan antara organisasi advokat yang secara de facto ada, 9 perkara Uji Materi Undang-Undang Advokat yang disebut-sebut sebagai perkara pengujian undang-undang terbanyak sepanjang sejarah persidangan Mahkamah Konstitusi dimana salah satu putusannya dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 secara tegas menyebutkan dalam amar putusannya Organisasi Advokat belum terbentuk dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : W10-U/01/724/OT.01.2/I/2012 Perihal Tempat Pengambilan Sumpah tertanggal 7 Januari 2012 yang pada pokoknya menjelaskan pihaknya tidak dapat mengambil sumpah calon Advokat sebelum terwujudnya wadah tunggal;
b. Profesi Advokat keadaannya di Indonesia masih terpusat pada daerah ibukota provinsi saja dan tidak merata tersebar pada daerah kabupaten/ kota di seluruh Indonesia menjadi bukti nyata kegagalan penyeleng-garaan pendidikan khusus profesi advokat (vide Pasal 2 ayat 1);
2.4. Bahwa ketentuan harus Advokat yang memberikan bantuan hukum secara litigasi antara lain untuk melakukan pendampingan di dalam sidang pengadilan merupakan ketentuan yang bermaksud untuk mengatur tentang hukum acara yang seharusnya diatur dalam undang-undang tersendiri yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (vide Bab IV Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan bukan dalam Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden. Disamping itu hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan meng-gunakan Advokat (verplichte procureurstelling) baik itu dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 maupun hukum acara yang masih berlaku lainnya i.c. Reglement op de Rechtvordering (RV) dan H.I.R./RBg kecuali yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa, “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat”.
2.5. Selain daripada itu ketentuan hanya Advokat yang boleh beracara di dalam sidang pengadilan adalah suatu kekeliruan hukum yang sangat mendasar (legal fallacy) dalam penegakan hukum selama sewindu berlalu yang harus menjadi perhatian bagi kita bersama sebagaimana perlu untuk diketahui bahwa Lembaga Perwakilan (Kuasa perkara) telah dihapus pada substansi Pasal 813 RV (Staatsblad 1847 No. 52 jo. 1849 No. 63) dengan perubahan diberla-kukannya H.I.R./RBg (Staatsblad 1941 No. 44/Staatsblad 1927 No. 227);
3. Dengan demikian ketentuan hanya Advokat yang dapat memberikan bantuan hukum pada ranah litigasi yang diatur dalam RPP a quo dapat melahirkan kegagalan tujuan pembentuk undang-undang (original intent) yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 bahwa, “Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian penyeleng-garaan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” karena dalam pelaksanaannya nanti dapat menim-bulkan ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum mengingat pada banyak wilayah hukum tertentu di Indonesia belum ada Advokat yang berpraktik atau dengan kata lain ketentuan a quo dalam perspektif sosiologi hukum tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum (vide alinea kesembilan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Pokok Perkara Nomor : 006/PUU-II/2004).
Oleh karena itu materi RPP Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur bahwa harus Advokat yang dapat memberikan bantuan hukum pada ranah litgasi merupakan ketentuan yang mempersempit masyarakat miskin terhadap keadilan dan membatasi kewajiban negara (state obligation) untuk menjaminnya.

Letter to
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Tolak Dominasi Peran Advokat dalam RPP UU Bantuan Hukum

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM (RPP UU BANKUM) MEMPERSEMPIT AKSES MASYARAKAT MISKIN TERHADAP KEADILAN

Bahwa terkait materi Rancangan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Bantuan Hukum yang saat ini dalam proses penyusunan Badan Pembinaan Hukum Nasional antara lain merumuskan bantuan hukum pada ranah litigasi hanya dapat dilakukan oleh profesi Advokat merupakan ketentuan yang justru mempersempit hak masyarakat miskin atas bantuan hukum itu sendiri karena telah mereduksi peran dan hak anggota Pemberi Bantuan Hukum lainnya i.e. Dosen, Paralegal dan Mahasiswa untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sebagaimana disebutkan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011.
Melalui Petisi ini Pimpinan Pusat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) mengajak semua masyarakat (tidak terkecuali) untuk menolak dominasi peran Advokat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Bantuan Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Pimpinan Pusat POSBAKUMADIN melalui Surat Nomor : 22.PBH.ADIN.II.2012 Perihal Keberatan dan mohon tinjau ulang Panitia Perumus RPP Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 yang ditujukan kepada Kepala BPHN carbon copy : (1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2) Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan (3) Panitia Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 dengan Tanda Terima Surat tertanggal 8 Februari 2012 yang pada pokoknya meminta BPHN untuk meninjau ulang Panitia Perumus RPP Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 karena telah melibatkan organisasi advokat tanpa mempertimbangkan perkembangan faktual terkait konflik yang terjadi dalam tubuh organisasi advokat sehingga keterlibatannya dalam perumusan RPP menjadi ajang pertaruhan kepentingan (class of interest groups) dengan cara merumuskan peran pemberian bantuan hukum pada ranah litigasi harus dilakukan oleh Advokat;
2. Bahwa materi RPP yang mengatur peran pemberian bantuan hukum dalam bentuk litigasi harus dilakukan oleh Advokat adalah ketentuan yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertahankan dengan alasan hukum (ratio legis) sebagai berikut :
2.1. Ketentuan yang dimaksudkan untuk mengatur agar yang boleh beracara di hadapan pengadilan hanya Advokat di dalam undang-undangnya sendiri i.e. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 31 oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004;
2.2. Bertentangan dengan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 per se :
a. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tidak disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 oleh karena itu tata cara pemberian bantuan hukum di dalam sidang pengadilan tidak dapat dibatasi hanya kepada Advokat yang dapat melakukannya dan sesuai prinsip hukum lex speciali derogate legi genarali maka yuridis, sosiologis dan filosofis pengaturan bantuan hukum (RPP, sic!) yang diselenggarakan oleh Negara harus mengacu kepada Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 a quo;
b. Bahwa ketentuan Pemberi Bantuan Hukum di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah bersifat kelembagaan (vide Pasal 1 angka 3) dan bukan personifikasi advokat sehingga peran pendampingan secara litigasi yang harus dilakukan oleh Advokat justru mengeliminir Ruang Lingkup bantuan hukum itu sendiri yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum (vide Pasal 4 ayat 3) serta menghilangkan hak Anggota Pemberi Bantuan Hukum lainnya i.c. Dosen, Paralegal dan Mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan (vide Pasal 9 huruf a dan e);
2.3. Kewajiban bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sebagai bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sudah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang sampai saat ini tidak terlaksana dengan baik dan hanya menjadi peraturan perundang-undangan yang sia-sia (kalau tidak mau dikatakan tidak berguna) begitu pula dengan ketentuan induknya yang berkedudukan sebagai umbrella rule (baca : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) juga mengalami kegagalan yang pardant sebagai salah satu raison d’etre lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum. Berikut adalah kegagalan Undang-Undang Advokat :
a. Belum terbentuknya Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana perintah undang-undangnya (vide Pasal 32 ayat 4) terbukti dari adanya antara lain : konflik berkepanjangan antara organisasi advokat yang secara de facto ada, 9 perkara Uji Materi Undang-Undang Advokat yang disebut-sebut sebagai perkara pengujian undang-undang terbanyak sepanjang sejarah persidangan Mahkamah Konstitusi dimana salah satu putusannya dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 secara tegas menyebutkan dalam amar putusannya Organisasi Advokat belum terbentuk dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : W10-U/01/724/OT.01.2/I/2012 Perihal Tempat Pengambilan Sumpah tertanggal 7 Januari 2012 yang pada pokoknya menjelaskan pihaknya tidak dapat mengambil sumpah calon Advokat sebelum terwujudnya wadah tunggal;
b. Profesi Advokat keadaannya di Indonesia masih terpusat pada daerah ibukota provinsi saja dan tidak merata tersebar pada daerah kabupaten/ kota di seluruh Indonesia menjadi bukti nyata kegagalan penyeleng-garaan pendidikan khusus profesi advokat (vide Pasal 2 ayat 1);
2.4. Bahwa ketentuan harus Advokat yang memberikan bantuan hukum secara litigasi antara lain untuk melakukan pendampingan di dalam sidang pengadilan merupakan ketentuan yang bermaksud untuk mengatur tentang hukum acara yang seharusnya diatur dalam undang-undang tersendiri yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (vide Bab IV Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan bukan dalam Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden. Disamping itu hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan meng-gunakan Advokat (verplichte procureurstelling) baik itu dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 maupun hukum acara yang masih berlaku lainnya i.c. Reglement op de Rechtvordering (RV) dan H.I.R./RBg kecuali yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa, “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat”.
2.5. Selain daripada itu ketentuan hanya Advokat yang boleh beracara di dalam sidang pengadilan adalah suatu kekeliruan hukum yang sangat mendasar (legal fallacy) dalam penegakan hukum selama sewindu berlalu yang harus menjadi perhatian bagi kita bersama sebagaimana perlu untuk diketahui bahwa Lembaga Perwakilan (Kuasa perkara) telah dihapus pada substansi Pasal 813 RV (Staatsblad 1847 No. 52 jo. 1849 No. 63) dengan perubahan diberla-kukannya H.I.R./RBg (Staatsblad 1941 No. 44/Staatsblad 1927 No. 227);
3. Dengan demikian ketentuan hanya Advokat yang dapat memberikan bantuan hukum pada ranah litigasi yang diatur dalam RPP a quo dapat melahirkan kegagalan tujuan pembentuk undang-undang (original intent) yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 bahwa, “Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian penyeleng-garaan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” karena dalam pelaksanaannya nanti dapat menim-bulkan ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum mengingat pada banyak wilayah hukum tertentu di Indonesia belum ada Advokat yang berpraktik atau dengan kata lain ketentuan a quo dalam perspektif sosiologi hukum tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum (vide alinea kesembilan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Pokok Perkara Nomor : 006/PUU-II/2004).
Oleh karena itu materi RPP Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur bahwa harus Advokat yang dapat memberikan bantuan hukum pada ranah litgasi merupakan ketentuan yang mempersempit masyarakat miskin terhadap keadilan dan membatasi kewajiban negara (state obligation) untuk menjaminnya.