Petition Closed
Petitioning Mendikbud, DPR

PERTAHANKAN OTONOMI-INDEPENDENSI KAMPUS DI INDONESIA


Petisi ini didukung oleh Prof. Chan Basaruddin, Prof. Akmal Taher (UI), Prof. Satryo S Brodjonegoro, Prof. Hendra Gunawan (ITB), Prof. Ari Prubayanto (IPB), Prof. E.Aminuddin Azis (UPI), Prof. Armansyah Ginting (USU), Prof. M Hadi Shubhan (UNAIR), Prof. praktikno (UGM)

Letter to
Mendikbud, DPR
Reformasi saat ini telah mati di universitas negeri khususnya di tujuh PT BHMN—Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Sumatera Utara (USU). Ketujuh PT BHMN yang sejak tahun 2002 secara bertahap telah mendapatkan status universitas yang otonom kini hendak diambil alih kemandiriannya oleh pemerintah.

Sungguh ironis memang, perjuangan oleh sejumlah guru besar yang digagas tahun 1999 kini harus kandas karena keinginan Pemerintah men-SATKER kan ke-7 PT BHMN. Artinya, membuat universitas menjadi satuan kerja di bawah Kemendikbud. Universitas tidak lagi bersifat otonom tapi di bawah "perintah" Mendikbud.

Padahal tujuan para dosen senior untuk memperjuangkan otonomi saat itu sangat beralasan karena ingin meningkatkan prestasi perguruan tinggi di Indonesia; yaitu mampu mengantisipasi tantangan global, bersaing secara internasional, dan diharapkan menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa otonomi adalah jalan satu-satunya untuk membuat universitas menjadi akuntabel, aksesibel , bebas dan bertanggungjawab. Empat elemen inilah yang menjamin ditegakkannya hakekat pendidikan ,yakni, pendidikan yang dipersembahkan untuk kepentingan rakyat bukan penguasa negara. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa dunia kini beranjak ke otonomi kampus demi kemajuan ilmu. Namun sungguh disayangkan Perguruan Tinggi saat ini bukan bergerak maju akan tetapi justeru mundur.

Konsep otonomi sebenarnya sudah ada sejak Prof. Dr. Mr. Soepomo, presiden ke-2 Universitas Indonesia pada tahun 1951-1954, yang menegaskan untuk tidak menginginkan campur tangan pemerintah dalam pendidikan tinggi dan mengutarakan pernyataan sebagai berikut:

“Sifat dan fungsi perguruan tinggi di dalam negara dan masyarakat memang tidak memperkenankan suatu bentuk organisasi yang menempatkan Universitet hanya sebagai suatu jawatan belaka di bawah administrasi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Susunan demikian hanya dengan sendirinya akan menyerahkan Universitet kepada formalisme birokrasi dari suatu Kementerian, akan membinasakan semangat akademi dan menghalang perkembangan kehidupan Universitet".

Masa otonomi yang telah ditiupkan semangatnya sejak awal sempat dirampas pada masa Orde Baru. Hal ini terjadi karena adanya protes mahasiswa terhadap penindasan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru merasa kampus memberikan terlalu banyak kebebasan berpikir sehingga mahasiswa membuat gerakan-gerakan politik yang menentang pemerintah. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah memberlakukan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) secara paksa. Konsep ini menjauhkan mahasiswa dari aktivitas politik dan kepedulian sosial. Kampus dilumpuhkan dari pemikiran-pemikiran kritis dan pemerintah memastikan pengontrolan terhadap kehidupan kampus, manajemen pendidikan tersentralisir dengan sikap otoriter pemerintah pusat yang kuat.

Kini, sejarah represif pemerintah akan terulang lagi dengan mengambil alih otonomi kampus di Indonesia. Pada tanggal 12 April 2012 telah terbit Perpres No.43 dan No.44 yang mengharuskan UPI dan ITB diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah. Jelas-jelas Perpres ini tidak mengandung “spirit” Reformasi dan memaksakan “state controlled” bukan “state regulated”.

Apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah adalah mengambil alih sepenuhnya dan meniadakan kebebasan universitas di negeri ini.

Melihat gelagat pemaksaan mengembalikan universitas ke masa Orde Baru, maka kami para Guru Besar, staf pengajar dan mahasiswa di 7 PT BHMN berpendapat bahwa agar sebuah perguruan tinggi mampu bersaing di fora global, sejatinya sebuah Universitas memiliki kebebasan akademik dan nonakademik, dan bebas dari pengaruh kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa Penetapan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah harus ditolak karena:

1. Ke-7 PT BHMN merupakan aset bangsa yang perlu didorong untuk mencapai puncak unggulan akademik (apex of excellence) demi daya saing bangsa di kancah internasional;

2. Sesuai prinsip akademik universal sebagaimana tercantum dalam The Magna Charta Universitatum, Universitas adalah institusi yang independen yang berada di tengah masyarakat dan mengedepankan prinsip akutabilitas kepada stakeholder;

3. Penetapan ke-7 PT BHMN sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah akan berpotensi menjadikan universitas terkooptasi oleh lingkaran pemerintah yang pada gilirannya akan mengambat kemajuan universitas dalam menuju institusi akademik yang berdaya saing global;

4. Menjadikan universitas sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyebabkan universitas tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kekuatan moral yang independen dan terpercaya khususnya dalam menyuarakan pandangan objektif terkait kinerja Kementerian atau Pemerintah;

5. Menjadikan universitas sebagai bagian dari birokrasi Pemerintah akan menghambat tumbuhnya inovasi dan pemikiran kreatif mengingat budaya kerja birokratif yang mengedepankan prinsip ketaatan dan loyalitas.

Kami menghimbau kepada sivitas akademika untuk mencegah pemerintah menghilangkan otonomi kampus di tujuh PT BHMN—Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Sumatera Utara (USU). Menghilangkan otonomi kampus berarti membunuh kebebasan kampus. Jangan sampai nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan (veritas, probitas, iustitia) ternodai.

Jakarta, 25 April 2012
Para Guru Besar, Pengajar, Mahasiswa dan Alumni yang tergabung dalam UI Bersih dan ke-7 PT BHMN

Contact Persons:
Prof. Dr. Chan Basaruddin (UI): HP- 0811997794
Prof. Hendra Gunawan (ITB)
Prof. Ari Purbayanto, PhD (IPB)
Prof. Aminuddin dan Dr. Agus Setiabudi (UPI)