Mendukung Dr (H.C) Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Dinamika organisasi, ada yang kecewa itu hal biasa. Hanya saja kekecewaan ini tak berdasar dan cenderung alasannya sangat mengada-ada. Harusnya semua dikembalikan lewat mekanisme yang ada dan diatur dalam AD dan ART.

Tapi hikmahnya, sebelum memasuki tahun Politik 2019, minimal Partai Hanura dibawah Kepemimpinan Bapak Oesman Sapta Odang sudah melakukan Gerakan bersih-bersih. Membersihkan mereka mereka yang sebenarnya menjadi duri dalam daging

munaslub yang rencananya akan selenggarakan oleh Kubu Syarifuddin Sudding Cs menjadi tanda tanya besar, kok AD dan ART ditabrak. Seolah memaksakan diri

Sebagai Pengurus yang mengikatkan diri untuk patuh pada ketentuan Dasar Partai, maka idealnya sebelum melakukan tindakan mengatas namakan Partai harusnya menyandarkan pada ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai, In casu Partai Hanura

Dalam ANGGARAN DASAR Partai HANURA Pasal 31, ayat 3, huruf e:
Kewenangan Ketua Dewan Pembina bersama-sama dengan Ketua Umum mengusulkan dan menetapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

ayat 4:
Pelaksanaan Wewenang seperti yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melaksanakan Rapat Dewan Pembina yang khusus dilaksanakan untuk itu.

Nyatanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh Mereka yang ‘Mendaulat diri’ sebagai Kelompok Partai Hanura ‘Ambara’, tidak melalui mekanisme tersebut. Khususnya terkait Rapat dewan pembina yang khusus dilaksanakan untuk itu.

Selain itu, dalam Bab IX Pasal 23 ayat (2), secara jelas dan terang disebutkan bahwa :
Musyawarah Nasional Luar Bisa (Munaslub) dapat dilaksanakan dalam Keadaan yang mendesak/luar biasa. Dalam hal pergantian Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Munaslub dapat diselenggarakan, apabila :
a. Ketua Dewan Pembina dan/atau Ketua Umum berhalangan tetap.
b. Ketua Dewan Pembina dan/atau Ketua Umum mengundurkan diri secara tertulis
c. Ketua Dewan Pembina dan/atau Ketua Umum Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Perbuatan Tindak Pidana

Sampai saat ini, hal-hal yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 2 huruf (a) dan (b) secara nyata tak terbukti, dimana keberadaan Bapak Oesman Sapta Odang selalu Ketua Umum DPP Partai Hanura tidak berhalangan tetap dan tidak pernah mengundurkan diri secara tertulis.
Bahkan Bapak Oesman Sapta Odang sedang giat-giatnya untuk menjalankan Roda Organisasi secara baik. Hal ini terbukti dengan peningkatan hasil Survey terhadap Partai Hanura dan semakin bergeliatnya kader-kader Partai Hanura. Ini adalah wujud Komitmen nyata untuk melaksanakan Program dan strategi Partai berbasis Pemenangan menyambut Tahun Politik Nasional Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019

sedangkan dalam huruf (c) dari pasal tersebut menyebutkan, bahwa :
Ketua Dewan Pembina dan/atau Ketua Umum melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Perbuatan Tindak Pidana.

Hal ini juga sama sekali tidak terjadi, dimana Ketua Umum DPP Partai Hanura tidak terbukti melanggar AD dan ART Partai, serta tidak terbukti melakukan Perbuatan Tindak Pidana, tak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap yang menyatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai Hanura bapak Oesman Sapta Odang melakukan Suatu Tindak Pidana. Sehingga tidak ada Alasan yang kuat untuk Melakukan MUNASLUB.

Pada ayat 4 Pasal 23, disebutkan bahwa : Apabila dipandang perlu, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum berwenang Mengusulkan dan Menetapkan untuk Melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Terkait pasal tersebut juga sama sekali tidak terpenuhi hal hal yang dipandang perlu untuk melaksanakan Munaslub. Terlebih Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum tidak pernah mengusulkan dan tidak juga menetapkan hal-hal tertentu untuk melaksanakan Munaslub.

kata ‘dan’ dalam pasal tersebut tak bisa ditafsirkan lain, kecuali Ketua Dewan Pembina bersama-sama dengan Ketua Umum. Artinya Ketua Dewan Pembina bersama dengan ketua umum lah yang berwenang mengusulkan dan Menetapkan Pelaksanaan Munaslub. Kelompok Pengurus yang ‘ngebet’ Munaslub tak bisa membuktikan bahwa Ketua Dewan Pembina ikut mengusulkan adanya Munaslub.

Kelompok Pengurus DPP Hanura yang Mengajukan dan ‘ngebet’ Munaslub sama seperti Mimpi di Siang Bolong, hal tersebut tidak memiliki Pijakan sama sekali, dan Patut Diduga tersisih dan terpental dari Pelaksanaan Kebijakan Ketua Umum DPP Partai Hanura, yaitu Program 5 S (Struktur, Sistem, Strategi, Skill, Speed) dalam mewujudkan Target Politik Partai Hanura.

Oleh Kubu ‘Ambhara’ Disebutkan bahwa dasar pemecatan Oesman Sapta sebagai ketua umum adalah Pasal 16 ayat 1 yang mengatur soal Pengisian Kekosongan Jabatan dan Kepengurusan yang menyatakan: Pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Dalam hal keadaan khusus harus melalui Rapat Pimpinan Partai Tingat Pusat dan mendapatkan keputusan Dewan Pembina.

Membaca ketentuan tersebut tentunya ada salah pemahaman yang sifatnya sangat fundamental. Faktanya, semua orang sudah mengetahui bahwa tidak ada kekosongan jabatan. Atau kalau memang ditafsirkan Dalam hal keadaan khusus maka jawabannya keadaan khusus apa? Karena justru roda organisasi sedang berjalan wajar dan tidak ada kondisi overmacht, genting dan keadaan yang memaksa. Yang lebih parah lagi  pemecatan dilakukan tidak di forum Munas atau Munaslub, tetapi tidak di forum informal. Oleh karenanya telah terjadi kesalahan elementer memahami AD ART Partai Hanura, sebab memahami kekosongan jabatan saja tidak paham;

Partai Hanura dibawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang tetap fokus pada Konsolidasi Organisasi, Pendayagunaan Peran Legislatif, Regulasi, Sinkronisasi, Daya dukung SDM .

Hal ini dikuatkan lagi dengan telah diterbitkannya SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, tertanggal 17 Januari 2018. Yang pada pokoknya semakin menguatkan Posisi Hukum Kepengurusan Partai HANURA dibawah Kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

Perlu diketahui bersama bahwa Bahwa hasil Munas/Munaslub adalah keputusan tertinggi dalam musyawarah partai di Partai Hanura. Hal itu diatur dalam Pasal 46 ayat 2 Anggaran Dasar yang berbunyi: Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. Jo. Pasal 46 ayat 4 huruf (c) yan berbunyi: Kedudukan Musyawarah Nasional Luar Biasa sama dengan Musyawarah Nasional. Dengan demikian, karena Oesman Sapta terpilih lewat Munas/Munaslub maka tidak bisa diberhentikan begitu saja di tengah jalan melalui forum pertemuan yang tidak jelas nama dan legitimasinya. Hanya di forum yng sama bisa diganti atau diberhentikan, di luar itu tidak memiliki dasar hukum apapun:

Bahwa keberadaan Plt Ketua Umum Daryatmo yang ditunjuk oleh beberapa pengurus DPP partai HANURA dan kini menjadi ketua Umum Versi ‘Ambhara’ bukanlah produk musyawarah organisasi yang sah seperti yang diatur dalam AD ART. Sebab untuk pertemuan atau musyawarah, baik rapat Rapat Pengurus Harian, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Koodinasi Nasional, Rapat Konsultasi Nasional, Rapat Kerja Nasional, maupun Rapat Pleno DPP telah diatur dalam Pasal 46 ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10 dan ayat 11 Anggaran Dasar. Bila tidak terpenuhi maka statusnya hanya pertemuan kekeluargaan saja bukan pertemuan dalam konteks musyawarah organisasi. Apalagi juga syarat-syaratnya telah ditentukan dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 Anggaran Rumah tangga telah diatur syarat-syarat siapa saja yang ikut dalam musyawarah tersebut dengan statusnya peserta atau peninjau.

Maka Bila melihat peristwa di Hotel Ambhara itu tentu bukanlah musyawarah, tetapi temu silaturahmi yang kebetulan saja mengenakan baju Partai Hanura. Lebih tegas lagi, pengambilan keputusan sudah diatur di Bab X Pasal 53 Anggaran Rumah Tangga mengatur soal Kuorum, Hak Suara, Dan Hak Bicara Pada Musyawarah Rapat.


..
Rio Ramabaskara, SH., MH., CPL
Wasekjen DPP Partai Hanura



Hari ini: RIO mengandalkanmu

RIO RAMABASKARA membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia: Mendukung Dr (H.C) Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat". Bergabunglah dengan RIO dan 465 pendukung lainnya hari ini.