Petition Closed

Sudah saatnya Menteri BUMN berani MENGGANTI Direktur PT KAI!!

Sore itu, Rabu (8/5), menjadi hari sial yang sulit dilupakan oleh penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line jurusan Jakarta-Bogor. KRL Commuter Line sudah dua kali mengalami mogok.

Penumpang harus mengorbankan waktu yang lama di dalam gerbong kereta yang panas dan penuh sesak. Di dalam gerbong KRL, pendingin udaranya mati dan tidak ada kipas angin. Setelah menunggu lama, akhirnya kereta ditarik oleh KRL Ekonomi menuju stasiun Depok Baru.

Kejadian di sore itu seakan membongkar kebusukan pengelolaan perkeretapian oleh PT KAI, khususnya di area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok dan Tanggerang). Setidaknya ada dua kebusukan yang terungkap dari kejadian itu. Pertama, bahwa KRL Commuter Line yang selama ini dibangga-banggakan oleh PT KAI karena tarifnya tidak lagi disubsidi ternyata kualitasnya hampir sama dengan KRL Ekonomi yang selama ini dikambinghitamkan oleh PT KAI sebagai kereta yang sering mogok.

Di pagi dan sore hari dari Senin hingga Jum’at, kondisi KRL Commuter Line sebenarnya tidak jauh berbeda dengan KRL Ekonomi, di dalam gerbong selalu dijejali oleh penumpang. Pendingin udara, satu-satunya hal yang membedakan antara KRL Commuter Line dan KRL Ekonomi pun seringkali juga mati. Penumpang di dalam gerbong selain harus berdesak-desakan juga masih harus berjuang menghadapi panasnya udara. Celakanya, dengan kondisi yang tidak lebih baik dari KRL Ekonomi itu, para pengguna KRL Commuter Line harus membayar tarif tiketnya empat kali lebih mahal dari tarif tiket KRL Ekonomi

Kebusukan pengelolaan KRL Jabodetabek kedua yang terungkap dari kejadian mogoknya KRL Commuter Line pada Rabu (8/5) itu adalah ketidakbenaran pernyataan Direktur PT KAI yang sering menyatakan KRL Ekonomi sudah tidak layak bagi penumpang (http://jakarta.okezone.com/read/2013/03/13/320/775402/dirut-kai-krl-ekonomi-sudah-tidak-layak). KRL Ekonomi menganggu keseluruhan jadwal kereta, karena sering mogok. Sehingga KRL Ekonomi pantas dienyahkan. Namun, kejadian mogoknya KRL Commuter Line yang kemudian justru ditolong oleh KRL Ekonomi menunjukan bahwa pernyataan para petinggi PT KAI itu tidak benar.

Pernyataan petinggi PT KAI yang bernada negatif terhadap KRL Ekonomi sesungguhnya hanya sekedar alat pembenaran bagi perusahaan itu untuk menghilangkan keberadaan KRL Ekonomi. Penghapusan KRL Ekonomi bukan didasarkan pada buruknya gerbong kereta sehingga berpotensi menganggu keselamatan penumpangnya. Penghapusan KRL Ekonomi lebih ditujukan pada upaya untuk memaksimalkan keuntungan PT KAI.

Sementara bagi masyarakat keberadaan KRL Ekonomi masih sangat diperlukan. Dan nampaknya PT KAI menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat, utamanya masyarakat kelas menengah-bawah terhadap transportasi massal tersebut. Yang ada di dalam rencana bisnis PT KAI hanyalah bagaimana bisa memaksimalkan keuntungan. Soal akses warga kelas menengah-bawah terhadap transportasi massal tidak pernah menjadi tujuan perusahaannya.

Mandat untuk mencari keuntungan yang sebesar-besanya telah menjadikan PT KAI seperti gelap mata. Selain berencana menghapus KRL Ekonomi, PT KAI juga telah menggusur pedagang-pedagang kecil dari stasiun dan di sisi lain membiarkan mini market dan restoran makanan siap saji milik perusahaan besar tetap berdiri tegak.

Seperti dalam upaya menghapuskan KRL Ekonomi, alasan PT KAI menggusur pedagang-pedagang kecil dari stasiun adalah upaya peningkatan layanan kepada penumpang KRL. Tapi dengan masih berdirinya mini market dan restoran siap saji di tengah reruntuhan lapak pedagang kecil di stasiun menunjukan bahwa tujuan sebenarnya dari penggusuran itu adalah upaya memakasimalkan keuntungan dari penyewaan kawasan di sekitar stasiun.

kereta api adalah salah satu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup masyarakat. Menurut amanat Pasal 33 UUD 1945, penguasaan Negara melalui BUMN terhadap cabang produksi itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dalam konteks perkeretapian, kesejahteraan masyarakat itu dicerminkan pada akses warga masyarakat, utamanya masyarakat kelas menengah-bawah, terhadap kereta api. Upaya memaksimalkan laba dengan menyerahkan tarif Commuter Line kepada mekanisme pasar dan di sisi lain menyingkirkan KRL Ekonomi jelas menyalahi tujuan dari penguasaan Negara terhadap sektor perkeretapian

Sulit rasanya PT KAI dapat melaksanakan amanat konstitusi terkait penguasaan cabang-cabang produksi yang penting, seperti kereta api, jika perusahaan itu masih dipimpin oleh direksi yang memiliki paradigma (kerangka berpikir) bertolak belakang dengan apa yang telah digariskan konstitusi.

Sudah saatnya Menteri BUMN berani MENGGANTI Direktur PT KAI!!

Letter to
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menteri BUMN
Menteri BUMN berani MENGGANTI Direktur PT KAI!!