Petition Closed
Petitioning Pemerintah dan Warga Negara Indonesia yang peduli tujuan pendidikan

Menolak kesewenang-wenangan Pemerintah yang merampas hak untuk mendapat pendidikan

Karena pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan tujuan dasar pendidikan adalah untuk mencerdaskan warga negara, oleh karena itu kita memaklumatkan penolakan atas kesewenang-wenangan pemerintah yang membiakkan kebodohan melalui sistem pendidikan

 

 

 

 

 

Letter to
Pemerintah dan Warga Negara Indonesia yang peduli tujuan pendidikan
MANIFESTO PENDIDIKAN INDONESIA

Bagi kaum penjajah, pendidikan adalah sarana guna mempertahankan kekuasaan dan melestarikan kemiskinan kalangan terjajah. Di negeri-negeri jajahan, pendidikan menjadi sarana penggandaan tenaga penjaga ketertiban dan kelestarian struktur kekuasaan sang penguasa. Harkat dan makna pendidikan yang semestinya sarana pembebasan kenalaran, digerus terus menjadi sarana keterbelakangan, mirip nilai mata uang negeri-negeri miskin yang selalu mengalami devaluasi. Penghancuran harkat dan makna pendidikan itu bemuara pada penjungkirbalikan watak baku pendidikan.

Pendidikan yang semestinya menjadi hak setiap warga negara, kini diubah menjadi ranah kekuasaan pemerintah. Kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan, kini berkembang menjadi hak prerogatif untuk ikut melakukan penyeragaman, merusak watak kemajemukan dan mempertebal garis ketergantungan. Sekarang pendidikan bukan lagi hak warga, melainkan hak politik pemerintah, sehingga kesewenangan dianggap wajar, kebodohan dinilai sebagai kecerdasan dan kemiskinan ditutupi dengan khayalan yang dikemas dalam aneka ragam “sistem” pendidikan nasional.

Kondisi tersebut menciptakan dunia khayal yang serba terbalik, yang disembunyikan dengan norma yang tak lain adalah takhayul yang mutlak bertolak belakang dengan tujuan dasar pendidikan yakni mencerdaskan warga dan melepaskan mereka dari kemiskinan.
Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka dengan ini dipermaklumkan bahwa:

1. Kami menolak kesewenangan pemerintah yang merampas hak warga guna mendapat pendidikan dan terbebas dari kebodohan dan mengubahnya menjadi hak prerogatif pemerintah guna mengatur rakyat.
2. Kami menolak campur tangan pemerintah dalam pengejawantahan hak mutlak warga terhadap pendidikan yang sesuai dengan keyakinan, pilihan hidup dan nasib bersama dalam kebodohan dan kemiskinan.
3. Kami menolak segala rupa penyeragaman, pemusatan dan pemusnahan kebhinekaan yang dipaksakan pemerintah, di luar batas minimal kewajiban pemerintah melayani kepentingan warga.


Atas Nama Kebangsaan
Jakarta, Kamis, 02 Mei 2013
Hari Pendidikan Nasional