TOLAK ALFAMIDI DI PASANGKAYU

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


LEMBAGA PELAJAR MAHASISWA PASANGKAYU (LPM PASANGKAYU) MENGAJAK MASYARAKAT KABUPATEN PASANGKAYU MENOLAK KEHADIRAN ALFAMIDI DI KOTA PASANGKAYU.

Lembaga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Pasangkayu (LPM PASANGKAYU) menolak rencana kehadiran Waralaba Alfamidi di Kota Pasangkayu. Hal ini didasarkan pada kajian jangka panjang dan potensi ekonomi lokal, yang akan mematikan ekonomi rakyat kecil, disamping itu bisnis korporasi ini perputaran uangnya tidak akan di Kota pasangkayu, tapi keuntungan bisnis akan dibawa Pemilik modal. Namun jika ini pedagang lokal, uangnya akan berputar didaerah sendiri, yang tentunya akan membantu perekonomian lokal.
Dimana sesuai dengan amanat UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil pasal 1 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemerintah juga perlu mengkaji dan memperhatikan Permendag RI No.53 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ; .Perpres No. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern ; Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil ; UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang ; UU No.05 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, khususnya Kota Pasangkayu untuk melindungi kepentingan pedagang lokal yang ada saat ini. Pemerintah harus berpihak kepada ekonomi kerakyatan, berupa pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM yang notabene milik rakyat, dan harus diingat jika menolak Alfamidi, bukan berati menolak kemajuan, tapi menolak monopoli yang merupakan ciri khas perusahaan korporasi ritel nasional tersebut.