Bubarkan Tim Asistensi Hukum yang dibuat Menkopolhukam

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Indonesia adalah negara demokrasi, hal ini di atur dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang jelas dalam konstitusinya menjunjung tinggi kebebasan dalam mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. Pasal 22 ayat (3) UU Undang-Undang (UU) No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi tersebut yang secara internasional juga dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 12 tahun 2005.

Namun beberapa hari yang lalu, tepatnya Rabu, 8 Mei 2019, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Jendral (Purn) Wiranto pasca Rapat Koordinasi Terbatas Para Menteri yang membahas situasi pasca pemilu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan No.38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Berdasarkan penetapan tersebut, diketahui Tim Asistensi Hukum memiliki wewenang melakukan kajian dan asistensi hukum pasca pemilu serentak 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum terhadap ucapan, tindakan, dan pemikiran para tokoh.

Pembentukan tim asistensi hukum ini menimbulkan berbagai macam reaksi di kalangan publik, seperti KOMNAS HAM, ICJR, Amnesty Internasional, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), maupun dari kalangan masyarakat umum. Pembentukan Tim  Asistensi Hukum Nasional untuk merespon berbagai isu di media dan media sosial dalam pandangan ICJR bagian dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola berbagai isu yang muncul di media dan media sosial. ICJR mengingatkan bahwa penggunaan kekuasaan dan penggunaan hukum pidana yang berlebihan memiliki potensi besar untuk membahayakan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia.

BEM KEMA Telkom University memandang kejadian ini telah menemukan poin-poin permasalahan atas dibentuknya Tim Asistensi Hukum ini di antaranya :

a.     Pembentukan Tim Asistensi Hukum ini tidak ada urgensi objektifnya, karena tugas dan fungsinya telah ada pada lembaga penegak hukum resmi yang independen, yakni kepolisisan dan kejaksaan.

b.     Pemerintah melalui Menkopolhukam telah mengotori independensi hukum.

c.      Pemerintah mengancam kebebasan berpikir dan berpendapat warga negara sebagai salah satu syarat primer negara demokrasi.

d.     Tidak jelasnya parameter terkait kriteria tokoh yang diawasi, karena hanya menyebutkan “Tokoh-tokoh tertentu” dan jelas akan berpotensi disalahgunakan.

e.      Memakan anggaran negara untuk biaya operasional dan insentif terhadap hal-hal yang tidak tepat sasaran.

 

Dari beberapa alasan diatas, maka dengan penuh kesadaran, tanggungjawab, dan independensi, BEM Kema Telkom University menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut :

a.     Mengecam tindakan/keputusan Menkopolhukam Wiranto yang membentuk Tim Asistensi Hukum yang bertugas mengawasi tindakan, ucapan, dan pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang menciderai kehidupan berdemokrasi;

b.     Menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto;

c.      Menuntut untuk membubarkan Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menkopolhukam Wiranto, karena menciderai Demokrasi;

d.     Menuntut Pemerintah untuk tidak menggunakan politik kekuasaan yang berpihak pada kepentingan salah satu konstentan pemilu;

e.      Mendorong peran lembaga penegak hukum (Kepolisian dan kejaksaan) untuk menjalankan fungsinya dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan hukum paska pemilu 2019;

f.      Mengajak kepada semua elemen masyarakat, mahasiswa, dan lain-lain untuk menolak Tim Asistensi Hukum Menkopolhukam.

 

Melalui petisi ini, kami dari Kementerian Kajian dan Aksi Strategis BEM KEMA Telkom University mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menolak dengan tegas Tim Asistensi Hukum yang telah dibentuk, serta menuntut Menkopolhukam untuk membubarkan Tim Asistensi Hukum tersebut.