Tolak "Black List" peserta tidak hadir SKD CPNS 2019

Tolak "Black List" peserta tidak hadir SKD CPNS 2019

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!
Mizan Banjarnegara memulai petisi ini kepada MENPAN RB dan

Kebijakan mem-blacklist pendaftar CPNS 2019 yang tidak hadir SKD untuk memberi sanksi dan efek jera dengan tidak dibolehkan mengikuti seleksi CPNS 2021 menurut kami bukan kebijakan yang baik dan terpuji,alasanya karena sanksi black list tersebut belum disoliasisasikan sebelumnya. Dalam prosedur hukum, peraturan dan perundangan-undangan bisa berlaku dan mengikat setelah disosialisasikan, sehingga asas,manfaat sebagai landasan hukum terpenuhi.

Asas dan manfaat hukum itu penting dalam membuat kebijakan publik, sehingga menghasilkan kebijakan yang adil (tidak dholim). Tuhan saja yang "Maha berwenang" tidak semena-mena menghukum sebelum melakukan "sosialisasi".
"Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan; untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku zalim. (QS. Asy-Syu'ara': Ayat 208-209)

Menyesalkan ketidak hadiran dengan spekulasi membuat sanksi tanpa sosialisasi adalah tindakan kurang tepat, seharusnya evaluasi apa penyebabnya, update sistemnya,  apa betul karena memang iseng coba-coba?tidak dapat izin dari perusahaan? atau apa?Kenapa terbanyak cuma tahun ini? pasti ada sesuatu..nah baru setelah itu tentukan kebijakan yang tepat

Kalau hanya alasan tersebut diatas tentunya tahun-tahun sebelumnya juga berpeluang sama. Tapi dari data tahun ini terbanyak mencapai  287.965 orang (12,57%)dari total pendaftar, apa yang membedakan?

Salah satu faktornya menurut kami, karena  rekrutmen pada tahun 2019 ada kebijakan baru yaitu informasi jumlah pendaftar  yang sudah daftar tidak ditampilkan, dengan alasan rawan dicurangi, agar kelihatan formasi tertentu sudah banyak pendaftarnya "katanya. Apakah alasan itu berdasar dan rasional?, kalau memang berpotensi tercurangi kenapa sistemnya saja yang "dicerdaskan" lagi dengan deteksi NIK dan nomor ijazah misalnya, sehingga yang publishsubmited benar-benar riil pendaftar. 

Jadi kebijakan menutupi jumlah yg sudah daftar tersebut, berdampak pada banyaknya ketidak hadiran, kebijakan tersebut juga menimbulkan spekulasi dan ketimpangan jumlah pendaftar ada formasi yang pendaftarnya sedikit ada yang kebanyakan, tahunya setelah ditutupnya pendaftaran,
Berawal dari spekulasi milih formasi yang dikira sepi peminat misalnya, tapi ternyata salah, setelah pengumuman jumlah pendaftarnya justru lebih banyak.

Tapi itu bukan alasan satu-satunya, mungkin benar  ada yang tidak hadir karena coba-coba dan karena tidak mendapat izin dari atasan, tapi bagaimana dengan yang sakit  tidak bisa ikut SKD mau menyampaikan izinya kemana? Sedangkan dalam sistem perekrutan CPNS 2019 yang kami tahu tidak memfasilitasi hal perizinan, keterlambatan dilokasi ataupun pindah jadwal tes, adanya "yang tidak hadir saat jadwal SKD dianggap gugur"

Seharusnya dari kasus tersebut diatas yang berdampak pada banyaknya ketidak hadiran dalam SKD CPNS 2019 dievaluasi dan diperbaiki dulu, bukan malah membuat sanksi dadakan, agar  tidak seperti pepatah "Buruk muka cermin dibelah" Bagus membuat sistem sanksi sebagai edukasi, tapi harus tepat dan adil sesui porsi dan prosedurnya agar semua tahu konsekuensinya.

Pripsip petisi ini dibuat sebagai permohonan kepada pejabat berwenang agar tidak asal dan sewenang- wenang membuat kebijakan. Setiap tindakan dan kebijakanya harus terukur dan tidak bertentangan dengan norma dan landasan hukum yang berlaku.

Kebijakan mem-back list peserta yang tidak hadir SKD CPNS 2019 mungkin tdk masalah bagi sebagian orang toh tahun depanya lagi bisa ikut lagi, tapi tidak bagi sebagian yang lain lagi mungkin ada yang sudah masuk usia 35 tahun dsb. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalh penerapan  reward and punishment  yang tepat dan adil para pemangku kebijakan dalam menentukan sebuah kebijakan.

Atas dasar argumentasi tersebut maka kami memohon kepada pihak-pihak yang terkait untuk:


1. Menghapus wacana "Black list" peserta yang tidak hadir pada SKD seleksi CPNS 2019 untuk mengikuti seleksi CPNS 2021

3.  Tinjau ulang kebijakan tidak menampilkan jumlah pendaftar pada masing-masing formasi.

Demikian harapan kami semoga menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan sistem rekrutmen CPNS.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!