Petisi ditutup

Tindak Aparat Kecamatan Pringgabaya yang Melakukan Pungutan Liar

Petisi ini mencapai 67 pendukung


Saya ingin mengetuk hati saudara-saudara melalui kisah yang saya alami di kantor Camat Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur, NTB.

Berdasarkan informasi dari petugas kecamatan, saya juga mencurigai terjadinya praktik pemungutan liar serupa di kecamatan-kecamatan lain, khususnya di kabupaten Lombok Timur.

Padahal, dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 pasal 79A disebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dll) tidak dipungut biaya atau gratis.  Selanjutnya, dalam pasal 95B, disebutkan bahwa jika ada aparat yang melakukan pungutan maka dipidana  dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Kejadian yang saya alami ini terjadi pada hari selasa, 12 juli 2016, pada saat saya ke kantor Camat Pringgabaya untuk mengurus dokumen kependudukan (eKTP). Sesampainya disana, saya menyerahkan persyaratan lalu duduk di kursi antrian untuk menunggu giliran. Satu per satu orang yang telah selesai melakukan pengurusan dokumen tersebut, terlihat menuju sebuah meja lalu membayar sejumlah uang. Saya mulai curiga, karena sepengetahuan saya, untuk pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti yang dilakukan di tempat tersebut (ektp, kk, dan akta kelahiran) tidak dipungut biaya atau gratis. Kemudian saya menuju ke tempat pembayaran tersebut dan menanyakan berapa yang harus dibayar dan alokasinya untuk apa.

“Ini uang apa ya, mbak?” tanya saya. 3 orang petugas yang duduk di meja itu diam dan terlihat kebingungan. Beberapa saat kemudian salah satu dari mereka menjawab “Yaa ini uang pembuatan KTP”. Saya lalu kembali menanyakan “nama uang” yang dipungut itu apa. Sekali lagi semuanya diam. Seorang petugas perempuan kemudian keluar dari salah satu ruangan dan menjawab “itu uang operasional”. Masih belum puas dengan jawaban itu, saya kemudian kembali bertanya lebih detail mengenai pemakaian uang tersebut. Lagi-lagi tak ada yang menjawab. Saya kemudian dibawa ke ruang Seksi Pemerintahan. Dalam ruangan tersebut, saya duduk berhadapan dengan saorang petugas yang kemudian menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang operasional untuk perawatan alat, untuk transportasi pengurusan ke ibukota kabupaten, dan lain sebagainya, dimana beliau katakan bahwa untuk operasional tersebut tidak ada biayanya dari pemerintah pusat.

Penjelasan tersebut agak tidak masuk akal menurut saya, karena di daerah-daerah lain tidak dibutuhkan uang seperti ini, terlebih dalam UU no 24 th 2013 tentang Administrasi kependudukan sudah jelas dinyatakan bahwa pengurusan dokumen-dokumen tersebut gratis; yang artinya pemerintah pusat sudah menanggung semuanya, termasuk biaya operasional. Ditengah penjelasan aparat tersebut, saya mengeluarkan hp dan mulai merekam suaranya. Mengetahui hal tersebut, tiba-tiba bapak ini berhenti berbicara dan mengatakan bahwa beliau keberatan jika direkam.

“kalau direkam, saya tidak mau. Adek ini bukan bukan wartawan” ungkap beliau.

Tindakan ini tentu sangat saya sesalkan. Karena ini adalah bentuk ketidak-terbukaan aparat. Merekam kemudian menyebarkannya tentu adalah hal yang wajar dan merupakan hak saya juga seluruh masyarakat kecamatan Pringgabaya untuk mengetahui alasan dibalik penarikan uang tersebut.

[Klik disini untuk mendengarkan rekaman suara atau download disini]

Karena saya masih tetap belum puas, saya terus bertanya. Namun sayangnya, aparat tersebut tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan mendasar; seperti Apakah pemerintah kabupaten sudah mengetahui hal ini atau tidak. Saya kemudian disuruh untuk menanyakan lebih jauh ke ruangan yang lainnya lagi. Lagi-lagi ini sangat saya sesalkan, karena ini bukti bahwa tidak ada koordinasi yang baik di dalam pemerintahan ini, sehingga terjadi saling lempar dari petugas paling luar hingga dari ruang yang satu ke ruang yang lain.

Sebelum pindah ke ruangan yang dimaksud, nama saya dipanggil untuk pengambilan data eKTP.

Setelah melakukan pengambilan data diri, saya mendapatkan kertas yang nantinya akan saya gunakan untuk mengambil eKTP. Tertulis disana bahwa saya dapat mengambilnya pada tanggal 12 oktober 2016 atau 3 bulan dari waktu pembuatan.

Saudara-saudara, pemungutan liar untuk pembuatan dokumen yang sebenarnya gratis sudah menjadi hal biasa, terlebih di daerah terpencil yang jauh dari kontrol pemerintah dan masyarakat seperti tempat saya ini. Yang saya permasalahkan disini, bukan saja tentang uang yang harus dibayar untuk pembuatan e-KTP, tapi juga tindakan para aparat yang sangat tidak layak untuk dibiarkan terus menerus; meminta bayaran atas apa yang sudah menjadi tugasnya. Tindakan seperti turut berkontribusi dalam membuat birokrasi yang berbelit-belit, serta menghasilkan prinsip “kalau masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah” atau “kalau bisa disuruh bayar, kenapa harus dikasi gratis”.

Saudara-saudara, uang senilai Rp 10,000 yang dipungut mungkin tidak terlalu berarti bagi saudara-saudara yang tinggal di perkotaan, tapi bagi kami yang ada di pelosok ujung timur pulau Lombok ini, sungguh itu bukanlah nilai yang sedikit. Sebagai gambaran, bayaran untuk kami jika bekerja sebagai buruh tani serabutan selama sehari penuh adalah Rp 25.000-40.000. Jadi artinya kami harus bekerja memeras keringat di bawah terik matahari selama setengah hari untuk membayar uang dengan nilai tersebut. Mereka yang bekerja di ruangan dingin itu, begitu tega memeras masyarakat polos, yang jangankan mengetahui undang-undang, baca-tulis saja masih banyak yang tidak bisa.

Saudara-saudara, melalui petisi ini saya ingin mengajak anda semua untuk ikut berkontribusi membantu masyarakat kecamatan Pringgabaya dan kecamatan lainnya di Lombok Timur untuk mendapatkan pelayanan sesuai haknya secara gratis. Melalui petisi ini juga kami menuntut Menteri Dalam Negeri, Gubernur NTB, dan Bupati Lombok Timur untuk:

  1. Menindak aparat kecamatan Pringgabaya yang melakukan pungutan liar, serta melakukan inspeksi ke kecamatan-kecamatan lain di seluruh Lombok Timur khususnya, dan NTB pada umumnya.
  2. Pembuatan sumber informasi (poster/lainnya) di kantor Kecamatan yang menegaskan bahwa pengurusan dokumen tersebut GRATIS; sesuai amanah UU no 24 th 2013.
  3. Jika memang benar pemerintah kecamatan harus menarik uang operasional dari masyarakat, kami menuntut keterbukaan melalui sumber informasi (poster/lainnya) mengenai dasar hukumnya, agar masyarakat mengetahui kenapa harus membayar sesuatu yang sudah di gembar-gemborkan gratis oleh pemerintah pusat dan Undang-Undang.
  4. Memberi penjelasan mengenai waktu 3 bulan keluarnya KTP kami. Kenapa bisa membutuhkan waktu selama itu, padahal untuk pencetakan KTP hanya 15 menit (menurut informasi dari kemendagri). Di daerah lain,  pembuatan eKtp hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu, bahkan ada yang 1 hari langsung jadi.

Demikian tuntutan ini kami sampaikan. Mohon untuk segera ditindak-lanjuti.

SALAM PERUBAHAN. Terimakasih.



Hari ini: Rowi mengandalkanmu

Rowi Alfata membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Menteri Dalam Negeri: Tindak Aparat Kecamatan Pringgabaya yang Melakukan Pungutan Liar". Bergabunglah dengan Rowi dan 66 pendukung lainnya hari ini.