Tolak Birokrasi Anti Kritik

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


KRONOLOGIS
Diawal semester genap perkuliahan, berganti juga masa kepengurusan atau sering disebut transisi masa jabatan kelembagaan kampus di fakultas pertanian universitas mulawarman.
Pengusus baru mendapat kabar dari wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni bahwa anggaran kemahasiswaan akan dipotong 40% dari setiap kelembagaan dari 7 lembaga yang mendapat anggaran, dengan alasan untuk meningkatkan prestasi akademik di fakultas pertanian, dengan nominal terhitung 69 juta rupiah dari akumulasi semua anggaran kelembagaan yang dipotong.
Namun hal ini membuat ormawa tingkat fakultas pertanian bingung dengan pemotongan anggaran tersebut dan bertanya, ketika ditanya, jawaban yang diberikan yaitu untuk meningkatkan prestasi akademik, dan ditanya bentuk kegiatan yang akan dilakukan seperti apa, seperti Pelatihan PHBD dan PKM, yang pada tahun lalu juga menjadi program kerja ormawa, namun anggaran yang digelontorkan sangat besar senilai 69 juta rupiah untuk tahun ini, sehingga membuat ormawa merasa anggaran yang di gelontorkan tidak sesuai dengan program kerja yang akan di lakukan, besar sekali dibandingkan tahun lalu.
Pada tanggal 11 februari 2019 terbit surat undangan dengan nomor 318/UN17.3/KM/2019 dari birokrat mengundang Ketua, sekretaris dan bendahara kepengurusan lembaga tahun 2019, dan kepada ketua lembaga 2018 dengan isi surat sehubugan dengan Rapat Kerja Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni, Hari/tanggal Jumat/15 Februari 2019, Pukul 08.00-12.00 Wita, bertempat Gedung Rahmad Hernadi (Gedung Bundar) Lt. 2 Fakultas Pertanian Unmul, Acara Rapat Kerja tentang Kepengurusan HMJ dan Musholla Al-A’Laa Fakultas Pertanian Unmul.
Pada jumat, 15 Februari 2019 dialaksanakan rapat program kerja dimulai dengan pemaparan Program kerja strategis oleh Birokrat kepada perwakilan ormawa yang dialokasikan dari pemotongan anggaran kemahasiswaan 40%, pada rapat ini juga nama berubah menjadi pengalokasian bukan pemotongan dana lagi, adapun pengalokasian dana tersebut diperuntukan pada program kerja strategis yaitu seperti yang telah di paparkan pada slide yaitu pelatihan kewirausahan, peltihan dan pendampnan PKM serta PHBD, pelatihan softskill, peningkatan etika dan kerohanian, pelatihan kepemimpinan dan administrasi, student exchange, MTQ, pembinaan olahraga dan seni, penyelenggaraan NUDC dan KDMI, simulasi LKTI, PILMAPRES, pengabdian kepada masyarakatuntuk mahasiswa, pengembangan paduan suara dan seni tari, bantuan penelitian mahasiswa (akademik). Adapun isu strategis yang melandasi hadirnya proker strategis ini menurut birokrat yaitu minimnya kegiatan yang mendorong prestasi mahasiswa, berulangnya kegiatan yang bersifat kaderisasi, lebih banyak kegiatan penguatan kelembagaan, pengurus yang nonaktif, penyelenggaraan kegiatan yang bisa dikolaborasi dan kerjasama antar ormawa di selenggarakan sendiri, sistem administrasi yang belim maksimal, keterlibatan alumni. Pada rapat kerja oleh birokrat ini perwakilan lembaga diminta untuk memaparkan program kerja masing-masing, ada sangsi apabila tidak mau menyampaikan matriks program kerja berupa tidak dicairkan dana, dan tidak dipinjamkan tempat untuk berkegiatan dalam kampus pertanian.
Adanya perhitungan PNBP dan BOPTN senilai 345 juta rupiah oleh mahasiswa kepada birokrat dan itu dibenarkan oleh birokrat, dan diketahui anggaran yang diberikan kepada ormawa senilai 188.500.000 rupiah, yang membuat ormawa darimana mendapat nominal itu, sedangkan mereka membenarkan anggaran yang telah di hitung oleh ormawa. Pembahasan tentang kegiatan yang bersifat seni dan olahraga dari birokrat sebaiknya disatukan saja, namun dalam hal ini yang menjadi kebimbangan HMJ khususnya apabila kegiatan tersebut melibatkan alumni masing masing HMJ. Sehingga sangat tidak mungkin untuk berkolaborasi.
Hasil akhir dari rapat ini yaitu lembaga tidak setuju pengalokasian dana sebesar 40% setiap lembaga karena dirasa terlalu besar, dan akan dilaksanakan pertemuan kembali hanya dengan ketua lembaga saja.
Dari hasil rapat kerja ini pula pihak ormawa menarik kesimpulan adanya intervensi program kerja kepada ormawa, dimana ormawa hanya menjalankan program kerja dan bagaimana cara mengawasi anggaran sebesar 69 juta tersebut dalam pencairannya.
Undangan melalui grup (WA) kepada Ormawa Faperta “Mengundang rapat pimpinan ormawa hari senin, 18 Februari 2019 jam 14.00 wita di ruang sidang 2 Faperta”
Senin, 18 Februari 2019 ruang sidang 2 Faperta
Rapa ini dihadiri oleh Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, gubernur BEM, Ketua Himagrotek, Ketua Himaster, Ketua Himagrikom, Ketua DPM, Ketua Ldf, Ketua PMK, Operasional Himalogista, bahasan lanjutan, adapun hasil yang didapat yaitu:
Kebijakan Fakultas tahun ini adalah mengalokasikan dana ke arah peningkatan prestasi akademik dengan presentase anggaran dana 60% kegiatan unternal lembaga (SDM, Softskill, dsb) & 40% kegiatan peningkatan prestasi (LKTI, PHBD< PKM< NUDC dsb). Kebijakan ini berdasar hasil intruksi/SOP Universitas pada tahun ini harus diberlakukan peningkatan prestasi melalui kegiatan ormawa sebesar 50%-50% anggaran dana, sampai detik ini belum ada surat pemberitahuan resmi terkait intruksi tersebut.
Fakultas menekankan bahwa ormawa merupakan instrumen fakultas dan kita harus mengikuti peraturan fakultas, dan disetujui atau tidak disetujuinya kebijakan ini oleh ormawa kebijakan tersebut tetap berjalan.
Ada dua Opsi pilihan yang diberikan dari birokrat kepada ormawa:
MENERIMA, jika mahasiswa sepakat menerima maka dana akan diserap oleh mahasiswa dengan syarat 60%-40% diaas dengan teknis ditangani oleh mahasiswa itu sendiri tetapi hanya pencairan saja yang berbeda kemungkinan besar jalurnya. Menyepakati ini bebas, fakultas tidak menekan ormawa manapun yang ingin menolak atau menyepakati. Jika ormawa tersebut menolak berarti dana tidak akan dicairkan sama sekali oleh fakultas dan akan dialihkan kepda lembaga lain. Jika seluruh ormawa menolak maka dana tersebut akan di implementasikan dengan alternatif lain seperti pembentukan kepanitiaan yang di handle oleh fakultas tanpa campur tangan ormawa.
MENOLAK, Ormawa tetap mendapat legalitas dari fakultas, tetap di fasilitasi oleh fakultas dalam bentuk ruangan dsb. Tetapi tidak ada pencairan finansial dalam 1 tahun ini.

Pada hari itu juga pihak ormawa mengirimkan surat untuk beraudiensi dengan Dekan Fakultas pertanian. Untuk esok harinya selasa, 19 Februari 2019, ormawa diminta mengambil keputusan dengan batas waktu pukul 14.00 wita.

Selasa, 19 Februari 2019
Deadline keputusan hasil rapat hari sebelumnya, namun sampai waktu dealine semua ormawa tidak ada yang menghadap dan memberikan keputusan menerima. Pada hari ini juga pak Zaini selaku wakil dekan 3 melakukan pemberitahuan melalui (WA) yaitu: “Sehubungan dengan perjanjian hari ini dengan pimpinan Ormawa untuk ambil keputusan bahwa kegiatan mahasiswa yang didukung pendanaan DIPA Fakultas tidak melalui Ormawa”
maka dari hal tersebut mengahasilkan respon berupa meme oleh maulida selaku Wakil Gubernur BEM Faperta yang isi meme nya ialah : “Alokasi Anggaran dari PNBP untuk kemahasiswaan tidak jelas! –Waluh- , kembalikan hak kami, 40% tidak jelas!” dan memberitahukan bahwa hari ini telah mengirimkan surat kepada Dekan fakultas Pertanian untuk audiensi esok hari pada Rabu, 20 Februari 2019.
Kemudian juga mengundang respon dari teman teman lain Riyo mahasiswa peternakan menuliskan “Bakar”, Bagus Arif pengurus DPM kemudian pesannya dihapus. Pada hari itu juga banyak teman teman yang memasang meme tersebut atas dasar keresahan atas kejadian yang terjadi dikampus berupa kejelasan alokasi anggaran. Saling bersahut-sahutan komen didalam grup tersebut sampai pak zaini selau WD.3 berkomentar ”kami mencatat anda saudari maulida, riyo dan arif.. saya sdh rekam”, komentar pak zaini lagi “Distatus Hanif dan chandra juga bu inneke... tolong data keduanya” kepada Hanif Gubernur BEM Faperta dan ketua Himalogista, sampai komentar di grup tersebut dari pak zaini yaitu “Bu Inneke... Tolong carikan alamat rumah dan telepon orang tua sdr maulida... sebelum saya bawa dia karena hukum”
Ini yang kemudian diangkat dan menjadi masalah sehingga kelima mahasiswa ini harus membuat “SURAT PERMOHONAN MAAF, PENYESALAN, BERMATERAI DAN BERTANDA TANGAN TUJUAN KEPADA DEKAN FAKULTAS PERTANIAN”.


Rabu 20 februari 2019 dimulai sekitar pukul 14.30 Audiensi dengan Dekan dan WD 3
Pemaparan hubungan serta kajian tentang PNBP oleh mahasiswa namun tidak diterima
Karena jumlah anggaran yang digunakan mahasiswa saat perhitungan dengan birokrat tidak sama, padahal ketika rapat kerja awal data yang diberikan mahasiswa dibenarkan oleh pihak birokrat. Namun ketika diminta transparansi tidak dipenuhi.
Statement tentang tidak adanya alokasi BOPTN untuk kegiatan kemahasiswaan “kelembagaan” dengan alasan kebijakan fakultas. Mahasiswa telah memberikan kajian peraturan rektor tentang alokasi BOPTN, namun tetap dibantah
Fakta yang baru ditemukan bahwa 8% serapan anggaran BOPTN untuk kemahasiswaan.

Saat diminta SOP rektor pertengahan audiensi juga tidak diberikan. SOP tersebut dijadikan landasan untuk dijadikan kebijakan fakultas dalam mengalokasikan anggaran, sedangkan SOP tersebut diperuntukan untuk UKM tingkat rektorat universitas mulawarman.

Pada saat audiensi mahasiswa tidak banyak diberikan kesempatan bicara.

Dalam audiensi didapat hasil
ORMAWA menerima kebijakan pembagian 40%:60%, 40% dialokasikan untuk kegiatan yang menunjang prestasi akademik dalam bentuk program kerja setiap kelembagaan.

Setelah audiensi terbit surat permohonan maaf kepada Dekan Fakultas Pertanian atas meme dan komentar di dalam grup (WA) yang berisikan permohonan maaf perihal permohonan maaf atas perbuatan yang dilakukan ditulis nama lengkap dan NIM dilampirkan materai dan di tanda tangani. Dengan ini dapat meringankan sanksi kepada yang telah ditukan yaitu mahasiswa yang telah disebut di dalam (WA), karena hal-hal yang telah di buat terdapat “delik hukum” nya. Sehingga dengan surat permohonan tersebut dan klarifikasi grup dapat meringankan dan menjadi pertimbangan birokrat untuk meringankan sanksi kepada 5 mahasiswa tersebut. Adapun bentuk sanksi yang disebut yaitu: pemotongan 4 SKS, skorsing 1 semester (berdasarkan pembicaraan dengan WR.3, Prof. Bernatat, berempat tadi).

Kemudian pada hari setelahnya yaitu Kamis, 21 Februari 2019, Hanif dan Riyo memberikan surat permohonan maaf kepada Dekan fakultas pertanian.

Senin, 25 Februari 2019
Melalui pesan (WA) tiga mahasiswa mendapat surat dari Ibu inne staf kemahasiswaan faperta, dengan tanggal pembuatan Samarinda, 25 februari 2019, nomor surat 40/UN17.3/TU/2019, perihal panggilan , kepada Maulida Julianti, Bagus Arif, Chandra, dengan isi surat “terkait dengan pernyataan saudara dan saudari di status WA grup pemgurus organisasifakultas pertanian yang kami menganggapnya tidak etis dan mempunyai potensi pelanggaran pidana ang viral melalui medsos (media sosial), maka kami minta saudara dan saudari menghadap Dekan fakultas pertanian Univeritas Mulawarman untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait hal tersebut pada: Hari: selasa, tanggal 26 februari 2019, waktu: paling lambat pukul 16.30 wita, tempat: ruang rapat dekan fakultas pertanian unmul, dengan tanda tangan dekan dan stempel”.

Kemudian hari itu juga Bagus Arif dan Chandra mengantar surat permohonan, karena posisi maulida tidak di tempat (dikampung) baru dapat menerima (WA) sore hari, sehingga esok hari pada selasa, 26 februari 2019 maulida menghadap pukul 09.00 wita di ruang rapat dekan. Bertemu dengan dekan, hanya berdua membicarakan surat permohonan maaf dan klarifikasi grup, kemudian pukul 14.00 wita bertemu lagi karena masih bingung atas anggapan kesalahan dari pihak birokrat mengenai meme yang terdapat di dalam grup (WA). Kemudian sanksi yang dilempar kembali berupa surat tembusan kepada WR.3 kemudian tidak dilantik nya ORMAWA tingkat fakultas pertanian apabila sura permohonan maaf itu diterima.

Permasalahan birokrasi Faperta dengan Mahasiswa masih belum menemukan titik terang. Berawal dari mengkritisi anggaran kemahasiswaan yang menyebabkan ancaman ke mahasiswa Faperta.

Permohonan maaf telah di lakukan. Tetapi birokrasi Faperta membuat permasalahan ini berlarut sampai arahan untuk membuat wakil Gubernur BEM FAPERTA 2019 untuk mundur dari jabatan.

Sebagai mahasiswa hal ini tidak bisa kita diamkan. Satu yang di bungkam seribu yang harus melawan.